Setelah berbulan-bulan negosiasi bipartisan yang intens, kini teks lengkap rancangan undang-undang struktur pasar aset virtual setebal 278 halaman dari Senat telah dirilis. Ini menjadi titik balik penting bagi regulasi aset kripto di Amerika Serikat.
Walaupun sebagian besar perhatian media tertuju pada aturan DeFi dan klasifikasi token, ada perubahan yang lebih halus yang mungkin luput dari perhatian.
SponsoredRancangan Undang-Undang Kripto Senat AS Batasi Imbal Hasil Stablecoin dan Untungkan Bank dalam Draft 278 Halaman
Rancangan undang-undang ini bisa saja menguntungkan bank tradisional dengan cara membatasi imbal hasil pasif dari stablecoin.
Dalam draf terbaru tersebut dijelaskan bahwa perusahaan tidak boleh membayar bunga hanya karena seseorang memegang saldo stablecoin. Sebaliknya, reward hanya diperbolehkan jika terkait dengan penggunaan akun secara aktif. Ini artinya:
- Staking
- Penyediaan likuiditas
- Transaksi
- Menjadi jaminan, atau
- Berpartisipasi dalam tata kelola jaringan.
Secara praktik, pengguna ritel yang sebelumnya mendapat imbal hasil pasif seperti deposito bank akan menghadapi hambatan. Sementara itu, bank tetap bisa membayar bunga pada deposito nasabah mereka.
“Bank sepertinya memenangkan putaran kali ini soal imbal hasil stablecoin,” ujar Eleanor Terrett, host dari Crypto in America, sambil menyorot ketentuan di halaman 189 dari draf tersebut.
Pengesahan ini membawa urgensi tersendiri. Para senator hanya punya waktu 48 jam untuk mengajukan amandemen sebelum rapat markup hari Kamis, sehingga bentuk akhir dari undang-undang ini masih belum pasti.
Jika ketentuan ini tidak berubah, aturan ini bisa membatasi daya tarik platform kripto bagi investor ritel dan mendorong mereka ke aktivitas DeFi atau ke bank konvensional sebagai alternatif.
SponsoredSederhananya, pendekatan ini berisiko menghambat inovasi tanpa menyentuh akar masalah sistemik seperti depeg stablecoin yang pernah terjadi dan jadi alasan utama kenapa imbal hasil ditawarkan.
Kejelasan Token dan Guardrail DeFi: Bagaimana RUU Menyeimbangkan Inovasi dan Pengawasan
Selain aturan imbal hasil, draf undang-undang ini juga mengatur struktur pasar secara keseluruhan, klasifikasi token, serta pengawasan DeFi. Menariknya, token seperti XRP, SOL, LTC, HBAR, DOGE, dan LINK diperlakukan sama dengan BTC dan ETH dalam klasifikasi ETF, sehingga dapat mengurangi beban kepatuhan untuk perusahaan kripto besar serta memberi kejelasan lebih bagi investor.
Rancangan undang-undang ini juga memasukkan kompromi yang melindungi pengembang perangkat lunak sekaligus mengurangi potensi arbitrase regulasi antara DeFi dan TradFi, yang sebelumnya menjadi titik panas baik bagi pelaku industri maupun perbankan.
Protokol DeFi, sesuai catatan yang tertera dalam draf, harus beroperasi dalam batasan yang jelas agar tidak membuka celah hukum yang dapat melemahkan undang-undang sekuritas dan komoditas. Di saat yang sama, pengembang yang tidak mengendalikan proyek akan terlindungi dari tuntutan berlebih.
Senator Cynthia Lummis, pendukung utama aset kripto, memandang perilisan draf ini sebagai tonggak penting.
“Digital Asset Market Clarity Act akan memberikan kepastian untuk menjaga inovasi tetap berkembang di AS & melindungi konsumen,” tutur dia, sembari mendorong rekan-rekannya agar tidak mundur dari capaian bipartisan menjelang pembahasan di Komite Perbankan.
Rancangan undang-undang ini, melanjutkan upaya sebelumnya seperti kerangka Lummis-Gillibrand, bukan hanya jadi peta jalan regulasi. Draf ini sepertinya akan diam-diam mengubah ekosistem kripto di Amerika Serikat.
Dengan membatasi imbal hasil pasif stablecoin, draf ini secara halus mempertahankan model perbankan tradisional sekaligus mendorong keterlibatan lebih aktif dalam DeFi dan tata kelola jaringan.
Kompromi ini dapat memengaruhi perilaku pengguna ritel dan membentuk persaingan antara platform kripto dan bank ke depannya.
