Tim transisi Presiden terpilih Donald Trump dikabarkan tengah menimbang untuk melakukan reformasi kerangka regulasi perbankan AS. Upaya itu muncul setelah adanya kekhawatiran dari industri terkait potensi risiko aset kripto dan aset digital.
Proposal ini mencakup kemungkinan konsolidasi atau penghapusan lembaga-lembaga utama seperti Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) dan Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Diskusi ini sejalan dengan agenda Trump yang lebih luas untuk mengurangi jumlah lembaga pemerintah juga pengawasan regulasi.
Penasihat Trump Ingin FDIC Dibubarkan
Wall Street Journal (WSJ) melaporkan bahwa selama wawancara dengan calon nominasi untuk posisi kepemimpinan, penasihat Trump telah menanyakan tentang kelayakan penghapusan FDIC. Secara khusus, pertimbangan tim Trump mencakup soal restrukturisasi regulator bank federal utama — FDIC, OCC, dan Federal Reserve — dengan kemungkinan penggabungan entitas demi menyederhanakan pengawasan.
Lebih lanjut, mereka menyarankan untuk mengintegrasikan fungsi asuransi deposito FDIC ke dalam Departemen Keuangan. Pendekatan ini mencerminkan rekomendasi dari dokumen kebijakan seperti Project 2025, yang meluncur dari Heritage Foundation dan mantan pejabat Trump. Ketika itu, mereka menyarankan adanya konsolidasi lembaga-lembaga tersebut untuk meningkatkan efisiensi.
Namun, tindakan itu tidak mudah. Perlu persetujuan kongres untuk bisa memuluskannya. Selain itu juga terdapat potensi perlawaran besar dari pembuat undang-undang dan pemangku kepentingan di industri.
Deposito yang aman sangat penting, dan ancaman terhadap jaminan ini dapat menyebabkan kecemasan deposan dan mengganggu sistem perbankan. Dalam konteks ini, terdapat kekhawatiran bahwa perubahan atau bahkan penghapusan FDIC bias merusak kepercayaan pada asuransi deposito, yang merupakan landasan stabilitas keuangan.
“Ini sangat buruk. FDR menciptakan FDIC di tengah Depresi Besar untuk memulihkan kepercayaan pada perbankan Amerika. Orang-orang kehilangan segalanya ketika bank mereka gagal. FDIC dimaksudkan untuk mencegah apa yang disebut ‘bank run‘ di mana orang akan menarik uang mereka untuk menyelamatkan apa yang bisa mereka dapatkan,” sesal Walker Bragman.
Namun demikian, eksekutif bank dilaporkan telah menyatakan optimismenya mengenai potensi deregulasi di bawah pemerintahan yang akan datang. Mereka mengharapkan keringanan dari persyaratan modal yang ketat dan mandat perlindungan konsumen.
Perwakilan Andy Barr, seorang Republikan dari Kentucky dan sekutu Trump di Komite Jasa Keuangan DPR, mendukung rencana untuk menghapus atau secara drastis mengubah Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB). Menurut WSJ, dia bermaksud untuk menjauh dari regulasi “one-size-fits-all” di ruang perbankan.
Eksekutif Kripto Lawan Regulasi Perbankan yang Tidak Adil
Sementara itu, industri kripto dengan cermat memantau perkembangan ini, terutama mengingat kekhawatiran tentang “Operation Choke Point 2.0.” Istilah ini menggambarkan dugaan upaya pemerintah untuk memutus hubungan bisnis kripto dengan menekan lembaga keuangan agar memutuskan hubungan dengan mereka.
Pemimpin industri mengeklaim bahwa banyak pendiri teknologi dan kripto telah mengalami penolakan layanan perbankan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka mengaitkan situasi tersebut dengan kampanye terselubung oleh pemerintahan saat ini.
David Sacks yang ditunjuk sebagai “Crypto Czar” Trump, diharapkan mampu menangani praktik-praktik pemutusan hubungan ini. Upaya itu sejalan dengan inisiatif yang lebih luas untuk menciptakan lingkungan keuangan yang lebih inklusif bagi perusahaan kripto.
Komunitas kripto optimististis bahwa pemerintahan yang akan datang bakal mengambil pendekatan yang lebih mendukung terhadap aset digital, termasuk membalikkan kebijakan yang tidak menguntungkan.
Menambah kontroversi, Coinbase mengungkap adanya komunikasi FDIC yang menyarankan bank untuk membatasi layanan terkait kripto mereka. Coinbase memperoleh surat-surat ini melalui permintaan Undang-Undang Kebebasan Informasi.
Surat-surat ini memperlihatkan bahwa FDIC telah meminta sekitar dua lusin bank untuk menghentikan aktivitas terkait kripto pada tahun 2022. Kabar ini memperkuat klaim atas adanya upaya terkoordinasi untuk membatasi akses industri kripto ke layanan perbankan.
Dalam perkembangan hukum terkait, seorang hakim Pengadilan Distrik Washington D.C. menegur FDIC lantaran menyunting informasi dalam surat ke Coinbase. Pihak Pengadilan menekankan pentingnya transparansi dalam komunikasi regulasi. Teguran yudisial ini mencerminkan pentingnya keterbukaan dalam hubungan antara regulator dan entitas yang mereka awasi.
Seiring persiapan pemerintahan Trump untuk menjabat, analis berharap sektor keuangan siap untuk menghadapi potensi perubahan dalam kebijakan regulasi. Sementara beberapa pemangku kepentingan menyambut prospek pengawasan yang berkurang, pihak lainnya memperingatkan bahwa perubahan tertentu dapat mengorbankan stabilitas keuangan dan perlindungan konsumen.
Bagaimana pendapat Anda tentang usulan terbaru dari tim transisi Donald Trump untuk menghapus FDIC ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.