Politik Stablecoin Nampaknya Mengancam Reformasi Struktur Pasar AS

Pertarungan politik baru terkait imbal hasil stablecoin mengancam menggagalkan reformasi struktur pasar kripto AS yang sudah lama dinanti.

Perkembangan terbaru mengungkap perpecahan mendalam antara perbankan, perusahaan kripto, dan pembuat kebijakan tentang siapa yang paling diuntungkan dari fase regulasi keuangan berikutnya.

Persaingan Yield Stablecoin Hambat Reformasi Pasar Kripto di AS

Pusat dari perselisihan ini ialah apakah platform kripto boleh menawarkan imbalan atau yield atas stablecoin kepada pengguna.

CEO Galaxy, Mike Novogratz, memperingatkan bahwa penolakan dari lobi perbankan bisa saja menghancurkan upaya legislasi secara luas, walaupun hukum yang berlaku sebenarnya sudah mengizinkan beberapa bentuk yield stablecoin tertentu.

“Dinamika yield dalam RUU stable coin ini sangat menarik dan bisa berakibat pada gugurnya RUU tersebut. Politik mengalahkan kebijakan yang baik. Bank tidak ingin platform kripto mampu memberikan imbalan kepada pengguna (GENIUS, yang merupakan hukum, mengizinkan itu). Jika RUU ini batal, maka status quo yang mereka nampaknya takutkan,” tulis Novogratz .

Menurut Novogratz, bank lebih khawatir terhadap persaingan dibandingkan perlindungan konsumen. Jika platform kripto boleh membayar imbal hasil atas stablecoin, ini bisa mempercepat arus keluar dana dari bank tradisional, menekan margin keuntungan, sekaligus menantang model bisnis lama yang telah mapan.

“Jika hal ini yang menyingkirkan RUU struktur pasar, maka pihak yang paling rugi adalah konsumen AS,” tambahnya.

Kekhawatiran tersebut kini mulai terasa di Washington. Komite Perbankan Senat menunda pembahasan tentang CLARITY Act yang lebih luas karena tekanan besar dari sektor perbankan.

Lebih dari 3.200 bankir telah meminta legislator untuk menutup apa yang mereka sebut sebagai “celah pembayaran bunga.” Mereka menegaskan bahwa imbalan stablecoin bisa melemahkan bank komunitas serta mengurangi kemampuan pinjaman.

Pihak yang mengkritik menyatakan bahwa RUU tersebut, dalam bentuk draft saat ini, menguntungkan salah satu pihak. Meski bank masih punya hak untuk memberi bunga atas simpanan, platform kripto menghadapi pembatasan lebih ketat, di mana imbalan hanya boleh untuk partisipasi aktif seperti staking, penyediaan likuiditas, atau tata kelola.

Akibatnya, para penentang berpendapat regulasi ini justru melindungi pemain lama dan mengorbankan persaingan serta pilihan konsumen.

Perselisihan White House dan Kripto Semakin Dalam saat Kompromi Beradu dengan Kekhawatiran Retail

Kebuntuan ini juga mengungkap gesekan antara Gedung Putih dan industri kripto. Jurnalis Brendan Pedersen baru-baru ini menuturkan bahwa “Gedung Putih masih kesal dengan Coinbase,” menyoroti adanya ketegangan yang belum selesai di saat perundingan terus berlangsung di balik layar.

CEO Coinbase, Brian Armstrong, membantah klaim tentang adanya perpecahan, menegaskan bahwa diskusi masih berlangsung secara konstruktif serta berfokus pada upaya kompromi.

Meski demikian, pandangan di dalam pemerintahan masih terbelah. Patrick Witt, Direktur Eksekutif Dewan Penasihat Presiden untuk Aset Digital, telah memperingatkan agar kesempurnaan legislatif jangan sampai menghalangi kemajuan.

“Akan ada RUU struktur pasar kripto — pertanyaannya adalah kapan, bukan apakah,” tulis Witt .

Dia mengungkapkan bahwa meloloskan RUU sekarang di bawah pemerintahan yang pro-kripto lebih baik daripada menghadapi aturan yang lebih keras di masa depan.

“Mungkin kamu tidak suka setiap bagian dari CLARITY Act, tapi saya bisa jamin kamu akan lebih tidak suka pada versi Demokrat di masa mendatang.”

Tidak semua orang setuju. Komentator kripto Wendy O merespons dengan menyebut bahwa meski logika Witt bisa saja benar secara politik, investor ritel tetap akan dirugikan.

Di sisi lain, para ahli hukum memperingatkan bahwa taruhannya bisa lebih besar dari yang diperkirakan saat ini. Pengacara Consensys, Bill Hughes, mengingatkan bahwa regulasi kripto yang menghukum tidak memerlukan krisis keuangan baru.

“Tidak perlu ada krisis keuangan masa depan untuk melihat undang-undang yang menghukum,” ujar dia , memperingatkan akan adanya “potongan kecil tersembunyi dalam undang-undang yang wajib disahkan.”

Selain masalah yield stablecoin, CLARITY Act nantinya akan memberi aturan lebih jelas untuk aset kripto besar, perlindungan bagi pengembang, serta perbedaan antara DeFi dan TradFi.

Sementara itu, seluruh reformasi tersebut masih tertahan, terperangkap dalam pertarungan politik di mana bank, legislator, dan perusahaan kripto saling berebut pengaruh untuk membentuk masa depan regulasi aset digital di AS.