Perusahaan stablecoin di Uni Eropa mendekati tantangan regulasi besar. Mulai Maret 2026, penyedia layanan kustodi dan transfer e-money token (EMT) mungkin wajib memegang lisensi kripto MiCA dan lisensi layanan pembayaran terpisah untuk aktivitas yang sama.
Situasi ini menambah beban kepatuhan besar, dan para pemimpin industri memperingatkan hal ini bisa menghambat adopsi stablecoin euro.
Tumpang tindih regulasi memicu krisis kepatuhan
Akar masalahnya ialah tumpang tindih antara MiCA (Markets in Crypto-Assets) dan Payment Services Directive (PSD2).
SponsoredPada Juni 2025, European Banking Authority menerbitkan No Action Letter untuk memperjelas interaksi antara MiCA dan PSD2 bagi penyedia layanan aset kripto yang mengelola EMT.
Panduan itu menegaskan bahwa kustodi dan transfer stablecoin atas nama klien termasuk layanan pembayaran di bawah PSD2. Karena itu, perusahaan yang sudah berlisensi di bawah MiCA untuk menangani EMT juga harus memperoleh lisensi institusi pembayaran atau bekerja sama dengan penyedia layanan pembayaran berlisensi.
EBA memberi masa transisi hingga 2 Maret 2026. Selama periode ini, otoritas nasional sebaiknya menahan diri dari menerapkan persyaratan lisensi ganda. Pengaturan ini berakhir dalam kurang dari lima bulan.
Setelah itu, perusahaan kripto akan menghadapi dua kerangka regulasi untuk satu aktivitas bisnis, sehingga kebutuhan modal dan biaya kepatuhan menjadi dua kali lipat.
Pendekatan lisensi ganda ini bertentangan dengan tujuan inti MiCA, yaitu mewujudkan regulasi yang terunifikasi. EBA mengakui dalam opini resminya bahwa setiap aktivitas keuangan harus tunduk pada satu undang-undang.
Namun, kini MiCA dan PSD2 sama-sama mengatur layanan kustodi dan transfer stablecoin, sehingga pengawasan menjadi tumpang tindih, biaya naik, dan perlindungan konsumen tidak membaik.
Persyaratan modal menegaskan beban itu. Bisnis yang memegang kedua lisensi harus memenuhi:
- Modal minimum MiCA sebesar €125.000 untuk penyedia layanan aset kripto
- Tambahan €125.000 untuk layanan pembayaran PSD2
Totalnya menjadi €250.000 atau hampir US$290.000. Biaya kepatuhan, pelaporan, dan pengawasan tambahan untuk kedua rezim itu makin menambah tantangan operasional.
Sponsored SponsoredIndustri memperingatkan penurunan daya saing
Patrick Hansen, pimpinan kebijakan Uni Eropa di Circle, menekankan risiko dari konflik regulasi ini. Dalam unggahan di X (Twitter), Hansen menyatakan bahwa jika pihak terkait tidak menyelesaikan benturan MiCA–PSD2 sebelum tenggat Maret 2026, Uni Eropa akan mengalami kemunduran besar.
“Under current EBA guidance, businesses using e-money tokens (EMTs) could soon face dual licensing requirements: a MiCA CASP licence, and a PSD2 (soon PSD3) payment licence for the same custody or transfer activity — starting March 2026. That means regulatory duplication for firms handling stablecoin services,” ujar Hansen.
Hansen berpendapat bahwa jebakan lisensi ganda melanggar prinsip Uni Eropa tentang proporsionalitas, kejelasan hukum, dan konsistensi.
Situasi ini juga bertentangan dengan upaya Uni Eropa untuk mengurangi kompleksitas regulasi dan meningkatkan daya saing. Inisiatif seperti agenda simplifikasi Komisi Eropa dan laporan daya saing Mario Draghi mendorong lebih sedikit hambatan regulasi, bukan sebaliknya.
Di luar biaya kepatuhan, tumpang tindih ini berdampak lebih luas. Penyedia layanan aset kripto mendistribusikan mayoritas stablecoin yang diatur MiCA.
Jika lisensi ganda membuat layanan ini tidak berkelanjutan, para penyedia bisa keluar dari Uni Eropa atau mengurangi operasinya. Skenario ini akan memperlambat pertumbuhan stablecoin berpatok euro, dan itu akan melemahkan ambisi Uni Eropa di keuangan digital serta peran global euro.
Studi di Journal of International Economic Law menunjukkan bahwa Uni Eropa menerapkan regulasi stablecoin paling ketat di antara pasar-pasar utama. Studi komparatif yang dilakukan pada Mei 2025 menemukan bahwa MiCA menetapkan standar kehati-hatian dan perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan regulasi di AS dan Inggris.
SponsoredMenambahkan lisensi PSD2 di atas MiCA bisa mendorong penyedia layanan pindah ke yurisdiksi yang lebih akomodatif, sehingga kesenjangan regulasi makin melebar.
Usulan solusi dan jalur legislasi
No Action Letter dari EBA merinci dua perbaikan legislatif utama.
- Ubah MiCA agar memasukkan ketentuan layanan pembayaran relevan dari PSD2.
Langkah ini akan menciptakan satu kerangka untuk aktivitas EMT, menjaga perlindungan konsumen, dan menghapus kebutuhan lisensi pembayaran terpisah.
- Modifikasi Payment Services Directive 3 dan Payment Services Regulation yang akan datang.
Langkah ini akan membebaskan perusahaan berlisensi MiCA dari aturan layanan pembayaran terpisah untuk kustodi dan transfer EMT.
Briefing Parlemen Eropa tentang PSD3 menunjukkan bahwa proses legislasi masih berjalan, dan adopsinya diperkirakan terjadi setelah 2025.
Sponsored SponsoredIni memberi pembuat undang-undang jangka waktu terbatas untuk menambahkan pengecualian spesifik sebelum tenggat Maret 2026. Suara industri mendesak tindakan cepat di dua lini.
- Perpanjang masa transisi melampaui Maret 2026 hingga setidaknya 2027 untuk mencegah jurang regulasi, sementara pembuat undang-undang menyesuaikan aturan.
- Pastikan PSD3 mengecualikan atau merujuk silang aktivitas berlisensi MiCA, sehingga menghapus lisensi ganda untuk layanan yang sudah tercakup.
- Beberapa usulan juga menyarankan mengecualikan transfer EMT first-party ke dan dari wallet self-custody dari aturan layanan pembayaran.
Panduan EBA tentang perizinan yang dipermudah memberi keringanan sementara. Otoritas nasional bisa mengizinkan perusahaan menggunakan ulang dokumentasi dari aplikasi MiCA mereka saat mengajukan lisensi pembayaran, sehingga mengurangi duplikasi administratif.
EBA juga mendorong para pengawas untuk melonggarkan penegakan beberapa ketentuan PSD2, seperti aturan safeguarding dan open banking, untuk layanan EMT selama masa transisi.
Meski begitu, kewajiban krusial tetap berlaku. Autentikasi pelanggan yang kuat dan kewajiban pelaporan penipuan pembayaran tetap berlaku, bahkan selama periode no-action.
Langkah-langkah ini membantu melindungi konsumen seiring reformasi yang lebih luas berjalan. Pembuat kebijakan sekarang harus menyeimbangkan perlindungan yang diperlukan dengan kebutuhan untuk menghapus tumpang tindih regulasi yang bisa menghambat inovasi dan pertumbuhan.
Bulan-bulan ke depan sangat krusial. Jika UE tidak menyelesaikan isu regulasi ini sebelum Maret 2026, pasar bisa terfragmentasi, sehingga layanan stablecoin menjadi terlalu mahal bagi banyak penyedia.
Perusahaan bisa hengkang, dan pengguna bisa beralih ke alternatif yang tidak teregulasi atau lepas pantai. Penyelarasan legislasi sangat penting untuk menjaga pasar stablecoin UE yang stabil dan kompetitif.
