Gedung Putih kini tidak lagi memiliki pemimpin khusus untuk kebijakan aset kripto, hanya beberapa hari setelah Presiden Donald Trump memberikan mandat baru kepada Wakil Presiden JD Vance sebagai “Fraud Czar.”
Trump mengumumkan penunjukan Vance di Truth Social, mengarahkan wakil presiden untuk menargetkan apa yang ia sebut sebagai penipuan pajak yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat. Langkah ini terjadi setelah David Sacks diam-diam meninggalkan posisinya sebagai crypto czar pada 26 Maret.
Sacks Keluar, Tidak Ada Pengganti yang Datang
Sacks memastikan bahwa dirinya telah melewati batas waktu 130 hari sebagai pegawai pemerintah khusus. Kepergiannya bukan karena mengundurkan diri atau diberhentikan. Berdasarkan hukum federal, masa kerja pegawai pemerintah khusus dibatasi maksimal 130 hari dalam periode 12 bulan.
Gedung Putih memastikan tidak akan menunjuk pengganti. Sacks kini menjadi co-chair di Dewan Penasihat Presiden untuk Sains dan Teknologi (PCAST), sebuah dewan penasihat yang memberikan rekomendasi tetapi tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan kebijakan.
Ia kini bergabung bersama Mark Zuckerberg, Jensen Huang, dan Marc Andreessen dalam dewan tersebut.
Kepergian Sacks menyebabkan RUU CLARITY terhenti di Senat, sementara rancangan undang-undang struktur pasar aset kripto yang lebih luas juga belum selesai.
Senator Bernie Moreno telah memperingatkan jika RUU itu tidak masuk pembahasan di Senat pada bulan Mei, maka RUU itu berisiko tidak bergerak hingga pemilu tengah periode selesai.
Vance Beralih ke Penipuan
Sementara itu, penunjukan Trump sebagai “Fraud Czar” memberikan Vance mandat untuk fokus pada penegakan pengawasan pengeluaran pemerintah.
Trump menyebut California, Illinois, New York, Minnesota, dan Maine sebagai target utama, dan klaimnya, dana yang berhasil dikembalikan bisa menyeimbangkan anggaran federal.
Penggerebekan oleh pemerintah federal sudah dimulai di Los Angeles, dengan penangkapan terkait penipuan layanan kesehatan senilai US$50 juta.
Kedua posisi czar ini tidak saling berkaitan secara ruang lingkup. Tapi, perbedaannya cukup mencolok.
Pemerintahan ini sedang mengerahkan sumber daya penegakan hukum untuk memberantas penipuan fiskal, namun kursi kebijakan aset kripto justru dibiarkan kosong di saat momen legislatif yang penting.
