Kementerian Keuangan Vietnam telah mengumumkan rencana untuk membatasi program percontohan exchange aset kripto hanya untuk lima operator berlisensi. Pendekatan ini mencerminkan strategi hati-hati pemerintah untuk mengatur sektor aset digital yang berkembang pesat dan mengintegrasikannya ke dalam ekonomi nasional.
Analis melihat langkah ini sebagai upaya untuk menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan investor dan kepatuhan terhadap standar keuangan internasional.
SponsoredPilot Crypto Vietnam: Pemerintah Tetapkan Batasan Ketat
Kementerian Keuangan Vietnam telah mengonfirmasi bahwa program percontohan exchange kripto negara tersebut akan mencakup tidak lebih dari lima operator berlisensi, sebagai bagian dari fase uji coba yang dikendalikan ketat untuk mengurangi risiko sistemik.
Wakil Menteri Keuangan Nguyen Duc Chi mengatakan selama briefing pers pemerintah.
“Kementerian belum menerima proposal dari perusahaan mana pun” namun menekankan bahwa “percontohan ini akan memungkinkan maksimal lima peserta.”
Chi menambahkan bahwa mereka berharap untuk meluncurkan percontohan sebelum 2026, meskipun dia mencatat bahwa kemajuan akan bergantung pada seberapa baik perusahaan dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan, menekankan niat pemerintah untuk mengevaluasi pasar di bawah kerangka kerja yang diawasi ketat.
Pejabat belum mengungkapkan perusahaan mana yang mungkin berpartisipasi, namun orang dalam menyarankan bahwa baik perusahaan fintech lokal maupun exchange internasional sedang bersiap untuk memenuhi standar lisensi. Kementerian diharapkan untuk merinci persyaratan modal, kewajiban anti-pencucian uang (AML), dan aturan perlindungan konsumen dalam beberapa bulan mendatang.
SponsoredPakar Industri Melihat Keseimbangan Antara Kehati-hatian dan Pertumbuhan
Meskipun program percontohan membatasi partisipasi, para ahli melihatnya sebagai langkah penting menuju melegitimasi pasar kripto Vietnam yang berkembang pesat.
Analis keuangan Phan Dũng Khánh berkomentar bahwa “Vietnam memiliki basis investor besar yang siap mematuhi persyaratan pajak dan regulasi jika ditawarkan platform perdagangan yang aman dan legal.”
Menurut Bank Negara Vietnam, negara ini memiliki salah satu tingkat adopsi kripto tertinggi di dunia, masuk dalam sepuluh besar secara global. Namun, perdagangan aset digital tetap secara teknis tidak diatur, meninggalkan investor tanpa perlindungan hukum formal.
Pengamat industri mengatakan pendekatan hati-hati pemerintah dapat membantu mencegah jenis spekulasi berlebihan yang terlihat di tempat lain di Asia. Kolonel Dr. Hoang Van Thuc dari Asosiasi Blockchain dan Aset Digital Vietnam mengatakan bahwa percontohan ini menunjukkan tata kelola risiko yang cerdas, menunjukkan bahwa pihak berwenang tetap berhati-hati sambil membuat terobosan.
Posisi Vietnam dalam Lanskap Regulasi Regional
Percontohan terbatas Vietnam sangat kontras dengan kerangka kerja yang lebih luas di pasar tetangga seperti Singapura dan Jepang. Kedua negara tersebut telah menetapkan rezim lisensi penuh di bawah pengawasan regulasi yang jelas, memberikan persetujuan kepada lebih dari selusin exchange aset digital masing-masing.
Namun, analis mencatat bahwa model Vietnam dapat berfungsi sebagai tempat uji coba untuk kerjasama regional di masa depan. Kementerian Keuangan dilaporkan sedang mempelajari Undang-Undang Layanan Pembayaran Singapura dan Undang-Undang Instrumen Keuangan dan Exchange Jepang sebagai titik referensi untuk legislasi di masa mendatang.
Jika berhasil, uji coba ini dapat menjadi dasar bagi Vietnam untuk meresmikan perdagangan kripto dalam sistem keuangannya, yang berpotensi memungkinkan partisipasi institusional yang lebih besar dan integrasi dengan pasar aset digital global.
