Dalam wawancara dengan BeInCrypto, Johnny Garcia, Managing Director of Institutional Growth and Capital Markets di VeChain Foundation, membahas penolakan terhadap rancangan undang-undang cadangan Bitcoin (BTC). Dia menekankan bahwa masalah inti lebih dari sekadar resistensi legislatif—menyoroti perlunya pendidikan yang lebih baik untuk masyarakat dan pembuat kebijakan.
Pernyataannya muncul ketika lima negara bagian telah menolak undang-undang tersebut. Saat ini, hanya 18 negara bagian yang masih mempertimbangkan kemungkinan mengintegrasikan aset digital seperti Bitcoin ke dalam sistem keuangan mereka.
Eksekutif VeChain Berkomentar tentang Penolakan RUU Cadangan Bitcoin
Garcia menunjukkan bahwa membentuk cadangan Bitcoin federal atau negara bagian dapat mendorong inovasi dengan memodernisasi kerangka investasi dan meningkatkan kemampuan operasional.
“Ini akan membawa semua manfaat yang kita di kripto sudah sangat kenal: transparansi, penyelesaian segera, mengelola risiko pihak lawan—untuk menyebutkan beberapa,” ujar Garcia kepada BeInCrypto.
Namun, dia mengakui bahwa skeptisisme masih ada. Garcia mencatat bahwa banyak yang masih belum yakin tentang kegunaan dan logika ekonomi dari cadangan Bitcoin. Debat menjadi lebih kompleks ketika mempertimbangkan sumber pendanaan.
“Tidak setiap warga di negara bagian tertentu akan setuju dengan pajak mereka yang membiayai pembelian kripto—sesuatu yang bisa mereka lakukan sendiri,” komentarnya.
Oleh karena itu, Garcia menekankan bahwa negara bagian perlu fokus pada mendidik warga mereka tentang tujuan dan sasaran memasukkan Bitcoin dalam portofolio cadangan mereka. Dia menekankan bahwa meskipun kerangka regulasi penting, kesuksesan bergantung pada menunjukkan nilai dunia nyata di luar spekulasi.
“Industri blockchain/DeFi perlu meningkatkan dan menunjukkan bahwa ia dapat memberikan solusi terbukti yang melampaui investasi spekulatif dan menawarkan nilai dunia nyata,” terang Garcia.
Dia menambahkan bahwa untuk benar-benar mengubah pikiran para pemangku kepentingan politik dan pemerintah, terutama mereka yang secara naluriah skeptis terhadap kripto, solusinya harus melampaui pertimbangan keuangan. Eksekutif tersebut menekankan bahwa teknologi blockchain perlu menunjukkan kemampuannya untuk mengatasi berbagai masalah yang lebih luas.
Garcia menyoroti VeChain sebagai contoh utama bagaimana blockchain dapat mengatasi masalah baru dan yang sedang berlangsung. Dia menarik perhatian pada penggunaan blockchain oleh VeChain untuk memverifikasi upaya keberlanjutan. Garcia mencatat bahwa aplikasi semacam itu membuat lebih sulit bagi pembuat undang-undang untuk mengabaikan nilai dunia nyata dari teknologi ini di luar keuangan.
Penolakan RUU Cadangan Aset Kripto Tidak Mewakili Pandangan Terpadu tentang Aset Kripto
Sementara itu, Garcia memperingatkan agar tidak melihat penolakan di tingkat negara bagian sebagai penolakan menyeluruh terhadap mata uang kripto.
“Saya tidak akan mengatakan ini mencerminkan penolakan yang mendalam terhadap konsep kripto dalam bentuk cadangan, stok, atau hanya sebagai opsi investasi alternatif lainnya,” ucapnya kepada BeInCrypto.
Menurut Bitcoin Laws, total 33 rancangan undang-undang cadangan Bitcoin diperkenalkan di 23 negara bagian. Namun, Montana, Wyoming, North Dakota, Mississippi, dan Pennsylvania telah menolak undang-undang yang akan memungkinkan investasi negara bagian dalam aset digital, termasuk Bitcoin.
Saat ini, ada 27 rancangan undang-undang aktif di 18 negara bagian. Penting untuk dicatat, Utah, yang pernah berada di garis depan perlombaan cadangan Bitcoin, baru-baru ini keluar karena masalah teknis. Rancangan undang-undang Utah masih berjalan tetapi tanpa ketentuan ‘Cadangan Bitcoin’, yang telah dihapus.
Garcia menawarkan pandangan yang lebih bernuansa tentang resistensi legislatif. Menurutnya, meskipun beberapa negara bagian telah memilih menolak rancangan undang-undang cadangan, penolakan sering kali datang dengan selisih tipis.
Dia mendorong untuk menilai alasan spesifik di balik penolakan daripada menggeneralisasi. Garcia juga menyambut baik bahwa negara bagian meluangkan waktu untuk mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati.
Seiring negara bagian menavigasi pendekatan mereka sendiri terhadap mata uang kripto, momentum tumbuh di tingkat nasional. Senator Lummis telah memperkenalkan kembali Undang-Undang BITCOIN. Ini terjadi tak lama setelah mantan Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menciptakan cadangan Bitcoin strategis yang didanai dengan Bitcoin yang disita.
Awalnya diperkenalkan pada Juli 2024, Undang-Undang BITCOIN Lummis gagal lolos dari Komite di Senat.
“Saya bangga memperkenalkan kembali undang-undang bersejarah yang akan mengkodifikasi visi berani Presiden Trump untuk membentuk Cadangan Bitcoin Strategis Amerika Serikat dan memperkuat fondasi ekonomi negara kita untuk generasi mendatang,” tulis Lummis di X.
Rancangan undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan Cadangan Bitcoin Strategis AS, didukung oleh hingga 1 juta BTC yang diperoleh selama lima tahun. Selain itu, kepemilikan tersebut akan dipertahankan setidaknya selama 20 tahun.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
