Mahkamah Agung AS baru-baru ini memblokir Presiden Donald Trump dari penggunaan kekuatan darurat untuk memberlakukan tarif global secara luas.
Namin, Trump dengan cepat merespons dengan mengumumkan tarif baru lewat otoritas hukum yang berbeda. Hal ini menimbulkan kebingungan apakah tarif benar-benar berkurang atau justru bertambah. Berikut penjelasan yang sebenarnya terjadi.
Apa yang Sebenarnya Dilarang oleh Mahkamah Agung
Mahkamah Agung tidak sepenuhnya melarang tarif. Sebaliknya, Mahkamah memutuskan bahwa Trump tidak bisa menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk memberlakukan tarif.
IEEPA adalah undang-undang yang dirancang untuk situasi darurat. Undang-undang ini mengizinkan presiden membekukan aset, memblokir transaksi, atau membatasi perdagangan. Tapi, Mahkamah menegaskan bahwa aturan ini tidak memperbolehkan tarif, sebab tarif dianggap sebagai salah satu bentuk pajak. Hanya Kongres yang memiliki kewenangan konstitusional jelas untuk memungut pajak.
Artinya, tarif tertentu yang Trump berlakukan menggunakan kekuatan darurat tersebut harus dihentikan.
Tapi, keputusan ini tidak menghapus kewenangan tarif yang lain.
Reaksi Trump: Gunakan Aturan Lain untuk Lanjutkan Tarif
Menanggapi hal ini, Trump mengatakan tarif yang sudah berlaku lewat Section 232 dan Section 301 akan tetap berjalan. Tarif ini menargetkan impor berdasarkan risiko keamanan nasional atau praktik perdagangan yang dianggap tidak adil. Mahkamah Agung tidak menghentikan undang-undang ini.
Lebih lanjut, Trump juga mengumumkan tarif global baru 10% lewat Section 122 dari Trade Act of 1974. Ini adalah aturan yang berbeda dan memungkinkan presiden memberlakukan tarif sementara untuk menanggulangi ketidakseimbangan perdagangan.
Secara sederhana, Trump sedang menggantikan tarif yang dilarang dengan tarif baru melalui otoritas hukum yang lain.
Trump juga mulai melakukan penyelidikan yang kemungkinan dapat menyebabkan lebih banyak tarif di masa depan.
Mengapa Trump Bilang Kekuatannya Masih Kuat
Menurut Trump, keputusan Mahkamah ini justru memperjelas otoritas dirinya dan bukannya melemahkannya. Mahkamah memang membatasi satu alat hukum, namun menegaskan bahwa otoritas tarif lainnya tetap sah.
Artinya, presiden masih bisa memberlakukan tarif secara legal—selama menggunakan undang-undang yang disahkan oleh Kongres.
Hal terpenting yang berubah bukan mengenai apakah tarif itu ada atau tidak, melainkan bagaimana cara mereka diberlakukan.
Bagaimana Pasar Bisa Terpengaruh
Pasar langsung bereaksi positif karena keputusan ini mengurangi ketidakpastian. Investor lebih suka aturan hukum yang jelas dibanding tindakan darurat yang sulit diduga.
Saham dan aset kripto awalnya naik karena keputusan ini menurunkan kekhawatiran soal gangguan perdagangan secara tiba-tiba. Bitcoin, yang sensitif terhadap likuiditas global dan sentimen risiko, juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan.
Meskipun demikian, pengumuman tarif baru dari Trump tetap bisa memicu tekanan inflasi dan meningkatkan ketegangan perdagangan. Tarif akan meningkatkan biaya bagi pelaku usaha, sehingga bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kepercayaan investor.
Komoditas seperti emas dan perak mungkin saja mendapat keuntungan jika tarif menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Aset-aset ini biasanya naik saat muncul ketegangan global.
Saat ini, tarif tidak akan menghilang. Sebaliknya, tarif hanya berpindah ke kerangka hukum yang baru—ini berarti ketegangan perdagangan dan volatilitas pasar bisa saja terus berlanjut.
