Pengadilan federal di California telah memutuskan bahwa anggota Lido DAO dapat dituntut berdasarkan hukum kemitraan negara bagian.
Kasus ini berfokus pada badan pemerintahan terdesentralisasi di balik protokol staking cair yang populer (LSP). Meskipun demikian, preseden ini menandai keputusan penting dengan implikasi signifikan bagi tata kelola terdesentralisasi.
Pengadilan Menetapkan Anggota Lido DAO Bertanggung Jawab Menurut Hukum Kemitraan
Andrew Samuels mengajukan gugatan setelah membeli token LDO asli Lido di pasar sekunder pada April dan Mei 2023 melalui Gemini exchange. Samuels kemudian mengajukan gugatan class-action pada Desember, mengklaim bahwa token tersebut dijual sebagai sekuritas yang tidak terdaftar. Dia menyalahkan DAO atas kerugian finansialnya karena penurunan nilai mereka.
Dalam keluhannya, Samuels berargumen bahwa DAO secara aktif meminta pembelian token di bursa, melanggar hukum sekuritas. Pengadilan memihak kepadanya, memutuskan bahwa struktur dan aktivitas DAO membuatnya tunduk pada tanggung jawab kemitraan umum.
“Frasa statutoris ‘menawarkan atau menjual’ telah ditafsirkan secara luas untuk mencakup permintaan pembelian sekuritas. Samuels telah cukup mengklaim bahwa Lido DAO meminta pembelian ini, membuatnya bertanggung jawab,” catat pengadilan.
Putusan ini, yang dikeluarkan pada hari Senin oleh Hakim Vince Chhabria dari Pengadilan Distrik Utara AS California, menolak klaim Lido DAO bahwa ia beroperasi sebagai entitas non-hukum yang kebal terhadap kerangka hukum tradisional. Sebaliknya, pengadilan mengklasifikasikan DAO sebagai kemitraan umum, mempertanggungjawabkan pesertanya atas operasi dan kewajibannya.
Hakim mengidentifikasi peserta tertentu, termasuk perusahaan modal ventura (VC) terkemuka Paradigm Operations, Andreessen Horowitz (a16z), dan Dragonfly Digital Management. Menurut putusan, VC ini dianggap sebagai mitra umum karena keterlibatan aktif mereka dalam tata kelola dan operasi Lido DAO. Namun, investor lain, Robot Ventures, dibebaskan dari gugatan karena bukti partisipasi langsung yang tidak cukup.
Keputusan pengadilan menandai momen penting dalam perlakuan hukum terhadap organisasi otonom terdesentralisasi (DAO). Penting untuk dicatat bahwa DAO dirancang untuk beroperasi tanpa kontrol terpusat. Namun, pengadilan menemukan bahwa struktur Lido DAO — di mana pemegang token mengatur keputusan dan mendapatkan hadiah staking — memenuhi definisi California tentang kemitraan umum.
“[Kasus ini] mengajukan pertanyaan kritis tentang kemampuan individu dalam ekosistem kripto untuk melindungi diri mereka dari tanggung jawab melalui pengaturan hukum baru yang terkait dengan instrumen keuangan terdesentralisasi,” tulis hakim Chhabria dalam putusannya.
Keputusan ini menunjukkan bahwa sekadar asosiasi dengan DAO mungkin tidak cukup untuk menetapkan tanggung jawab. Sebaliknya, keterlibatan aktif dalam tata kelola atau operasi diperlukan.
Reaksi dari Komunitas Kripto
Putusan ini telah menimbulkan kekhawatiran di seluruh komunitas kripto dan blockchain. Miles Jennings, General Counsel dan Kepala Desentralisasi di a16z crypto, menggambarkan keputusan tersebut sebagai kemunduran besar bagi tata kelola terdesentralisasi.
“Menurut putusan, setiap partisipasi DAO (bahkan memposting di forum) bisa cukup untuk menahan anggota DAO bertanggung jawab atas tindakan anggota lain berdasarkan hukum kemitraan umum,” tulis Jennings dalam sebuah pernyataan di X (sebelumnya Twitter).
Keputusan ini menyoroti risiko bagi peserta DAO, terutama mereka yang terlibat dalam proses tata kelola atau pengambilan keputusan.
Dengan menolak argumen bahwa struktur terdesentralisasi DAO melindungi pesertanya dari tanggung jawab, pengadilan telah menetapkan preseden yang dapat mempengaruhi DAO lain dan kontributornya. Putusan itu menekankan bahwa kemitraan umum dapat ada meskipun tanpa niat eksplisit untuk membentuknya. Cukup, asalkan dua atau lebih individu bersekutu untuk memiliki dan mengoperasikan bisnis untuk keuntungan.
Kasus ini memiliki implikasi jangkauan jauh bagi industri kripto, terutama bagi proyek terdesentralisasi yang mengandalkan model tata kelola berbasis token. Ke depan, DAO mungkin perlu memikirkan kembali struktur mereka dan membentuk entitas hukum untuk melindungi peserta dari risiko tanggung jawab serupa.
“Setiap DAO akan memerlukan pembungkus hukum, pemilihan yurisdiksi yang hati-hati, dan kepatuhan terhadap hukum penerbitan sekuritas (token) kecuali hukum berubah,” komentar Chief Apostle of RWA.
Keputusan ini menandakan jalan yang menantang bagi Lido DAO dan pesertanya saat mereka menempuh jalur hukum dan regulasi. Sementara itu, DAO lain dan proyek terdesentralisasi lainnya mungkin menghadapi pengawasan yang meningkat saat pengadilan dan regulator memeriksa operasi mereka di bawah kerangka hukum tradisional.
Token LDO Lido DAO turun hampir 2% setelah berita ini. Pada waktu publikasi, harganya adalah US$1,18.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
