Yurisdiksi di Asia dan Pasifik (APAC) menapaki jalur pengembangan mata uang digital yang beragam. Sebagian mendorong central bank digital currency, sedangkan yang lain mengadopsi stablecoin privat.
Hong Kong menyelesaikan program percontohan e-HKD pada 28 Oktober, sementara stablecoin JPYC milik Jepang melampaui 50 juta yen dalam 48 jam. Korea Selatan memperingatkan risiko depegging, dan Australia memperjelas persyaratan regulasi stablecoin pada 29 Oktober.
SponsoredHong Kong dan UEA majukan infrastruktur CBDC
Otoritas Moneter Hong Kong menerbitkan e-HKD Pilot Program Phase 2 Report pada 28 Oktober. Laporan tersebut merampungkan evaluasi menyeluruh terhadap 11 proyek percontohan yang melibatkan institusi keuangan besar. HSBC, Hang Seng Bank, dan DBS Hong Kong berpartisipasi dalam uji coba ini.
Laporan itu menyebut dolar Hong Kong digital lebih cocok untuk aplikasi keuangan wholesale ketimbang segera diterapkan untuk ritel.
Menurut temuan HKMA, e-HKD menunjukkan kapabilitas yang menjanjikan di tiga bidang. Ini mencakup penyelesaian aset yang ditokenisasi, programabilitas untuk transaksi otomatis, serta fungsi pembayaran offline.
Otoritas menekankan e-HKD cocok untuk transaksi bernilai besar karena menjadi instrumen terbitan bank sentral yang bebas dari risiko kredit. HKMA menegaskan akan menuntaskan pekerjaan persiapan untuk potensi aplikasi e-HKD ritel pada paruh pertama 2026 dan segera memprioritaskan kasus penggunaan wholesale.
Waktu tersebut selaras dengan inisiatif CBDC regional yang lebih luas. Uni Emirat Arab menegaskan rencana meluncurkan Digital Dirham untuk ritel pada kuartal keempat 2025. Otoritas akan memperlakukan aset itu sebagai alat pembayaran yang sah berdampingan dengan uang fisik. Pendekatan bertahap Hong Kong berlawanan dengan garis waktu yang dipercepat ini, sehingga mencerminkan perbedaan prioritas regulasi dan kondisi pasar.
Jepang dan Korea Selatan menavigasi lanskap stablecoin
Jepang menandai tonggak penting pada 27 Oktober lewat peluncuran resmi JPYC. Ini adalah stablecoin berpatok yen pertama di negara itu yang teregulasi dan sesuai dengan revisi Payment Services Act. Hingga 29 Oktober, token tersebut telah melampaui 50 juta yen yang beredar.
Sponsored SponsoredDistribusinya tersebar di tiga jaringan blockchain. Polygon menampung sekitar 21,34 juta yen dan 1.620 holder. Avalanche memegang 17,03 juta yen dan 628 holder. Ethereum menyumbang 16 juta yen dan 108 holder.
Representative director JPYC, Noritaka Okabe, mengingatkan pengguna pada 29 Oktober tentang risiko operasional. Ia secara khusus menyoroti risiko terkait penyediaan likuiditas di decentralized exchange. Perusahaan teknologi keuangan Secured Finance mengumumkan produk pelengkap pada 28 Oktober, termasuk layanan pinjaman DeFi institusional yang memanfaatkan infrastruktur JPYC.
Korea Selatan mengambil sikap yang berlawanan. Bank of Korea merilis laporan yang memperingatkan risiko depegging pada stablecoin berdenominasi won meski sebelumnya menangguhkan proyek CBDC won digital pada Juni 2025.
Bank sentral menekankan penerbit stablecoin privat tidak memiliki mekanisme kepercayaan kelembagaan yang diperlukan untuk menjaga patokan nilai mata uang tetap stabil. Bank itu merekomendasikan bank-bank tradisional memimpin penerbitan stablecoin guna menyediakan perlindungan yang memadai.
SponsoredPengamat industri memperkirakan gelombang pertama stablecoin berpatok won yang teregulasi akan memasuki pasar antara akhir 2025 dan awal 2026.
Australia memperjelas kerangka regulasi stablecoin
Australian Securities and Investments Commission menerbitkan panduan terbaru pada 29 Oktober. Berdasarkan hukum yang berlaku, panduan itu mengklasifikasikan stablecoin, wrapped token, sekuritas yang ditokenisasi, dan wallet aset digital sebagai produk keuangan. Perusahaan yang menawarkan produk tersebut kini memerlukan lisensi layanan keuangan lokal. Ini menandai kejelasan regulasi yang signifikan bagi kawasan Pasifik.
Komisioner ASIC Alan Kirkland menyatakan bahwa perizinan menjamin konsumen menerima perlindungan hukum penuh serta memungkinkan tindakan regulasi terhadap praktik yang merugikan. Regulator itu memberikan no-action relief untuk seluruh sektor hingga 30 Juni 2026.
Kebijakan ini memberi waktu bagi pelaku usaha untuk menilai persyaratan dan memperoleh lisensi. Panduan tersebut lahir setelah berbulan-bulan konsultasi industri, serta melanjutkan pengecualian kelas pada September yang mengizinkan perantara berlisensi mendistribusikan stablecoin tanpa persetujuan regulasi terpisah.
Kementerian Keuangan Australia mengajukan rancangan undang-undang bulan lalu. Regulasi tersebut mewajibkan crypto exchange dan penyedia layanan memegang lisensi layanan keuangan, sehingga melengkapi kerangka terbaru ASIC. Perkembangan regulasi ini menempatkan Australia sejajar dengan Singapura dan Hong Kong dalam membangun pengawasan aset digital yang komprehensif sambil tetap mendukung pengembangan pasar.
Model regional APAC dan implikasi pasar
Singapura menempatkan dirinya sebagai model hibrida. Negara itu menjalankan riset CBDC sekaligus ekosistem stablecoin teregulasi yang berkembang pesat. Stablecoin XSGD yang didukung dolar Singapura meraih pangsa pasar 70,1 persen di antara stablecoin non-dolar AS di Asia Tenggara selama kuartal kedua 2025. Data menunjukkan 258.000 transaksi tercatat.
Perbedaan strategi mata uang digital mencerminkan prioritas nasional yang beragam, termasuk kedaulatan moneter, inovasi keuangan, dan pertimbangan kematangan infrastruktur pembayaran. Penekanan Hong Kong pada aplikasi CBDC wholesale mendukung pengembangan ekosistem tokenisasi serta memfasilitasi penyelesaian lintas batas melalui Project mBridge.
Kerangka regulasi Jepang memungkinkan inovasi stablecoin yang didorong pasar. Perubahan haluan Korea Selatan dari CBDC ke stablecoin yang didukung bank menyiratkan pertimbangan praktis seputar biaya implementasi mungkin lebih berat daripada keunggulan teoretis dari kontrol bank sentral. Kejelasan regulasi Australia memberi kepastian hukum bagi operator stablecoin sekaligus menjaga perlindungan konsumen.
Pelaku pasar terus memantau perkembangan ini ketika arsitektur mata uang digital di Asia dan Pasifik terbentuk. Implikasinya meluas ke efisiensi pembayaran lintas batas, inklusi keuangan, dan evolusi sistem moneter regional.
