Senator Cynthia Lummis (R-WY) memperingatkan bahwa Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) bisa mengalami jeda legislatif hingga empat tahun jika Senat tidak bergerak sebelum pemilihan paruh waktu 2026.
Postingan Lummis muncul sehari setelah Menteri Keuangan Scott Bessent menerbitkan opini yang menuntut urgensi serupa.
Mengapa Urgensi Ini Sangat Penting Sekarang
Lummis telah menjadi pendukung utama CLARITY Act di Senat sejak awal. Ia memimpin Subkomite Senat untuk Aset Digital dan berulang kali menyebut RUU ini sangat penting agar ketidakpastian regulasi tidak membuat perusahaan kripto pindah ke luar negeri.
“Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk mengesahkan Clarity Act setidaknya hingga 2030. Kita tidak bisa menyerahkan masa depan keuangan Amerika,” ujar Lummis dalam sebuah postingan.
Peringatan ini semakin penting karena Lummis sudah mengumumkan pada Desember 2025 bahwa ia tidak akan mencalonkan diri untuk periode kedua.
Lummis menyebut beban fisik serta mental sebagai alasan untuk tidak kembali berkomitmen enam tahun lagi.
Masa jabatan Lummis saat ini berakhir Januari 2027, sehingga perjuangan legislatif ini menjadi momen penting dalam kariernya di Senat.
Dorongan Terkoordinasi di Washington dan Hambatan yang Menghadang
Lummis tidak sendirian. Pernyataannya muncul setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan beberapa orang dari lingkaran dalam Presiden Donald Trump juga menyampaikan perlunya tindakan segera.
Bessent memperingatkan bahwa ketidakjelasan regulasi sudah membuat pengembangan kripto beralih ke yurisdiksi yang punya aturan lebih jelas, termasuk Abu Dhabi dan Singapura.
Walau ada dukungan luas dari eksekutif, masih ada beberapa hambatan. Perselisihan utama terkait imbal hasil dari stablecoin sudah memiliki kerangka usai kompromi Tillis-Alsobrooks pada 20 Maret.
Kesepakatan itu melarang imbal hasil pasif atas saldo stablecoin, tetapi tetap mengizinkan hadiah berbasis aktivitas.
namun, RUU ini masih harus melewati lima tahap berturut-turut sebelum bisa sampai ke meja presiden. Beberapa tahap itu antara lain:
- Pembahasan di Komite Perbankan,
- Ambang batas 60 suara di lantai Senat, dan
- Penyelarasan dengan versi DPR yang disahkan Juli 2025.
- Penyelarasan dengan versi Komite Pertanian Senat (yang mengajukan draf sendiri pada Januari 2026)
- Tanda tangan Presiden Trump
Senator dari Partai Demokrat masih terus mendorong adanya pasal etika yang melarang pejabat pemerintah mengambil keuntungan dari bisnis kripto pribadinya.
Gedung Putih sendiri menolak permintaan tersebut.
Senat akan kembali dari reses Paskah pada 13 April. Anggota Partai Republik di Komite Perbankan Senat berencana memulai proses pembahasan di akhir April.
Jika tenggat waktu itu berlalu tanpa tindakan, para analis memperingatkan bahwa RUU ini bisa dianggap batal hingga setidaknya 2027 karena agenda kampanye paruh waktu akan menyita kalender legislatif yang tersisa.
Di pasar prediksi, saat ini para trader memperkirakan peluang sebesar 56% bahwa Trump akan menandatangani CLARITY Act menjadi undang-undang sebelum akhir 2026.
