Presiden Donald Trump menyatakan bahwa ia akan menolak menandatangani undang-undang apapun sampai SAVE America Act (SAVE Act) disahkan dalam bentuk terkuatnya. Sikap ini menambah ketidakpastian baru pada Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) yang sudah lama terhambat.
Pernyataan tersebut, yang dipublikasikan di Truth Social pada 8 Maret 2026, menuntut agar SAVE Act, yaitu aturan yang mewajibkan bukti kewarganegaraan untuk pendaftaran pemilih, segera diprioritaskan di Kongres.
SAVE Act Sita Jadwal Legislasi
CLARITY Act (H.R. 3633) disahkan oleh DPR dengan dukungan bipartisan pada Juli 2025 melalui pemungutan suara 294-134.
Tetapi, RUU ini masih tertahan di Komite Perbankan, Perumahan, dan Urusan Urban Senat sejak September 2025.
Proses markup yang dijadwalkan pada 15 Januari 2026 ditunda tanpa batas waktu setelah sejumlah pelaku utama industri, termasuk Coinbase, menarik dukungan karena aturan tentang hasil imbal hasil stablecoin.
Ultimatum SAVE Act dari Trump kini mengancam untuk menggeser perhatian Senat dari pembahasan legislasi aset kripto yang tersisa.
Pernyataan Trump secara efektif menciptakan dorongan politik yang bisa membuat RUU lain semakin sulit untuk maju.
Sikap ini membuat pendukung aset kripto menghadapi masa depan yang belum jelas terkait Clarity Act yang sudah lama dinanti, dan sudah ada sejumlah pengguna yang menyuarakan kekhawatiran mereka.
“Senat harus menangani SAVE Act terlebih dahulu, baru setelah itu mungkin kita bisa meneruskan Clarity Act. Tapi waktu kita semakin sedikit,” tulis Chad Steingraber, seorang pengguna populer di X.
SAVE Act disetujui oleh DPR pada 11 Februari 2026 dengan votasi tipis 218-213. Kini, RUU ini hampir pasti akan menghadapi filibuster Demokrat di Senat, sehingga butuh 60 suara untuk maju—ambang batas yang tidak bisa dicapai Partai Republik tanpa dukungan lintas partai.
Pasar prediksi saat ini menempatkan peluang pengesahan penuh pada 2026 sebesar 18%.
Perselisihan Stablecoin Masih Jadi Penghalang Utama
Meski tanpa hambatan dari SAVE Act, CLARITY Act juga menghadapi tantangan besar. Perselisihan utama ada pada apakah platform kripto boleh menawarkan imbal hasil mirip-yield kepada holder stablecoin.
Bank, yang dipimpin oleh Bank Policy Institute serta eksekutif seperti CEO JPMorgan Jamie Dimon, berpendapat stablecoin ber-imbal hasil mengancam penarikan dana dari bank-bank komersial.
CEO Bank of America Brian Moynihan pernah menyampaikan bahwa produk semacam itu dapat mengalihkan 30–35% simpanan di bank komersial.
Analisis dari Departemen Keuangan AS menyebutkan angka potensi paparan mencapai US$6,6 triliun.
Batas waktu dari Gedung Putih pada 1 Maret 2026, yang ditetapkan oleh Direktur Eksekutif Crypto Council Patrick Witt, lewat tanpa ada solusi.
Penjadwalan markup di Komite Perbankan Senat kini diperkirakan berlangsung pada pertengahan hingga akhir Maret, dengan negosiasi bisa berlanjut sampai April.
Analis di JPMorgan menandai bahwa jika CLARITY Act lolos, hal itu jadi katalis positif penting bagi pasar kripto, dan peluangnya mungkin terwujud di paruh kedua 2026.
Trump secara terpisah juga menekan Kongres untuk mempercepat CLARITY Act, dan menuding bank-bank menahan RUU tersebut demi melindungi rekening tabungan ber-bunga rendah mereka dari persaingan stablecoin.
Apa Selanjutnya
Senator Cynthia Lummis telah mendorong Kongres agar segera bertindak, seraya memperingatkan bahwa penundaan akan membuat kebijakan aset digital diambil alih oleh yurisdiksi lain.
Peluang pengesahan CLARITY Act di Polymarket saat ini ada di angka 70%, mencerminkan optimisme jangka panjang walau terjadi kebuntuan dalam waktu dekat.
Namun, dengan tenggat waktu yang longgar pada Juli 2026 sebelum tahun politik pemilu sela menjadi semakin panas, tumpang tindih antara perjuangan RUU SAVE dan negosiasi stablecoin yang belum selesai semakin mempersempit jalan ke depan bagi RUU CLARITY.
Jika tidak ada kompromi yang tercapai, Securities and Exchange Commission (SEC) dan Office of the Comptroller of the Currency (OCC), yang baru-baru ini merilis rancangan peraturan sepanjang 376 halaman terkait imbalan, mungkin akan mengisi kekosongan regulasi melalui penegakan hukum, bukan melalui legislasi.
