Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan Turki mengumumkan perubahan besar dalam regulasi kripto untuk mencegah aktivitas kriminal. Perubahan ini secara khusus menargetkan pencucian uang, perjudian ilegal, dan penipuan.
Regulasi baru ini terutama berfokus pada exchange, dengan memberlakukan aturan KYC dan pelaporan baru, serta batasan transaksi dan penundaan waktu baru. Negara ini telah mengubah kebijakan ini beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir, namun masalah masih tetap ada.
Kebijakan Aset Kripto Turki yang Berubah
Sikap Turki terhadap regulasi kripto telah mengalami banyak perubahan mengejutkan baru-baru ini. Pada bulan Agustus lalu, 47 perusahaan kripto berbondong-bondong ke negara ini mengantisipasi perubahan positif, namun beberapa pemain besar dengan cepat menarik diri.
Setelah itu, negara ini mengubah kebijakan kripto pada bulan Desember, dan media lokal kini melaporkan bahwa mereka mengubahnya lagi:
“Aktivitas aset kripto yang sah akan tetap dipertahankan. Misalnya, transaksi aset kripto… untuk tujuan penyediaan likuiditas, pembuatan pasar, atau arbitrase antar pasar… dapat dilakukan tanpa batasan, di bawah tanggung jawab dan pengawasan platform terkait,” klaim Menteri Keuangan dan Perbendaharaan Mehmet Şimşek.
Şimşek menjelaskan pernyataan ini dengan beberapa cara lebih lanjut, namun intinya adalah bahwa exchange dan penyedia layanan lainnya menanggung beban pembatasan baru.
Perusahaan-perusahaan ini harus menerapkan KYC yang lebih ketat, mendokumentasikan semua transaksi, dan tunduk pada pengawasan pemerintah yang lebih ketat. Namun, kebijakan baru Turki jelas membayangkan masa depan untuk industri kripto negara ini.
Jadi, apa yang sebenarnya berubah dengan regulasi baru ini bagi pengguna biasa? Salah satunya, pelanggan exchange kripto di Turki mungkin harus menunggu 48-72 jam untuk benar-benar menarik aset mereka setelah meminta transfer.
Batasan ini dimaksudkan untuk mencegah penipuan dan pencucian uang, dan exchange terakreditasi dapat dibebaskan dari batasan ini.
Selain itu, Turki secara khusus menargetkan stablecoin sebagai area masalah dalam kripto. Kebijakan baru ini akan sangat membatasi transaksi stablecoin untuk pengguna individu, dengan batas maksimum US$3.000 per hari dan US$50.000 per bulan.
Namun, exchange kripto yang mendapatkan registrasi yang tepat juga dapat menggandakan batasan ini.
Meski begitu, mungkin tidak mudah untuk mendapatkan lisensi yang tepat ini. Bagaimanapun, Coinbase dan perusahaan kripto lainnya menarik diri dari Turki beberapa bulan lalu karena kesulitan dengan proses registrasi ini.
Negara ini berulang kali mencoba menegakkan kontrol ketat atas exchange, namun ini jelas belum berhasil.
Regulasi baru ini berpotensi merugikan ekonomi kripto yang berkembang di negara ini. Turki adalah pemimpin utama dalam adopsi kripto, dengan hampir 30% dari populasi berinvestasi dalam aset digital.
Memang dapat dimengerti bahwa pemerintah ingin mendapatkan kebijakan yang tepat. Namun, aturan baru yang ambigu atau membebani dapat menghambat aktivitas ekonomi, terutama jika mereka terus berubah secepat ini.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.