Turkmenistan melegalkan penambangan aset kripto dan exchange pada 1 Januari 2026, menandai salah satu perubahan kebijakan paling signifikan oleh negara Asia Tengah yang sangat tertutup ini dalam beberapa dekade terakhir.
Presiden Serdar Berdimuhamedow menandatangani undang-undang tersebut. Kebijakan ini membawa aset virtual di bawah hukum sipil dan memperkenalkan sistem perizinan yang diawasi oleh bank sentral.
SponsoredBahkan Ekonomi Tertutup pun Tidak Bisa Mengabaikan Aset Kripto
Kebijakan ini membuka peluang sempit namun penting bagi aktivitas aset kripto di negara yang dikenal selama ini sebagai wilayah isolasi, kontrol modal yang ketat, serta pengawasan negara yang sangat kuat.
Meskipun begitu, kelayakan operasi penambangan di negara ini masih diragukan karena pemerintah sangat membatasi akses internet.
Turkmenistan secara historis menempati posisi sebagai salah satu negara paling tertutup di dunia. Pemerintah menerapkan pembatasan berat pada media, perjalanan, dan investasi asing. Undang-undang baru ini mengikuti pola reformasi yang hati-hati dan dipimpin negara, bukan liberalisasi penuh.
Tahun lalu, pemerintah memperkenalkan visa elektronik guna mempermudah masuknya warga asing. Kali ini, penambangan aset kripto terlihat diposisikan sebagai alat yang dikelola ketat lainnya untuk menarik modal serta keahlian teknis tanpa mengendorkan kendali politik.
Para pejabat menggambarkan undang-undang ini sebagai upaya modernisasi ekonomi, bukan sebagai revolusi finansial. Persyaratan perizinan, pengawasan bank sentral, dan pembatasan pembayaran memastikan negara tetap memegang kendali penuh atas sektor ini.
Energi, geopolitik, dan bayang-bayang Rusia
Ekonomi Turkmenistan sangat bergantung pada ekspor gas alam, dengan Cina sebagai pembeli utamanya. Penambangan aset kripto menawarkan cara untuk memonetisasi kelebihan kapasitas energi dan akan mendiversifikasi sumber pendapatan di luar sektor hidrokarbon.
Di saat yang sama, keputusan ini muncul ketika Rusia mengetatkan regulasi di dalam negeri walau tetap menjadi salah satu pusat penambangan terbesar di dunia.
Moskow mendorong aktivitas penambangan ke jalur formal yang dikenakan pajak serta membatasi operasi di wilayah yang mengalami kekurangan listrik.
Turkmenistan bukan sekutu formal Rusia dan tetap menjalankan kebijakan netralitas permanen.
Meski begitu, undang-undang ini sejalan dengan tren Eurasia yang lebih luas untuk meningkatkan kapasitas penambangan di luar Amerika Serikat, yang sampai sekarang masih menjadi tujuan utama penambangan industri berskala besar.
Meski ada perubahan besar, pembatasan tetap jelas. Aset kripto tidak bisa digunakan untuk pembayaran. Exchange hanya bisa beroperasi di bawah lisensi ketat, dan pengawasan internet yang berat masih tetap diberlakukan.
Oleh karena itu, sektor penambangan di Turkmenistan kemungkinan akan berkembang secara perlahan dan selektif.
