Pejabat yang menjadi penasihat “Board of Peace” Donald Trump sedang mengkaji kemungkinan stablecoin berbasis dolar AS untuk Gaza, menurut laporan dari Financial Times. Usulan ini masih berada di tahap awal.
Walaupun begitu, hal ini menandakan adanya kemungkinan perubahan menuju pemanfaatan aset kripto sebagai infrastruktur inti dalam rekonstruksi ekonomi Gaza pasca perang.
Mengubah Gaza Menjadi Proyek Kripto?
Menurut Financial Times, stablecoin ini akan dipatok pada dolar AS dan digunakan untuk memudahkan pembayaran digital, bukan untuk menggantikan Gaza dengan mata uang berdaulat sendiri.
Pemerintahan stablecoin tersebut akan melibatkan Board of Peace dan pemerintahan teknokrat sementara di Gaza.
Pembahasan ini muncul karena sistem perbankan di Gaza masih sangat terganggu. Akses uang tunai sangat terbatas sejak 2023 akibat mesin ATM yang hancur dan pembatasan pengiriman uang fisik.
Akibat hal ini, pembayaran digital semakin umum dipakai, meski konektivitas dan infrastruktur keuangan di Gaza masih rapuh.
Board of Peace Ambil Peran Sentral dalam Transisi Gaza
Board of Peace berada di pusat rencana besar 20 poin Trump untuk Gaza. Trump sendiri memimpin dewan ini. Anggotanya termasuk pejabat senior AS seperti Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan utusan Steve Witkoff, bersama tokoh internasional seperti mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Presiden World Bank Ajay Banga.
Dewan ini bertanggung jawab atas pemerintahan transisi Gaza, perencanaan rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi. Board of Peace juga berkoordinasi dengan komite teknokrat Palestina yang ditugaskan untuk memulihkan layanan dan mengelola administrasi harian.
Sementara itu, pasukan stabilisasi internasional direncanakan akan menangani keamanan dan kepolisian selama masa transisi.
Di dalam kerangka ini, usulan stablecoin mencerminkan upaya lebih besar untuk membangun kembali sistem keuangan Gaza tanpa harus bergantung pada infrastruktur perbankan tradisional.
Janji Akses Keuangan, tapi Risiko Etis dalam Kontrol
Secara teori, stablecoin dapat membantu memulihkan aktivitas ekonomi. Dolar digital dapat memungkinkan pengiriman bantuan, pembayaran gaji, serta transaksi harian meski bank belum berfungsi. Hal ini juga berpotensi meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi dalam distribusi bantuan.
Namun, rencana ini memunculkan banyak kekhawatiran secara etis dan politik. Mata uang digital yang dikelola lembaga internasional bisa memberikan pengaruh besar bagi pihak luar terhadap sistem keuangan Gaza. Setiap transaksi berpotensi untuk dilacak.
Akses pun dapat saja dibatasi atau dicabut sewaktu-waktu.
Lalu, penerapan sistem pembayaran tersendiri juga berisiko makin memisahkan Gaza secara ekonomi dari West Bank. Batasan infrastruktur, termasuk ketergantungan Gaza pada jaringan 2G yang lambat, bisa pula menjadi hambatan adopsi.
Untuk saat ini, stablecoin tersebut masih sebatas usulan.
Walau begitu, jika nanti terwujud, ini akan menjadi salah satu percobaan pertama membangun kembali ekonomi pasca konflik dengan memakai infrastruktur dolar digital — yang bisa mengubah masa depan Gaza dan juga peran stablecoin secara global.
