Komisioner eSafety Australia telah mengajukan proses perdata terhadap Telegram di Pengadilan Federal, menuduh platform tersebut gagal mendeteksi dan menghapus konten pro-teror, termasuk video eksekusi teroris dan penembakan massal.
Regulator membuka kasus ini setelah penyelidikan selama satu tahun. Telegram bisa dikenakan denda hingga 54,6 juta dolar Australia, sekitar US$38 juta, karena gagal mematuhi kode etik dan standar di Australia.
Ikuti kami di X untuk mendapatkan berita terbaru secara langsung
Apa yang Dituduhkan eSafety kepada Telegram
Menurut siaran pers, Telegram diduga membiarkan materi pro-teror yang diposting secara publik tetap online hingga 3 minggu setelah pengguna Australia melaporkannya.
Regulator juga menuding bahwa platform tersebut gagal mendeteksi rekaman yang sudah diketahui terkait penembakan masjid Christchurch 2019 dan penembakan massal Buffalo tahun 2022. Konten itu tetap ada di Telegram hampir 3 bulan sebelum akhirnya dihapus.
eSafety juga mengklaim bahwa Ketentuan Layanan Telegram tidak melarang konten pro-teror di seluruh bagian aplikasi. Platform ini juga diduga tidak memberi informasi kepada pelapor tentang hasil laporan mereka.
“Kasus ini berkaitan dengan konten yang terhubung dengan beberapa aksi kekerasan ekstremis paling terkenal dalam sejarah baru-baru ini, termasuk materi terkait serangan teror Christchurch dan Buffalo. Kami menduga bahwa konten ini tetap bisa diakses di layanan tersebut jauh setelah Telegram diberikan peringatan,” ujar Komisioner eSafety Julie Inman Grant .
Inman Grant menyampaikan bahwa orang Australia mengunjungi Telegram rata-rata 1,5 juta kali per bulan. Platform ini juga mengaku memiliki lebih dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia dan menawarkan grup hingga 200.000 anggota.
“Telegram punya tanggung jawab untuk mengambil langkah wajar agar tidak menjadi sarana menampung, menyebarkan, memperkuat, dan memonetisasi materi berbahaya ini,” papar dia.
Telegram membantah tuduhan tersebut dalam sebuah pernyataan dan menyebut upaya anti-teror mereka sudah terdokumentasi dengan baik.
“Kami menolak tuduhan ini dan akan melawannya di pengadilan,” tutur juru bicara Telegram.
Di sisi lain, gugatan ini menambah tekanan hukum pada aplikasi pesan tersebut. Rusia baru-baru ini menuntut pendiri Pavel Durov atas tuduhan memfasilitasi aktivitas teroris.
Namun, Durov mengaku Rusia bertindak terhadap dirinya karena Telegram menolak memenuhi permintaan pemerintah untuk pengawasan massal dan sensor. Otoritas Prancis juga menangkap Durov pada Agustus 2024.
Apakah Pengadilan Federal akan memberikan denda maksimum mungkin akan menjadi sinyal seberapa tegas Australia memberlakukan standar keamanan daring terhadap platform global.
Subscribe channel YouTube kami untuk menyaksikan pemimpin dan jurnalis memberikan wawasan mendalam
