Pemimpin Industri AS Ingin Sandbox Regulasi Federal untuk Inovasi Fintech

Regulatory sandboxes muncul sebagai konsep untuk mendorong inovasi dalam pengaturan yang terkontrol. Mereka memungkinkan perusahaan untuk menguji produk dan layanan kripto baru sementara regulator mengamati dan menyesuaikan regulasi. Sementara yurisdiksi seperti Inggris, UEA, dan Singapura telah menciptakan sandboxes, AS belum membuatnya di tingkat federal.

BeInCrypto berbicara dengan perwakilan dari OilXCoin dan Asset Token Ventures LLC untuk memahami apa yang dibutuhkan AS untuk membangun regulatory sandbox federal dan bagaimana ini dapat menyatukan lingkungan pengujian yang terfragmentasi bagi para inovator.

Pendekatan Patchwork

Sesuai namanya, regulatory sandboxes muncul sebagai alat untuk menyediakan tempat pengujian yang terkontrol. Lingkungan ini memungkinkan pengusaha, bisnis, pemimpin industri, dan pembuat undang-undang untuk berinteraksi dengan produk baru dan inovatif.

Menurut Institute for Reforming Government, 14 negara bagian di Amerika Serikat saat ini memiliki regulatory sandboxes untuk inovasi fintech.

Dari jumlah tersebut, 11 bersifat spesifik industri dan mencakup sektor lain seperti kecerdasan buatan, real estate, asuransi, perawatan anak, kesehatan, dan pendidikan.

Utah, Arizona, dan Kentucky adalah satu-satunya yurisdiksi di antara negara bagian ini yang memiliki sandbox yang mencakup semua. Sementara itu, semua kecuali 12 negara bagian saat ini sedang mempertimbangkan undang-undang untuk menciptakan beberapa regulatory sandbox untuk inovasi.

Karena keberadaannya yang relatif singkat, pasar kripto memiliki undang-undang yang kurang berkembang. Sementara sandboxes di tingkat negara bagian memungkinkan inovator untuk menunjukkan kemampuan produk mereka kepada publik, mereka sangat dibatasi oleh kurangnya regulatory sandbox federal.

Kebutuhan Pengawasan Federal

Meskipun upaya di tingkat negara bagian untuk menciptakan regulatory sandboxes sangat penting untuk inovasi, pengusaha dan bisnis masih menghadapi kendala dalam berkembang lintas batas atau menjangkau audiens di tingkat nasional.

“Regulatory sandboxes di tingkat negara bagian yang ada di AS telah memberikan ruang untuk inovasi, namun mereka tetap terbatas dalam cakupan dan dampaknya. Beroperasi di tingkat negara bagian berarti mereka kurang memiliki skala dan konsistensi yang dibutuhkan untuk memberikan kejelasan regulasi yang berarti bagi bisnis yang beroperasi di berbagai yurisdiksi,” ujar Dave Rademacher, Co-founder OilXCoin, kepada BeInCrypto.

Kemajuan pesat di bidang seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) menambah lapisan ketidakpastian tertentu, mengingat kerangka hukum yang ada mungkin tidak cocok untuk teknologi ini.

“Karena teknologi kripto dan blockchain secara inheren berfungsi dalam skala global, lingkungan regulasi yang terfragmentasi membuat kepatuhan menjadi sulit dan menciptakan ketidakpastian bagi startup dan investor institusional,” tambah Rademacher.

Pada saat yang sama, regulator mungkin menghadapi kesulitan dalam mengembangkan aturan yang tepat untuk teknologi ini karena potensi kurangnya pemahaman tentang industri yang terus berubah ini.

Akibatnya, para pelaku industri semakin menyerukan penciptaan regulatory sandbox federal. Lingkungan ini bisa menjadi kerangka kerja kolaboratif untuk mengatasi kesenjangan, memfasilitasi komunikasi dan berbagi pengetahuan antara regulator dan pemangku kepentingan industri.

“Penerapan regulatory sandbox federal di Amerika Serikat memiliki potensi untuk secara signifikan meningkatkan inovasi dan pengawasan regulasi dengan mengurangi ketidakpastian yang sering terkait dengan navigasi lanskap regulasi di seluruh negara bagian. Inisiatif semacam itu dapat membantu membangun kerangka kerja yang koheren yang ditandai dengan keseragaman, kesinambungan, dan lingkungan yang kondusif untuk inovasi,” terang Paul Talbert, Managing Director ATV Fund.

Menurut Rademacher dan Talbert, proposal ini akan memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat.

Manfaat dari Federal Regulatory Sandbox

Sebuah sandbox menyediakan inovator dengan lingkungan terkontrol untuk menguji produk di bawah pengawasan regulasi tanpa beban langsung dari kepatuhan penuh terhadap aturan yang mungkin belum sesuai dengan teknologi mereka.

Ini juga memungkinkan regulator untuk memperoleh wawasan langsung tentang aplikasi blockchain, memfasilitasi pembuatan kebijakan regulasi yang lebih berpengetahuan dan fleksibel.

“Startup harus memiliki kriteria kelayakan yang jelas untuk menentukan kualifikasi mereka untuk berpartisipasi, sementara regulator harus merinci tujuan spesifik—apakah berfokus pada penyempurnaan kerangka klasifikasi token, menguji aplikasi DeFi, atau meningkatkan proses kepatuhan,” ucap Rademacher.

Ini juga dapat membantu Amerika Serikat memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam inovasi teknologi.

“Dengan mendorong inovasi melalui kesederhanaan, kepastian regulasi, dan lingkungan yang kondusif, Amerika Serikat dapat secara signifikan memperkuat posisinya dalam lanskap fintech global,” tambah Talbert. 

Sementara Amerika Serikat tertunda dalam menciptakan kerangka kerja federal untuk inovasi fintech, yurisdiksi lain di seluruh dunia sudah mendapatkan kemajuan signifikan dalam hal ini.

Preseden Global

Financial Conduct Authority (FCA), yang mengatur layanan keuangan di Inggris, meluncurkan regulatory sandbox pertama pada tahun 2014 sebagai bagian dari Project Innovate. Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan lingkungan terkendali untuk menguji produk inovatif. 

Pemerintah meminta FCA untuk menetapkan proses regulasi guna mempromosikan layanan keuangan berbasis teknologi baru dan fintech serta memastikan perlindungan konsumen.

Mengikuti jejak Inggris, Abu Dhabi, Denmark, Kanada, Hong Kong, dan Singapura juga mendirikan regulatory sandbox.

Uni Emirat Arab (UEA) dan Singapura, khususnya, telah membuat langkah progresif dalam menciptakan regulatory sandbox federal. 

UEA, misalnya, saat ini memiliki empat sandbox berbeda: Abu Dhabi Global Market (ADGM) Regulation Lab, DSFA Sandbox, CBUAE FinTech Sandbox, dan DFF Regulation Lab.

Fokus mereka meliputi perbankan digital, blockchain, sistem pembayaran, AI, dan transportasi otonom.

Sementara itu, Monetary Authority of Singapore (MAS) meluncurkan Fintech Regulatory Sandbox pada tahun 2016. Tiga tahun kemudian, MAS juga meluncurkan Sandbox Express, memberikan opsi lebih cepat bagi perusahaan untuk menguji pasar dalam aktivitas berisiko rendah di lingkungan yang telah ditentukan.

“Keberhasilan regulatory sandbox di yurisdiksi seperti Inggris, Singapura, dan Uni Emirat Arab telah menyoroti pentingnya atribut kunci: kolaborasi regulasi, proses yang transparan, pemantauan berkelanjutan, dan alokasi sumber daya yang didedikasikan. Akibatnya, semakin banyak yurisdiksi di seluruh dunia yang ingin meniru kerangka kerja yang ditetapkan oleh negara-negara pelopor ini untuk memperkuat posisi kompetitif mereka dalam lanskap fintech global,” ujar Talbert.

Rademacher percaya inovasi di yurisdiksi ini seharusnya mendorong Amerika Serikat untuk mempercepat kemajuannya.

“Daripada fokus pada mempertahankan keunggulan kompetitif, prioritasnya seharusnya pada merebut kembali posisi yang hilang. AS tertinggal di belakang yurisdiksi seperti UEA dan Singapura, yang telah menerapkan jalur regulasi yang jelas yang menarik modal dan bakat. Sebuah sandbox federal akan menjadi langkah penting dalam memulihkan kepemimpinan negara dalam inovasi keuangan,” ucapnya.

Untuk itu terjadi, Amerika Serikat harus mengatasi beberapa hambatan. 

Tantangan Lanskap Regulasi AS yang Terfragmentasi

Jaringan terfragmentasi dari lembaga federal dan negara bagian yang mengawasi layanan keuangan menjadi tantangan utama dalam membangun regulatory sandbox federal di AS.

“Berbeda dengan negara lain yang memiliki satu otoritas keuangan yang mengawasi pasar, AS memiliki banyak lembaga—termasuk SEC, CFTC, dan regulator perbankan—masing-masing dengan perspektif berbeda tentang bagaimana aset digital harus diklasifikasikan dan diatur. Kurangnya koordinasi antar lembaga membuat penerapan sandbox yang terpadu lebih kompleks dibandingkan dengan yurisdiksi yang memiliki satu badan regulasi,” terang Rademacher kepada BeInCrypto. 

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, aktor penting di SEC dan CFTC telah menunjukkan minat untuk mengadopsi pendekatan regulasi yang lebih mendukung inovasi. 

Pada September 2023, ketika Caroline Pham masih menjadi Komisaris CFTC, dia mengusulkan peluncuran regulatory sandbox federal atau program percontohan untuk tetap berada di depan kurva inovasi. Komisaris SEC Hester Peirce telah membuat pernyataan serupa di masa lalu.

“Meskipun saya cenderung lebih suka pantai daripada sandbox sebagai regulator, sandbox telah terbukti efektif dalam memfasilitasi inovasi di sektor yang sangat diatur. Pengalaman di Inggris dan tempat lain telah menunjukkan bahwa sandbox dapat membantu inovator mencoba inovasi mereka dalam kondisi dunia nyata. Sebuah sandbox dapat memberikan jalur yang layak bagi perusahaan kecil yang mengganggu untuk memasuki pasar yang sangat diatur untuk bersaing dengan perusahaan besar yang sudah ada,” ujar Peirce dalam sebuah pernyataan Mei lalu.

Namun, cakupan penuh regulasi nasional jauh melampaui otoritas kedua entitas ini.

Hambatan Kongres dan Konstitusi

Setiap langkah legislatif untuk mengembangkan kerangka regulasi federal untuk sandbox di Amerika Serikat harus mendapatkan persetujuan Kongres. Talbert menyoroti beberapa potensi dilema konstitusional yang mungkin dihadapi dalam mempromosikan inisiatif semacam ini.

“Dilema ini mencakup masalah terkait doktrin non-delegasi, yang menimbulkan kekhawatiran tentang konstitusionalitas pendelegasian kekuasaan legislatif; pertimbangan perlindungan yang setara di bawah Klausul Proses Hukum Amandemen Kelima; tantangan yang muncul dari Klausul Supremasi; dan implikasi di bawah Undang-Undang Prosedur Administratif (APA) serta prinsip-prinsip peninjauan yudisial,” ujarnya.

Untuk mengatasi kompleksitas ini, Kongres harus menetapkan batasan hukum yang jelas agar kerangka regulasi dapat diprediksi dan terbuka. Mengingat penekanan pemerintahan saat ini pada inovasi teknologi, prospek untuk menciptakan sandbox nampaknya positif.

“Mengacu pada komposisi Kongres saat ini, yang sejalan dengan orientasi politik cabang eksekutif baru, mungkin ada peluang tepat waktu untuk reformasi regulasi. Reformasi semacam itu dapat memfasilitasi penciptaan kerangka regulasi federal yang kohesif dan meningkatkan kolaborasi di antara lembaga federal,” terang Talbert kepada BeInCrypto.

Namun, menciptakan sandbox regulasi federal bukanlah solusi yang cocok untuk semua.

Menyeimbangkan Otonomi Negara dan Regulasi Federal

Otonomi negara bagian dijamin dalam Konstitusi AS. Perlindungan ini berarti bahwa, meskipun ada sandbox regulasi di tingkat nasional, negara bagian individu masih memiliki wewenang untuk membatasi atau melarang sandbox di dalam yurisdiksi mereka.

Yang menggembirakan, sebagian besar negara bagian AS sudah menjajaki sandbox regulasi, dan negara bagian yang telah menerapkannya mewakili pandangan politik yang beragam.

“Meskipun ada hambatan ini, penting untuk dicatat bahwa pembentukan sandbox regulasi negara bagian secara historis melampaui politik partisan, dengan perwakilan dari kedua partai politik besar mengakui keuntungan ekonomi dari menerapkan kerangka regulasi yang meningkatkan posisi kompetitif negara bagian mereka,” ucap Talbert. 

Namun, pertimbangan lain di luar resistensi politik juga harus diatasi.

“Sandbox regulasi federal mungkin juga menghadapi oposisi dari lembaga keuangan yang sudah mapan, termasuk bank, yang mungkin melihat potensi ancaman terhadap model bisnis mereka yang ada. Selain itu, keterbatasan anggaran federal dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan kerangka regulasi federal,” tambah Talbert.

Regulasi federal yang efektif juga memerlukan keseimbangan antara kekhawatiran bisnis dan tanggung jawab regulator.

“Dua risiko terbesar adalah overregulation—menerapkan pembatasan berlebihan yang merusak tujuan sandbox—atau underregulation, gagal memberikan kejelasan yang berarti. Jika aturannya terlalu ketat, bisnis mungkin menghindari partisipasi, membatasi efektivitas sandbox. Jika terlalu longgar, ada risiko penyalahgunaan atau arbitrase regulasi. Sandbox regulasi federal yang dijalankan dengan baik seharusnya tidak menjadi beban birokrasi melainkan kerangka dinamis yang mendorong pertumbuhan bertanggung jawab di ruang aset digital,” papar Rademacher kepada BeInCrypto.

Pada akhirnya, pendekatan terbaik memerlukan koordinasi dari berbagai badan pemerintahan, pemangku kepentingan industri, dan kolaborasi bipartisan.

Mendorong Kolaborasi untuk Sandbox yang Sukses

Karena komunikasi yang baru-baru ini tegang antara teknologi dan lembaga federal, Rademacher percaya bahwa membina suasana kerjasama sangat penting untuk menciptakan sandbox federal yang fungsional.

“Pendekatannya harus kolaboratif daripada bersifat konfrontatif. Lembaga harus melihat sandbox sebagai kesempatan untuk menyempurnakan regulasi secara real-time, bekerja bersama peserta industri untuk mengembangkan kebijakan yang mendorong inovasi bertanggung jawab. Keterlibatan dari regulator perbankan dan Departemen Keuangan juga bisa berharga dalam memastikan bahwa aset digital terintegrasi ke dalam sistem keuangan yang lebih luas dengan cara yang bertanggung jawab,” tuturnya. 

Mencapai hal ini memerlukan pendekatan bipartisan untuk menyelaraskan tujuan regulasi dan menetapkan batasan yang jelas. Kolaborasi industri dengan pembuat undang-undang dan regulator sangat penting untuk menunjukkan bagaimana sandbox dapat mempromosikan inovasi bertanggung jawab sambil melindungi konsumen.

“Keberhasilannya pada akhirnya akan bergantung pada apakah itu berfungsi sebagai jembatan antara inovasi dan regulasi, daripada menjadi lapisan tambahan kompleksitas,” simpul Rademacher.