Senator Thom Tillis dan Senator Angela Alsobrooks telah mencapai kesepakatan sementara dengan Gedung Putih mengenai aturan hasil (yield) stablecoin yang bisa mengakhiri kebuntuan berbulan-bulan dalam pembahasan Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act).
Kesepakatan ini, pertama kali dilaporkan oleh Politico pada 20 Maret, menargetkan persoalan utama yang telah membuat RUU ini macet di Komite Perbankan Senat sejak Januari.
Apa Saja Isi dari Kesepakatan Ini
Alsobrooks dilaporkan mengonfirmasi kesepakatan ini dalam wawancara dengan Politico, dan menyatakan bahwa aturan yang diajukan akan melarang pembayaran hasil (yield) pada saldo stablecoin pasif.
Ia menggambarkannya sebagai kompromi untuk melindungi inovasi kripto sekaligus menjaga stabilitas simpanan bank.
Tillis merasa bahwa kesepakatan sementara ini berada di posisi kuat, namun ia menekankan bahwa kedua pihak dari industri perbankan dan aset kripto masih perlu meneliti lebih lanjut sebelum bisa dilanjutkan.
Pertanyaan soal yield stablecoin merupakan hambatan terbesar bagi pengesahan CLARITY Act di Senat. Bank tradisional berpendapat stablecoin yang memberikan yield bisa bersaing langsung dengan simpanan yang diasuransikan, sehingga berisiko menyebabkan arus modal keluar dari sistem perbankan. Sementara itu, perusahaan kripto, termasuk CEO Coinbase Brian Armstrong, menentang pembatasan hasil karena dianggap sebagai bentuk regulasi yang justru melindungi bank dari persaingan.
Apa yang Terjadi Selanjutnya
Kesepakatan ini masih bersifat awal. Industri perbankan maupun perusahaan kripto besar belum menyetujui naskah finalnya. Tillis secara terbuka mengakui hal ini dan menyampaikan kepada Politico bahwa para pelaku industri memang tetap berperan penting dalam proses finalisasi kesepakatan.
Sebelumnya, pada 20 Maret, tim Senator Cynthia Lummis melaporkan bahwa negosiasi yield stablecoin sudah 99% selesai setelah pertemuan tertutup Partai Republik yang juga dihadiri oleh Direktur Eksekutif White House Crypto Council, Patrick Witt.
Pengumuman dari Tillis-Alsobrooks sepertinya mengonfirmasi adanya kemajuan tersebut.
Jika kesepakatan ini tetap berjalan, Komite Perbankan Senat bisa saja mulai melakukan markup paling cepat pada akhir April. Lummis menetapkan tenggat waktu akhir tahun untuk pengesahan penuh di Senat, tapi jadwal legislatif cukup padat menjelang musim pemilu paruh waktu.
CLARITY Act telah lolos dari DPR dengan suara 294-134 pada Juli 2025. RUU ini akan membagi otoritas pengawasan kripto antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), sekaligus menetapkan aturan federal terkait penerbitan stablecoin, pendaftaran exchange, dan klasifikasi aset digital.
Mampu atau tidaknya kesepakatan sementara ini lolos dari pengawasan industri akan sangat menentukan apakah regulasi kripto paling penting di AS ini bisa maju atau kembali tertunda.
