Komite Jasa Keuangan DPR AS telah menyetujui Anti-CBDC Surveillance State Act (HR 1919). RUU ini lolos dengan 27 suara setuju dan 22 suara menolak.
RUU ini bertujuan untuk melarang Federal Reserve mengembangkan atau menerbitkan Central Bank Digital Currency (CBDC) tanpa otorisasi eksplisit dari Kongres.
Komite AS Menolak CBDC dengan Surveillance Act
GOP Majority Whip Tom Emmer memperkenalkan RUU ini pada 6 Maret. RUU ini berupaya membatasi sentralisasi dan potensi aspek pengawasan yang terkait dengan mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral.
“Untuk mengubah Federal Reserve Act agar melarang bank-bank Federal Reserve menawarkan produk atau layanan tertentu langsung kepada individu, melarang penggunaan mata uang digital bank sentral untuk kebijakan moneter, dan untuk tujuan lainnya,” terang RUU tersebut.
RUU ini melarang Federal Reserve menerbitkan CBDC langsung kepada individu. RUU ini juga mencegah Fed membuat akun untuk mereka atau menggunakan mata uang tersebut untuk kebijakan moneter.
Perwakilan Emmer mengambil sikap tegas melawan campur tangan pemerintah dalam sesi komite. Dia berargumen bahwa mereka tidak seharusnya mengembangkan alat untuk pengawasan keuangan. Emmer juga menyoroti risiko yang ditimbulkan oleh CBDC.
Dia menggambarkannya sebagai bentuk uang yang dikendalikan pemerintah dan dapat diprogram. Selain itu, perwakilan tersebut menjelaskan bahwa tanpa perlindungan privasi seperti uang tunai, hal ini dapat memberikan otoritas federal kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memantau setiap transaksi orang Amerika dan menekan aktivitas yang tidak sesuai secara politik.
Dengan mengambil contoh dari seluruh dunia, Emmer menyoroti penggunaan CBDC oleh Cina di bawah kendali Partai Komunis untuk memantau pola pengeluaran warga. Dia juga menunjuk Kanada, di mana pemerintah Trudeau membekukan rekening bank peserta protes truk pada tahun 2022, sebagai peringatan keras tentang bagaimana alat semacam itu dapat digunakan sebagai senjata.
“Anti-CBDC Surveillance State Act memastikan bahwa kebijakan mata uang digital Amerika Serikat berada di tangan rakyat Amerika, bukan negara administratif. Ini mencerminkan nilai-nilai Amerika kita tentang privasi, kedaulatan individu, dan daya saing pasar bebas,” ujar Emmer menyatakan.
Perlu dicatat, sebuah perintah eksekutif Gedung Putih Januari 2025 mencerminkan kekhawatiran serupa. Perintah Presiden Trump memperingatkan bahwa CBDC dapat membahayakan stabilitas keuangan, privasi, dan kedaulatan AS.
Perintah tersebut menyerukan langkah-langkah untuk melarangnya dalam yurisdiksi AS sambil mendorong alternatif seperti stablecoin yang didukung dolar dan memastikan akses berkelanjutan ke jaringan blockchain terbuka.
Sementara itu, dorongan AS melawan CBDC terjadi di tengah minat global yang meningkat terhadapnya. Pada Maret 2025, 115 negara dan wilayah terlibat aktif dalam proyek CBDC.
Di antara negara-negara ini, 92 berada dalam fase penelitian, 27 sedang mengerjakan bukti konsep, dan 22 sedang melakukan program percontohan. Selain itu, empat negara telah secara resmi meluncurkan CBDC mereka. Terakhir, hanya sembilan proyek yang telah dibatalkan.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
