Presiden Vladimir Putin telah resmi menandatangani sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang melarang penggunaan aset digital sebagai metode pembayaran di Rusia.
Hal tersebut berarti warga Rusia tidak dapat menggunakan aset digital untuk membayar “barang yang ditransfer, pekerjaan yang dilakukan, [dan] layanan yang diberikan.”
Di samping itu, aturan ini memberikan kuasa kepada operator bursa untuk tidak memproses transaksi yang menggunakan aset keuangan digital (DFA) sebagai pembayaran. Seluruh aset digital, tanpa terkecuali aset kripto, termasuk ke dalam kategori DFA.
Aturan tersebut juga melarang pembayaran dengan hak digital utilitarian (utilitarian digital rights / UDR).
Ketua Komite Pasar Keuangan, Anatoly Aksakov, mengajukan aturan ini pada tanggal 7 Juni lalui di Duma Negara Rusia. Lembaga legislatif majelis rendah itu pun menyetujuinya saat 8 Juli lalu.
Sebelumnya, Rusia tidak memiliki undang-undang yang melarang penggunaan aset digital sebagai alat pembayaran. Namun, mereka melarang “pengganti keuangan” dan menganggap rubel sebagai satu-satunya alat tukar (legal tender) yang sah di negaranya.
Aturan ini akan berlaku efektif 10 hari setelah diumumkan dalam Lembar Negara.
Meski demikian, RUU ini tidak melarang keberadaan aset digital. Artinya, masih ada peluang penerapan lainnya, termasuk pembayaran dalam perdagangan internasional.
Rusia saat ini tengah menghadapi sanksi ekonomi signifikan akibat peperangannya dengan Ukraina. Sejumlah pejabat pemerintahan mendukung proposal yang mengizinkan pembayaran perdagangan dengan rekan mereka menggunakan aset kripto.
Rusia Berikan Sinyal yang Campur Aduk terkait Aset Kripto
Perlu diketahui, Negeri Beruang Putih ini masih belum meregulasi aset kripto. Di tahun 2021, mereka mengesahkan undang-undang “On Digital Financial Asset“, yang memperkenalkan 2 istilah hukum baru, yakni DFA dan UDR.
Para pejabat setempat telah menjelaskan bahwa DFA merujuk pada aset kripto. Sementara itu, istilah UDR mencakup segala jenis token lainnya.
Di samping itu, para pembuat kebijakan di sana akan mempertimbangkan RUU baru mengenai mata uang digital dalam tahun ini. Harapannya, aturan tersebut dapat lebih memberikan kejelasan dari sisi regulasi.
Terlepas dari adanya kesenjangan regulasi, aset kripto masih menjadi topik utama di Rusia. Kekuatan dunia, termasuk Amerika Serikat (AS), meyakini bahwa Rusia menghindari sanksi menggunakan kripto. Akan tetapi, para pakar mengatakan, jika peluang terjadinya aksi tersebut sangatlah rendah, mengingat sifat publik yang dimiliki oleh blockchain dan ukuran perekonomian Rusia.
Pada akhirnya, pejabat Rusia mulai melihat potensi aset kripto dan digital, setelah awalnya mempertimbangkan larangan menyeluruh terhadap aset-aset tersebut.
Sebagai informasi, di bulan Januari lalu, Presiden Vladimir Putin mengutarakan dukungannya atas aktivitas mining Bitcoin. Putin mengatakan bahwa negara yang ia pimpin itu memiliki sejumlah keunggulan; mulai dari tenaga listrik yang melimpah, hingga personil yang sudah terlatih dengan baik.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
