Sekelompok anggota Partai Republik di DPR mengancam akan menggagalkan paket perumahan bipartisan dari Senat kecuali para legislator mengganti pembatasan sementara terhadap central bank digital currency (CBDC) AS dengan larangan permanen.
Perselisihan ini berpusat pada 21st Century ROAD to Housing Act, yang dirilis pekan lalu oleh Komite Perbankan Senat. RUU tersebut akan sementara melarang Federal Reserve untuk menerbitkan CBDC, tapi pembatasan itu akan berakhir pada 31 Desember 2030.
Mengapa Para Legislator Ini Bersikeras pada Larangan CBDC Permanen?
namun, klausul masa berlaku itu mendapat penolakan dari kelompok 18 anggota Partai Republik di DPR.
Para legislator memperingatkan bahwa mereka akan memastikan langkah Senat tersebut “dead on arrival” di DPR kecuali para anggota dewan memperkuat ketentuan anti-CBDC tersebut.
Argumen mereka berakar pada kekhawatiran tentang privasi dan kebebasan sipil. Kelompok ini menyebutkan bahwa CBDC akan memberikan “birokrat yang tidak dipilih langsung” sebuah mekanisme untuk pengawasan keuangan yang dapat melampaui batasan konstitusional.
Mereka berpendapat bahwa buku digital yang dikelola pemerintah dapat melacak transaksi, membatasi aktivitas tertentu, atau bahkan memutus akses warga negara dari sistem keuangan.
“CBDC pada dasarnya adalah digital dollar yang diterbitkan dan dikendalikan oleh Federal Reserve. Tidak seperti uang tunai, itu bisa memungkinkan pemerintah untuk melacak transaksi dan memantau bagaimana orang Amerika membelanjakan uang mereka,” tulis Reps. Ralph Norman di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
Karena alasan inilah, para legislator menuntut agar bahasa yang lebih tegas dari Anti-CBDC Surveillance State Act (H.R. 1919) dari Majority Whip Tom Emmer dimasukkan ke dalam undang-undang tersebut.
RUU tersebut, yang sebelumnya sudah lolos di DPR, akan melangkah lebih jauh dari sekadar pembatasan sementara. RUU itu akan menerapkan larangan permanen terhadap digital dollar ritel dan juga melarang Federal Reserve untuk menjalankan program uji coba ataupun mengkaji teknologi dasarnya.
“DPR sudah meloloskan legislasi untuk melarang CBDC secara permanen. Senat harus mengubah 21st Century ROAD to Housing Act dengan bahasa yang LEBIH KUAT sebelum mengirimkan RUU apa pun ke DPR. Larangan permanen adalah SATU-SATUNYA cara melindungi privasi dan kebebasan masyarakat Amerika,” tambah Norman.
Sementara itu, para legislator juga mengaku frustrasi dengan keterlambatan dari pimpinan DPR.
Menurut kelompok ini, Ketua DPR sebelumnya telah berjanji selama negosiasi soal undang-undang aset kripto dan stablecoin untuk memasukkan larangan CBDC permanen dalam langkah-langkah yang wajib disahkan. Mereka menyebutkan bahwa janji tersebut belum terealisasi bahkan setelah delapan bulan berlalu.
Pertentangan ini menyoroti perbedaan kebijakan yang lebih luas tentang bagaimana AS harus merespons upaya mata uang digital yang didukung negara di luar negeri.
Pihak yang mengkritik larangan permanen berpendapat bahwa langkah seperti itu akan membawa Washington ke jalur berbeda dari ekonomi besar lainnya, termasuk Cina dan zona euro.
Faktanya, People’s Bank of Cina secara aktif meluncurkan digital yuan, sedangkan European Central Bank terus mengembangkan digital euro.
