Uni Emirat Arab (UEA) telah mengumumkan salah satu perubahan regulasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir, dan pengembang kripto mengatakan itu berujung pada larangan de facto atas self-custody.
Perubahan baru ini menimbulkan kekhawatiran mendesak terhadap posisi Dubai sebagai salah satu pusat kripto terkemuka di dunia.
SponsoredUAE Ubah Aturan untuk Akses Aset Kripto
Sebuah undang-undang baru dari Bank Sentral yang berlaku mulai 16 September, secara dramatis memperluas persyaratan lisensi. Secara spesifik, ini menjadikan potensi kejahatan untuk menawarkan bahkan alat mata uang kripto dasar, seperti dompet Bitcoin atau penjelajah blockchain, kepada penduduk UEA tanpa izin.
Federal-Decree Law No. 6 of 2025, yang diterbitkan dalam Lembaran Resmi UEA, menggantikan undang-undang perbankan 2018 dan memperkenalkan batas regulasi yang jauh lebih agresif.
Aturan sebelumnya mengharuskan lisensi untuk entitas yang menawarkan kegiatan keuangan yang diatur, namun tidak memberlakukan sanksi pidana untuk ketidakpatuhan.
Menurut analisis hukum dari Gibson Dunn, Pasal 170 sekarang mengkriminalkan semua aktivitas keuangan tanpa izin. Hukuman berkisar dari penjara hingga denda antara AED 50,000 dan AED 500 juta (hingga US$136 juta).
Yang menonjol adalah bahwa hukuman ini berlaku untuk perusahaan yang menawarkan produk keuangan, dan juga untuk siapa saja yang memfasilitasi mereka melalui teknologi.
Alat Self-Custody Sekarang Termasuk dalam Jaringan Lisensi
Di sinilah industri kripto melihat dampak terbesar.
Sponsored SponsoredPengembang Mikko Ohtamaa memperingatkan bahwa undang-undang tersebut “menjadikannya kejahatan” untuk menawarkan dompet Bitcoin self-custodial, penjelajah blockchain, atau bahkan alat data pasar seperti CoinMarketCap tanpa lisensi dari Bank Sentral.
“Satu-satunya Bitcoin yang diizinkan untuk dimiliki adalah yang diizinkan oleh Bank Sentral UEA,” dia menulis, menyoroti betapa luasnya bahasa tersebut.
Ketentuan yang relevan, Pasal 62, memperluas wewenang Bank Sentral untuk mencakup setiap teknologi yang “terlibat dalam, menawarkan, mengeluarkan, atau memfasilitasi” aktivitas keuangan, langsung ataupun tidak langsung.
Itu mencakup penyedia infrastruktur, layanan API, pengembang wallet, platform analitik, dan protokol terdesentralisasi.
Secara praktis, ini berarti bahwa bahkan perusahaan di luar UEA, jika produk mereka dapat diakses oleh penduduk UEA, bisa dianggap melanggar hukum.
SponsoredPenindakan Baru pada Komunikasi dan Pemasaran
Perubahan besar lainnya muncul dari Pasal 61, yang mendefinisikan iklan, pemasaran, atau promosi aktivitas keuangan berlisensi sebagai kegiatan yang diatur.
Itu berarti mengirimkan buletin lewat email, mengelola situs web, atau bahkan memposting tweet tentang produk keuangan yang tidak berlisensi yang dapat diakses di UEA bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum.
Gibson Dunn mencatat bahwa ketentuan ini “secara material memperluas” batas regulasi UEA, mencakup komunikasi yang berasal dari luar negeri. Bagi perusahaan kripto global, ini mewakili risiko kepatuhan yang signifikan.
Sponsored SponsoredApa Artinya untuk Ambisi Crypto Dubai
Selama beberapa tahun terakhir, UEA telah membangun citra diri sebagai destinasi global untuk inovasi blockchain. Mereka membentuk kerangka perizinan yang ramah melalui zona bebas keuangan, seperti VARA di Dubai dan ADGM di Abu Dhabi.
Namun, karena undang-undang federal mengungguli aturan zona bebas, undang-undang baru Bank Sentral berlaku di mana-mana, bahkan di dalam yurisdiksi yang ramah kripto di Dubai.
Meski begitu, langkah terbaru ini konsisten dengan sejarah UEA yang lebih luas soal pembatasan digital yang ketat, mencatat bahwa panggilan WhatsApp masih diblokir di seluruh negara.
Kekhawatirannya sekarang adalah apakah pengembang, exchange, dan penyedia wallet akan menarik layanan dari pengguna UEA untuk menghindari risiko kepatuhan. Ini terutama diamati di yurisdiksi yang berada di bawah tekanan FATF untuk membatasi self-custody.
Entitas memiliki satu tahun dari tanggal berlaku hukum untuk memenuhi persyaratan lisensi, meskipun periode ini dapat diperpanjang atas kebijakan Bank Sentral.
Dalam beberapa bulan mendatang, UEA akan mengeluarkan regulasi tambahan yang mendefinisikan bagaimana aturan ini diterapkan dalam praktik.
