Jaksa Federal AS ingin mengadili kembali co-founder Tornado Cash, Roman Storm atas dua dakwaan yang tidak disepakati oleh juri pada musim panas lalu. DOJ mengajukan surat pada 9 Maret untuk meminta Hakim Katherine Polk Failla menentukan tanggal persidangan ulang pada awal Oktober.
Langkah ini menandakan bahwa pemerintah tidak mundur dari salah satu kasus pidana kripto yang paling banyak disorot. Jaksa tetap melanjutkan kasus ini meskipun juri sebelumnya buntu. Mereka melakukan hal ini walaupun pemerintahan Trump sudah menyatakan akan mengakhiri kebijakan “regulasi lewat penuntutan” untuk aset digital.
Perpecahan Juri Membuat Dua Dakwaan Belum Teratasi
Juri di Southern District of New York menyatakan Storm bersalah pada 6 Agustus 2025, atas tuduhan bersekongkol mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Dakwaan ini bisa membuatnya dihukum maksimal lima tahun penjara.
Tetapi, juri gagal mencapai keputusan bulat untuk dua dakwaan yang jauh lebih serius, yaitu: berkonspirasi melakukan pencucian uang dan bersekongkol melanggar sanksi AS. Masing-masing dakwaan bisa diganjar hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Dalam persidangan federal AS, vonis bersalah harus disepakati oleh seluruh 12 anggota juri. Jika tidak ada kesepakatan, ini disebut sebagai hung jury. Hasilnya bukanlah vonis bersalah maupun tidak bersalah. Larangan konstitusi soal double jeopardy—diadili dua kali untuk kasus sama—tidak berlaku, sehingga pemerintah bebas mengadili kembali dakwaan-dakwaan itu di depan juri yang sepenuhnya baru.
Pada sidang selama empat minggu musim panas lalu, jaksa menuduh Storm dengan sengaja mengoperasikan Tornado Cash sebagai alat bagi para pelaku kejahatan siber. Mereka menunjukkan pesan internal dan bukti bahwa setidaknya 96% pengguna mengakses layanan itu melalui situs yang dikelola dan diperbarui Storm serta rekan-rekannya lebih dari 250 kali. Pihak pembela menegaskan bahwa Tornado Cash adalah perangkat lunak permissionless yang tidak bisa dikendalikan Storm setelah diluncurkan dan bersifat immutable.
DOJ Dorong di Oktober, Sementara Pihak Pembela Ingin Menunggu
Pada berkas 9 Maret, pemerintah mengatakan siap mengadili ulang Storm paling cepat musim semi ini. Tim pembela menyampaikan baru bisa hadir pada akhir September atau awal Desember. Untuk menghindari bentrok jadwal, pemerintah mengusulkan tanggal 5 atau 12 Oktober.
Tim hukum Storm juga telah mengajukan mosi Rule 29—permintaan kepada hakim untuk membatalkan vonis bersalah karena bukti dinilai tidak cukup secara hukum. Sesi argumen lisan dijadwalkan pada 9 April. Pihak pembela berargumentasi bahwa penetapan jadwal sidang ulang terlalu dini selama mosi tersebut masih berlangsung. DOJ pun tidak sependapat.
“While the Government is aware that the defendant’s Rule 29 motion is currently pending, the Government requests that the Court set a date for the retrial to avoid further unnecessary delays,” tulis jaksa.
Perubahan Kebijakan Membingkai Sidang Ulang
Proses hukum terhadap Storm telah menguji batas kebijakan penegakan hukum kripto di era pemerintahan Trump. Pada April 2025, Wakil Jaksa Agung Todd Blanche menerbitkan memorandum yang mengarahkan DOJ untuk menghentikan “regulasi lewat penuntutan” atas aset digital. Para jaksa merespons dengan mencabut bagian pendaftaran FinCEN dari dakwaan bisnis pengiriman uang sebelum persidangan. Namun, mereka tetap menuding Storm telah mentransmisikan dana yang ia tahu terhubung dengan aktivitas kriminal.
Keputusan pemerintah untuk kembali mengadili dakwaan pencucian uang dan pelanggaran sanksi menunjukkan bahwa mereka hanya menganggap Blanche Memo berlaku untuk pelanggaran regulasi. Kasus yang menyangkut dugaan membantu kejahatan, menurut mereka, tetap bisa dituntut di pengadilan.
Laporan Treasury Menambah Ketegangan
Desakan DOJ menggelar persidangan ulang muncul hanya dua hari setelah Departemen Keuangan AS merilis laporan ke Kongres yang mengakui penggunaan mixer kripto untuk tujuan sah. Laporan GENIUS Act menyebutkan bahwa pengguna yang patuh hukum boleh menggunakan mixer untuk menjaga kerahasiaan informasi keuangan sensitif di blockchain publik.
Waktu yang berdekatan itu mempertegas perbedaan pandangan di lingkup pemerintahan yang sama. Departemen Keuangan mengakui mixer bisa untuk tujuan sah, tapi DOJ ingin mengadili developer mixer paling terkenal itu dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara untuk tiap dakwaan.
Michael Mosier, mantan Plt Direktur FinCEN, menilai laporan tersebut sebagai pengakuan berarti atas privasi sebagai bentuk keamanan. Kepala Bagian Hukum Coinbase Paul Grewal menyoroti pentingnya laporan itu karena sebelumnya OFAC memasukkan Tornado Cash ke dalam daftar larangan umum, yang akhirnya dicabut pada Maret 2025.
Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya
Lebih dari 65 organisasi kripto sudah mendesak Presiden Trump untuk turun tangan. DeFi Education Fund dan Ethereum Foundation juga ikut membantu mendanai pembelaan Storm hingga terkumpul lebih dari US$5 juta.
Inti kekhawatiran industri tidak berubah. Kalau pengadilan menganggap peluncuran kode smart contract terbuka sama saja dengan pencucian uang atau penghindaran sanksi, pengembang DeFi AS bakal menghadapi risiko hukum serius. Gagalnya juri mencapai keputusan bulat pada dakwaan tersebut pertama kali menunjukkan bahwa argumen pemerintah masih penuh perdebatan.
Pengadilan belum menentukan tanggal vonis untuk putusan yang sudah ada terhadap Storm. Pengamat hukum memperkirakan akan ada banding setelah mosi Rule 29 terselesaikan. Co-founder Storm, Roman Semenov, masih buron. Pengadilan Belanda telah menyatakan developer Tornado Cash lainnya, Alexey Pertsev, bersalah atas pencucian uang di tahun 2024, dan ia sedang mengajukan banding atas putusan itu.
