SEC dan CFTC menerbitkan interpretasi bersama setebal 68 halaman pada 17 Maret, yang mengklasifikasikan sebagian besar aset kripto sebagai non-sekuritas dan memberikan zona aman untuk staking, airdrop, serta mining.
Langkah ini mendorong semakin banyak pelaku pasar untuk mempertanyakan apakah Kongres masih perlu mengesahkan Digital Asset Market Clarity Act of 2025 (CLARITY Act) atau tidak.
Regulator Baru Saja Berikan 80% dari Clarity Act tanpa Mengesahkannya
CLARITY Act lolos di DPR pada Juli 2025 lewat pemungutan suara bipartisan dengan hasil 294-134. Setelah itu, RUU ini tersendat di Senat karena perdebatan antara pihak perbankan dan perusahaan kripto soal apakah stablecoin seharusnya memberikan yield atau tidak.
Senate Banking Committee menunda markup pada Januari 2026 setelah terjadi perdebatan akibat lobi industri. Belum ada tanggal baru yang ditetapkan.
Sementara itu, Senate Agriculture Committee telah meloloskan draf versinya sendiri pada 29 Januari, tapi kedua versi tersebut masih perlu diselaraskan sebelum voting penuh dapat dilakukan.
Di tengah situasi tersebut, SEC dan CFTC melangkah maju tanpa menunggu lagi. Interpretasi bersama mereka memperkenalkan taksonomi token lima bagian yang mengelompokkan aset kripto menjadi:
- Digital Commodities
- Digital Collectibles
- Digital Tools
- Stablecoin
- Digital Securities
Hanya kategori terakhir yang tunduk pada hukum sekuritas. Sebanyak 16 token, termasuk Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL), XRP, Cardano (ADA), Avalanche (AVAX), Polkadot (DOT), Chainlink (LINK), Dogecoin (DOGE), dan Shiba Inu (SHIB), secara eksplisit digolongkan sebagai digital commodity.
“Setelah lebih dari satu dekade penuh ketidakpastian, interpretasi ini akan memberikan pelaku pasar pemahaman yang jelas tentang bagaimana Komisi memperlakukan aset kripto menurut hukum sekuritas federal. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh lembaga pengatur: membuat batas yang jelas dengan istilah yang juga jelas,” ujar Chairman SEC Paul Atkins ketika mengumumkan kerangka kerja tersebut di ajang Digital Chamber’s DC Blockchain Summit.
Cakupan Panduan dan Penambahan dari Clarity Act
Tumpang tindih antara panduan bersama dan CLARITY Act cukup besar, yakni:
- Keduanya menetapkan taksonomi token yang membedakan antara komoditas dan sekuritas.
- Keduanya memberikan pengawasan CFTC untuk pasar digital commodity spot, dan pengawasan SEC untuk sekuritas digital.
- Keduanya mengatur soal staking, airdrop, dan mining.
Panduan ini juga memperkenalkan doktrin “attach-and-detach”. Artinya, sebuah token awalnya bisa saja dikategorikan sebagai sekuritas selama fase pra-penjualan jika penerbit menjanjikan keuntungan.
namun, status kontrak investasi akan gugur setelah penerbit memenuhi atau meninggalkan janji tersebut dan jaringan berjalan secara mandiri.
Ini memberikan jalan regulasi bagi proyek, yang sebelumnya hanya tersedia secara teori saja.
“Terlalu lama sebenarnya para builder, inovator, dan pengusaha Amerika menanti kejelasan soal status aset kripto di bawah hukum sekuritas dan komoditas federal. Dengan interpretasi hari ini, penantian itu berakhir,” terang Chairman CFTC Michael Selig, menegaskan bahwa langkah ini merupakan respons langsung dari ketidakpastian regulasi selama bertahun-tahun.
Namun, panduan ini belum mengatur semua yang menjadi bagian dari CLARITY Act. RUU tersebut mencakup jalur pendaftaran resmi untuk exchange, broker, dan dealer digital commodity.
RUU juga menetapkan standar kepatuhan bagi perantara terpusat yang berhubungan dengan decentralized finance (DeFi).
Selain itu, undang-undang ini juga memuat ketentuan anti-pencucian uang serta perangkat hukum yang tidak bisa diatur lewat interpretasi regulator saja.
Komunitas Kripto Merespons dengan Optimisme yang Beragam
Sejumlah suara di X (Twitter) berpendapat bahwa panduan ini membuat CLARITY Act jadi kurang mendesak.
Analis makro MartyParty menggemakan sentimen tersebut, menulis bahwa lembaga sudah bergerak maju tanpa RUU itu.
“Kita tidak perlu Clarity Act untuk dilanjutkan karena lembaga sudah melangkah tanpanya,” ucap dia.
Ryan Adams dari Bankless menggambarkan panduan ini menghadirkan banyak manfaat dari RUU kejelasan, bahkan menyebutnya hampir setara jika undang-undang tersebut disahkan oleh regulator.
Hunter Horsley, CEO Bitwise, menjelaskan dengan lebih sederhana, mengucapkan, “Keputusan yang jelas sedang datang, entah ada Clarity Act atau tidak.”
Meski begitu, situasi ini tetap perlu kehati-hatian, sebab panduan tersebut bersifat interpretatif, bukan undang-undang. Pemerintah di masa mendatang bisa saja membatalkan atau menafsirkan ulang panduan ini.
Pengadilan tidak terikat pada panduan lembaga seperti mereka terikat oleh undang-undang. Pertanyaan terkait yield stablecoin, yang masih menjadi hambatan utama di Senat, hanya dibahas secara singkat.
Atkins sendiri mengakui keterbatasan ini saat Summit Blockchain, dan berkata kepada peserta bahwa undang-undang yang tengah disusun di Kongres masih menjadi satu-satunya cara untuk menjamin kebijakan pro-kripto terbaru benar-benar tetap berlaku.
Ia juga menambahkan bahwa SEC berencana merilis proposal penyusunan aturan secara resmi dalam beberapa minggu ke depan, yang berpotensi lebih dari 400 halaman, dan akan mencantumkan pengecualian inovasi untuk startup kripto.
Clarity Act punya waktu kerja sekitar 18 minggu sebelum dinamika pemilu paruh waktu secara efektif menutup kalender Senat. Apakah Kongres bisa bertindak tepat waktu mungkin akan menentukan apakah kejelasan 80% dari regulator sudah cukup, atau industri kripto butuh paket legislasi penuh untuk benar-benar mengamankan kemajuan ini.
“IMO: SEC tidak akan mengumumkan panduan ini jika Clarity Act tidak akan segera disetujui,” komentar analis ekonomi makro Marty Party.
