Tiga kelompok pro-kripto terkemuka — Blockchain Association, DeFi Education Fund, dan Texas Blockchain Council — telah mengajukan tindakan hukum terhadap Internal Revenue Service (IRS) AS.
Gugatan ini menantang keputusan IRS dan Departemen Keuangan baru-baru ini yang mengkategorikan platform decentralized finance (DeFi) sebagai broker, sebuah keputusan yang memicu kontroversi besar dalam sektor kripto.
Redefinisi Broker IRS Picu Masalah Hukum dan Legislatif
Pada 27 Desember, IRS meresmikan peraturan baru yang menargetkan industri DeFi dengan memperluas definisi broker untuk mencakup decentralized exchange dan platform front-end lainnya.
Penyesuaian ini mewajibkan entitas-entitas tersebut melaporkan semua transaksi kripto dan aset digital lainnya, termasuk detail tentang wajib pajak yang terlibat. Aturan ini akan diberlakukan mulai tahun 2027, dengan tujuan meningkatkan transparansi dalam transaksi aset digital.
Namun, kelompok advokasi kripto berpendapat bahwa perluasan status broker oleh IRS ke platform DeFi melebihi kewenangan hukum yang diberikan kepada lembaga tersebut. Mereka juga berargumen bahwa langkah ini melanggar Undang-Undang Prosedur Administratif (APA) dan dianggap tidak konstitusional.
Lebih lanjut, mereka berpendapat bahwa aturan ini memberlakukan beban kepatuhan yang berlebihan pada pengembang perangkat lunak, terutama mereka yang membuat antarmuka perdagangan. Menurut mereka, ini bisa sangat menghambat inovasi dan membebani pengusaha Amerika secara signifikan.
“IRS dan Departemen Keuangan telah melampaui kewenangan hukum mereka dengan memperluas definisi ‘broker’ untuk mencakup penyedia front-end perdagangan DeFi meskipun mereka tidak melakukan transaksi. Ini bukan hanya pelanggaran terhadap hak privasi individu yang menggunakan teknologi terdesentralisasi, tetapi juga akan mendorong seluruh teknologi yang sedang berkembang ini ke luar negeri,” ujar Marisa Coppel, Kepala Hukum untuk Blockchain Association, mengatakan.
Sementara itu, perubahan regulasi ini juga memicu reaksi kuat dari komunitas kripto yang lebih luas, dengan beberapa pemimpin industri menyerukan intervensi legislatif.
Bill Hughes, seorang pengacara di Consensys, mengkritik penerbitan aturan ini selama musim liburan sebagai langkah strategis untuk meminimalkan perlawanan industri. Demikian pula, Miles Jennings, Penasihat Umum di a16z Crypto, menggambarkan aturan ini sebagai tindakan berlebihan yang drastis untuk menekan operasi DeFi.
Selain itu, Alexander Grieve, Wakil Presiden Urusan Pemerintahan di Paradigm, telah mendesak Kongres mendatang untuk meninjau kembali dan mungkin menolak ketentuan baru ini.
Anggota parlemen AS seperti French Hill dan Patrick McHenry telah berbicara menentang langkah ini, menunjukkan bahwa mereka mungkin akan menentangnya.
“Departemen Keuangan Biden-Harris memilih untuk menentang baik Demokrat maupun Republik di Kongres dengan meresmikan aturan pelaporan pajak broker yang kontroversial hari ini. Aturan ini adalah tindakan berlebihan oleh Departemen Keuangan, upaya yang terang-terangan dan buruk untuk menargetkan DeFi, dan seharusnya tidak pernah disahkan di hari-hari terakhir pemerintahan Biden-Harris,” terang Hill menyatakan.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
