Rencana untuk mencatat kepemilikan tanah di Kolombia yang menjadi tujuan utama dari kemitraan dengan Ripple Labs tampaknya tengah mengalami kendala. Parahnya lagi, rencana itu terancam tidak akan bisa terealisasi.
Sebelumnya, Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi Kolombia memutuskan untuk melakukan upaya pencatatan hak kepemilikan tanah pada teknologi blockchain. Namun, sayangnya rencana tersebut kini tengah mengalami kendala akibat dinamika politik baru di negara Amerika Selatan itu.
Rezim politik yang lama memandang public ledger sebagai solusi untuk mengakhiri penderitaan akibat ketidakadilan dalam distribusi tanah selama perang saudara yang berlangsung sejak beberapa dekade lamanya. Pemerintah melihat adanya potensi luar biasa pada public ledger yang mampu menjadi jalan keluar atas problematika itu. Sehingga, nantinya sarana tersebut mampu menyediakan platform untuk mengalokasikan tanah kepada pemilik yang tepat.
- Baca juga: Mengurai Potensi Tokenisasi dari Semua Jenis Aset bersama Rahul Advani, Policy Director Ripple APAC
Proyek Tokenisasi Lahan Berpotensi Gagal Berjalan
Namun, proyek tersebut saat ini terpaksa harus menghadapi tantangan politik. Sebab, ketua temporer Badan Pertanahan Kolombia mengatakan bahwa proyek tersebut bukanlah prioritas utama negaranya di tahun 2022. Terlebih lagi, proyek itu juga tidak termasuk dalam proyek strategis untuk Departemen Teknologi dan Informasi negara itu.
Terkait dengan hal itu, keputusan tersebut tentu saja menjadi kabar buruk bagi Ripple Labs sendiri, yaitu perusahaan di balik koin XRP. Namun, terlepas dari kendala itu, Ripple Labs sendiri masih berseteru dengan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dalam menentukan apakah XRP termasuk aset sekuritas atau bukan.
Dalam proyeknya dengan Kolombia, Ripple Labs awalnya ingin bermitra dengan Peersyst. Peersyst sendiri merupakan sebuah perusahaan software yang berspesialisasi dalam membantu organisasi untuk mengintegrasikan blockchain. Kemitraan itu mereka lakukan untuk membuat akta tanah yang diberikan melalui ajudikasi pengadilan setelah bertahun-tahun mengalami Drug War yang berkaitan dengan industri kokain di negara itu. Hal tersebut berkaitan dengan sebuah perjanjian perdamaian yang ditandatangani bersama pada tahun 2016 oleh Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia dan pemerintah Kolombia. Dalam perjanjian tersebut, terdapat kesepakatan untuk redistribusi tanah yang terlibat dalam konflik itu kepada masyarakat asli yang terpinggirkan. Dan rencana itu juga melalui pertimbangan pihak pengadilan.
Tetapi, sebaliknya, anggota pemerintahan yang baru justru tidak tertarik dengan proyek tersebut. Pasalnya, presiden Kolombia yang terpilih dua minggu lalu itu telah menawarkan reforma agraria. Jadi, negara akan membeli lahan yang tidak terpakai ataupun yang telah terpakai secara ilegal serta realokasi kepada petani di pedesaan. Sementara itu, presiden sebelumnya, yang lebih suka menggunakan ledger dari Ripple, telah berhasil mengumpulkan lahan cukup luas. Lahan yang terkumpul seluas 1.700.000 hektar, dan ia tetapkan sebagai simpanan Tanah Nasional. Sehingga, memungkinkan masyarakat untuk bertani di tanah tersebut. Sayangnya, Ripple hanya bisa mendapat satu akta kepemilikan sebidang tanah yang berjarak hingga 310 mil jauhnya dari ibukota negara Bogota untuk ditambahkan ke ledger. Di sisi lain, Peersyst seharusnya bisa menambahkan dokumen lainnya yang berhubungan dengan tanah tersebut; dan kemudian membuat sertifikat publik yang terkait dengan dokumen itu.
Terkait dengan kendala itu, eksekutif Ripple Labs yang bertanggung jawab atas kemitraan di seluruh dunia kemudian angkat suara soal itu. Dia menyatakan bahwa keengganan pemerintah baru Kolombia atas proyek tersebut bisa jadi karena sifat blockchain yang dapat publik akses secara bebas atau bersifat terbuka. Tapi, ia kemudian menekankan bahwa riwayat pemerintah sendiri memang sudah bersifat publik dari awal.
Informasi Terbaru terkait Cekcok Ripple dengan SEC
Terlepas dari nasib buruk yang Ripple alami terkait proyek tersebut, pada bulan Desember 2020 lalu, SEC telah menggugat co-founder Christian Larsen dan CEO Bradley Garlinghouse dari Ripple Labs. Gugatan tersebut mereka ajukan setelah mencuatnya dugaan bahwa Ripple Labs telah menjual XRP tanpa terlebih dahulu mendaftarkannya sebagai sekuritas. Tindakan ini diambil sebagai tanggapan atas nasihat hukum yang sesuai yang dilaporkan diterima oleh SEC.
Namun, perusahaan membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa XRP hanya mereka gunakan sebagai sarana pengiriman uang dan bukan sebagai sarana investasi. Kemudian, mereka juga berargumen bahwa pernyataan yang pejabat senior SEC buat pada tahun 2018 juga sudah memberi sinyal kepada pasar bahwa Ethereum bukanlah sekuritas.
Selanjutnya, karena masih belum menemui titik terang, pekan lalu SEC mengajukan mosi yang mendukung pengecualian kesaksian ahli dari Ripple. Kasus ini sudah lama tertunda dan berlarut-larut, dan kemungkinan juga akan memengaruhi status aset kripto lainnya sebagai sekuritas.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik perluasan bisnis Ripple Labs di Kolombia ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram Be[In]Crypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
