Gedung Putih mempertimbangkan untuk sepenuhnya menarik dukungannya terhadap rancangan undang-undang struktur pasar aset kripto di AS, setelah Coinbase mencabut dukungan dan menolak kembali ke meja perundingan, menurut berbagai laporan.
Administrasi dilaporkan sedang mendorong tercapainya kesepakatan di menit terakhir terkait aturan imbal hasil stablecoin agar dapat memuaskan pihak bank serta membawa pelaku industri kembali sejalan. Jika Coinbase menolak untuk terlibat lagi, Gedung Putih bisa saja meninggalkan rancangan undang-undang tersebut.
SponsoredKetegangan CLARITY Act Semakin Meningkat
Konfrontasi ini menjadi babak terbaru dalam saga CLARITY Act yang berlangsung sangat cepat dalam satu minggu terakhir.
Pejabat disebut sangat marah atas apa yang mereka gambarkan sebagai langkah “sepihak” dari Coinbase awal pekan ini. Perusahaan tersebut dikabarkan tidak memberi tahu pihak administrasi terlebih dahulu.
CLARITY Act yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dirancang untuk mengatasi isu inti dalam regulasi aset kripto di AS. RUU ini menentukan apakah sebagian besar aset digital harus diawasi oleh Commodity Futures Trading Commission atau Securities and Exchange Commission.
Pada awalnya, kerangka kerja ini mendapatkan dukungan luas dari industri.
Sponsored Sponsorednamun, Komite Perbankan Senat memperkenalkan revisi total rancangan undang-undang tersebut, memperluas kewenangan SEC, memperketat aturan keterbukaan untuk token, membatasi imbal hasil stablecoin, dan menarik sebagian aspek DeFi agar semakin tunduk pada regulasi serta pengawasan bergaya perbankan.
Coinbase merespons dengan menarik dukungan mereka, dengan alasan bahwa versi Senat justru merugikan ekuitas ter-tokenisasi, melemahkan peran CFTC, membatasi DeFi, serta membiarkan bank membatasi persaingan di stablecoin.
Langkah Coinbase tersebut langsung mengganggu perjalanan RUU ini dan menyebabkan Senat menunda penjadwalan pembahasan resmi.
Sponsored SponsoredMengapa Gedung Putih Turut Campur
Keterlibatan Gedung Putih menunjukkan betapa pentingnya secara politis RUU ini bagi pemerintahan Trump.
Gedung Putih kini mendorong kompromi soal imbal hasil stablecoin. Hal ini menjadi titik panas antara perusahaan aset kripto dan pihak perbankan, demi menyelamatkan legislasi sekaligus menampilkan persatuan di industri.
Kegagalan mencapai kompromi bisa membuat administrasi menarik dukungannya, bukan membiarkan RUU itu mandek sebab perpecahan di industri.
Waktu kini sangat krusial.
Mengesahkan CLARITY Act sebelum pemilu paruh waktu November akan memungkinkan pemerintahan Trump mengklaim kemenangan besar dalam inovasi keuangan, kejelasan regulasi, dan daya saing AS di aset digital.
Keterlambatan hingga melampaui pemilu paruh waktu berisiko mengubah total lanskap politik. Kepemimpinan komite bisa berubah, prioritas regulator dapat bergeser, dan Kongres baru mungkin tidak sejalan dengan pendekatan administrasi terhadap pasar aset kripto.
Bagi Gedung Putih, mendorong pengesahan RUU ini dengan cepat bisa mengurangi risiko politik dan menghindari pembukaan kembali perundingan di bawah keseimbangan kekuasaan yang mungkin kurang menguntungkan.
