Pembentukan US Strategic Bitcoin Reserve telah memicu gelombang tindakan legislatif dan regulasi di seluruh negeri. Negara bagian seperti Massachusetts dan Nebraska sedang menjajaki langkah-langkah baru untuk mengatur dan melindungi pengguna aset kripto.
Seiring pemerintah negara bagian berupaya memperluas keterlibatan mereka di ruang ini—baik dengan mengadopsi Bitcoin sebagai penyimpan nilai atau mengadopsi teknologi blockchain—langkah-langkah regulasi ini menandakan pengaruh pemerintah yang semakin besar dalam ruang kripto.
Peluncuran Strategic Bitcoin Reserve AS Dorong Regulasi Aset Kripto yang Lebih Ketat
Minggu lalu, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk membentuk US Strategic Bitcoin Reserve dan cadangan aset digital. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam sikap pemerintah federal terhadap aset kripto.
Secara khusus, di tingkat negara bagian, setidaknya 18 negara bagian sedang mengejar legislasi untuk membuat cadangan Bitcoin. Selain itu, pemerintah negara bagian telah mulai menjajaki undang-undang kripto untuk mengatur industri dan melindungi konsumen.
Di Nebraska, Gubernur Jim Pillen menandatangani Controllable Electronic Record Fraud Prevention Act (LB609) menjadi undang-undang. RUU ini mengatur transaksi yang melibatkan aset digital seperti mata uang kripto.
Ini mewajibkan operator kios catatan elektronik yang dapat dikendalikan untuk memiliki lisensi dan mengungkapkan risiko, biaya, dan peringatan penipuan kepada pelanggan. LB609 juga mewajibkan penggunaan analitik blockchain untuk mendeteksi penipuan dan menetapkan kebijakan pengembalian dana untuk pelanggan yang menjadi korban penipuan dalam waktu 30 hari.
“Cryptocurrency adalah industri yang penting dan berkembang, dan kami telah bekerja keras untuk menjadikan Nebraska sebagai pemimpin dalam cryptocurrency,” ujar Gubernur Pillen.
Dia lebih lanjut menekankan bahwa aspek kunci dari upaya ini adalah memastikan perlindungan untuk mencegah penjahat memanfaatkan warga Nebraska.
Sementara itu, di Massachusetts, Perwakilan Negara Bagian Kate Lipper-Garabedian telah mengusulkan legislasi untuk membentuk komisi guna menjajaki dampak teknologi blockchain dan cryptocurrency pada negara bagian.
RUU H88 berjudul “An Act establishing a special commission on blockchain and cryptocurrency.”
“Sebuah komisi khusus dengan ini dibentuk untuk tujuan melakukan investigasi terkait teknologi blockchain untuk mengembangkan rencana induk rekomendasi guna mendorong ekspansi yang tepat dari teknologi blockchain di Persemakmuran,” terang RUU tersebut.
Ini menguraikan pembentukan komisi yang terdiri dari 25 anggota, termasuk pembuat undang-undang, perwakilan bisnis, dan ahli blockchain. Area fokus utama termasuk mengevaluasi kelayakan dan risiko adopsi blockchain dalam pemerintahan dan bisnis.
Komisi ini juga akan menilai dampak cryptocurrency pada pendapatan dan perpajakan negara serta menjajaki kemungkinan mengatur konsumsi energi yang terkait dengan penambangan cryptocurrency. Fokus penting lainnya adalah perlindungan konsumen dan meningkatkan literasi teknologi seputar blockchain dan cryptocurrency. Terakhir, komisi akan mengidentifikasi praktik terbaik untuk memastikan bahwa teknologi blockchain dapat menguntungkan negara bagian dan penduduknya.
Massachusetts juga mempertimbangkan RUU terpisah untuk membentuk Strategic Bitcoin Reserve-nya sendiri. Ini akan memungkinkan Bendahara Negara untuk menginvestasikan hingga 10% dari dana di Commonwealth Stabilization Fund ke dalam Bitcoin atau aset digital lainnya. Sebaliknya, Nebraska saat ini tidak memiliki legislasi semacam itu.
Seiring upaya legislatif semakin berkembang, pemerintah semakin berkolaborasi dengan exchange cryptocurrency untuk menjelajahi wilayah baru ini. CEO Coinbase Brian Armstrong baru-baru ini menyoroti keterlibatan yang semakin meningkat antara perusahaan kripto dan badan pemerintah.
“Setelah peluncuran US Strategic Bitcoin Reserve, kami melihat banyak yang lebih tertarik,” ucap Armstrong.
Dia berbagi bahwa perusahaan telah bermitra dengan 145 entitas pemerintah di AS, mencakup tingkat federal, negara bagian, dan lokal. Selain itu, mereka bekerja dengan 29 badan pemerintah internasional.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
