Rusia menjadi salah satu negara dengan tingkat perceraian tertinggi di dunia. Selain itu, negara ini juga termasuk yang paling tinggi dalam adopsi aset kripto, dan hal ini tidak membuat proses perceraian jadi lebih mudah.
Berbeda dengan aset berwujud seperti mobil atau properti, membagi aset kripto saat perceraian hampir tidak pernah sederhana.
Undang-Undang yang Memulai Masalah
Hampir lima dari setiap 1.000 orang Rusia mengalami perceraian setiap tahunnya. Proses yang memang sudah sulit ini jadi semakin rumit jika aset kripto ikut terlibat.
Adopsi aset kripto di seluruh Rusia melesat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Banyak warga Rusia semakin bergantung pada aset digital untuk mengatur keuangan mereka, karena mereka bisa menghindari kontrol modal dan mengatasi sanksi dari negara Barat berkat sifatnya yang lintas negara.
Kedua kenyataan yang saling bertemu ini mendorong para pembuat undang-undang untuk mempertimbangkan kembali bagaimana kepemilikan aset kripto harus dibagi dalam proses perceraian.
Masalah ini bermula sejak adanya perubahan hukum pada 2020 yang mengakui aset kripto sebagai properti tidak berwujud. Klasifikasi ini secara efektif membawa Bitcoin dan token digital lain masuk ke dalam kategori harta kekayaan bersama dalam pernikahan.
Walaupun sebagian besar aset berwujud masuk ke kategori ini tanpa perdebatan besar, membagi aset kripto ternyata jauh lebih sulit. Menurut Olga Dovgilova, managing partner dari Dovgilova & Partners Law Firm, hambatan utamanya adalah soal bukti. Dovgilova mengatakan hal ini kepada media Rusia Gazeta.Ru.
Dovgilova mencontohkan perbedaannya dengan kasus nyata. Untuk apartemen, ada dokumen resmi yang bisa membuktikan kepemilikan. Tapi untuk aset kripto, pemilik harus membuktikan terlebih dahulu bahwa aset tersebut benar-benar ada.
Situasi menjadi lebih rumit apabila hanya satu pasangan yang memegang kendali atas aset kripto dan pasangan lainnya bahkan tidak tahu password-nya. Jika aset kripto disimpan di exchange luar negeri, platform internasional tidak terikat kewajiban untuk membagikan informasi ke pengadilan Rusia.
Sifat anonim dalam aset kripto juga menambah tingkat kesulitan. Jika kepemilikan tidak bisa dipastikan secara jelas, pembagian aset menjadi nyaris mustahil dilakukan.
Rancangan Undang-Undang untuk Atasi Celah Hukum
Sekarang, para pembuat undang-undang di Rusia mulai berusaha mengatasi masalah ini secara langsung dengan menyusun peraturan resmi.
Anggota parlemen State Duma, Igor Antropenko, mengajukan RUU yang akan mengubah secara terang Kode Keluarga untuk menetapkan aset kripto sebagai harta bersama yang diperoleh selama pernikahan.
Berdasarkan usulan perubahan ini, semua aset digital yang didapat selama masa pernikahan akan dianggap sebagai harta bersama. Aset kripto yang diperoleh sebelum menikah, atau diterima sebagai hadiah selama pernikahan, akan tetap menjadi milik pribadi dari masing-masing pasangan.
Catatan penjelasan Antropenko menyoroti secara langsung kekosongan hukum yang selama ini menyulitkan pengadilan untuk membuat keputusan.
Semakin banyak orang Rusia yang menggunakan aset digital sebagai alat menabung dan berinvestasi. Tapi, jika tidak ada perlindungan hukum keluarga yang jelas, hal ini berisiko melanggar hak kepemilikan salah satu pasangan, terutama bila akses aset sepenuhnya dipegang pasangan yang lain.
Meski begitu, usulan perubahan hukum ini tidak akan bisa menjawab semua tantangan yang telah Dovgilova paparkan.
Pertanyaan tentang bukti, anonimitas, dan yurisdiksi exchange luar negeri masih belum terjawab oleh draf peraturan ini. Walau demikian, jika RUU ini berhasil disahkan, setidaknya pengadilan di Rusia akan punya dasar hukum yang lebih jelas.
