Ukraina sedang menyiapkan diri untuk melegalkan aset kripto pada awal tahun 2025, menurut Daniil Getmantsev, kepala komite pajak Verkhovna Rada.
RUU baru ini sedang dalam tahap tinjauan. Tujuannya adalah untuk mengatur aset digital sembari tetap mempertahankan praktik perpajakan standar.
Regulasi Kripto Ukraina Akan Kenakan Pajak atas Keuntungan Kripto
Menurut laporan lokal, RUU yang sedang disusun dalam kerjasama dengan Bank Nasional Ukraina (NBU) dan Dana Moneter Internasional (IMF). Namun, harapan sebelumnya untuk keringanan pajak telah ditolak.
Sebaliknya, regulasi kripto Ukraina yang baru akan memberlakukan pajak atas keuntungan kripto yang dikonversi ke mata uang fiat, mengikuti aturan yang mirip dengan perdagangan sekuritas.
Selain itu, kelompok kerja khusus sedang memajukan rancangan undang-undang ini, menargetkan pembacaan parlemen pertama pada kuartal pertama 2025. Kerangka kerja ini akan mengawasi transaksi aset digital dan fokus pada stabilitas keuangan serta kepatuhan terhadap standar Anti-Pencucian Uang (AML).
“Dalam konsultasi dengan ahli Eropa dan IMF, kami sangat hati-hati mengenai penggunaan kripto dalam insentif pajak sebagai peluang untuk mengelak dari pemajakan di pasar tradisional,” ujar Daniil Getmantsev.
Di tengah konflik yang berlangsung dengan Rusia, legalisasi kripto dapat menyediakan alat keuangan yang aman bagi Ukraina. Aset digital mampu menawarkan alternatif untuk transaksi lintas batas, melindungi kekayaan selama masa perang dan melewati sistem perbankan tradisional yang terganggu oleh konflik.
Terlebih, aset kripto sendiri sudah memainkan peran vital dalam bantuan kemanusiaan, mengumpulkan hampir US$70 juta pada awal 2023 untuk mendukung pertahanan dan upaya bantuan Ukraina.
Inisiatif ini sejalan dengan tren regulasi global. Rusia baru-baru ini melarang crypto mining di wilayah Ukraina yang diduduki, termasuk Donetsk dan Lugansk.
Meskipun demikian, Rusia telah melonggarkan kebijakan pajak kripto dalam negeri. RUU baru membebaskan transaksi dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan membatasi tarif pajak penghasilan atas pendapatan kripto sebesar 15%.
Di tempat lain, Maroko sedang merancang regulasi kripto untuk menggantikan larangan tahun 2017. Sementara itu, Argentina sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan pembayaran dengan Bitcoin pada 2025 dalam rangka mendukung kebebasan mata uang.
Kemajuan ini menyoroti pergeseran global yang semakin besar menuju integrasi kripto ke dalam sistem keuangan utama. Legislasi yang akan datang dari Ukraina menandakan langkah besar menuju pembentukan lingkungan yang transparan dan teregulasi untuk aset digital sambil tetap menekankan akuntabilitas fiskal dan stabilitas keuangan.
Bagaimana pendapat Anda tentang Ukraina yang siap legalkan crypto per tahun 2025 mendatang? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
