Pemerintah Lithuania baru saja meloloskan amandemen Undang-Undang tentang Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris. Dalam perubahan tersebut juga disebutkan aturan tentang tidak diperbolehkannya akun anonim alias tanpa identitas jelas untuk bertransaksi kripto.
Aturan tersebut disiapkan oleh Kementerian Keuangan Lithuania bersama dengan Bank of Lithuania, Financial Crime Investigation Service (FNTT), Ministry of the Interior, dan Pusat Kompetensi Pencegahan Pencucian Uang.
Amandemen itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan juga pengelolaan pencucian uang, serta segala risiko lainnya di sektor aset kripto. Menteri Keuangan Lithuania, Gintarė Skaist, mengatakan pasar aset kripto tumbuh secara signifikan. Terlebih lagi, ada banyak produk baru yang merupakan turunan dari aset kripto bermunculan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian tambahan dari otoritas terkait agar bisa mengelola risiko dari ancaman pencucian uang dan juga pendanaan teroris.
“Langkah ini merupakan langkah proaktif untuk memperkuat regulasi di tingkat nasional sambil menunggu keputusan selanjunya di tingkat Uni Eropa (UE),” katanya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, perubahan aturan tersebut akan berkontribusi pada integrasi segmen aset kriptografi ke dalam ekosistem financial technology (fintech) negara yang lebih luas.
Dalam kerangka undang-undang tersebut, para pembuat kebijakan telah menetapkan persyaratan yang lebih detail, sehingga dapat mengidentifikasi konsumen dan melarang pembukaan akun anonim untuk aset kripto.
Tindakan dari pemerintah Lithuania ini merupakan buah dari ancaman Barat yang mengintsruksikan untuk memutus kegiatan kerjasama dengan Rusia, imbas pecah perang melawan Ukraina.
Sebelumnya, Lithuania juga sudah memutus aliran impor gas dari Rusia di April kemarin dan menjadi negara pertama di Uni Eropa yang meninggalkan Rusia untuk soal energi.
“Kita harus memastikan bahwa tidak ada upaya yang dilakukan oleh Lithuania untuk menghindari sanksi barat, termasuk dengan aset kripto,” tambah Skaist.
Kecukupan Modal Juga Akan Ditingkatkan
Demi meningkatkan kualitas industri kripto, pemerintah Lithuania juga memasukkan aturan tentang peningkatan modal dasar penyedia layanan kripto menjadi 125 ribu Euro.
Pemerintah setempat mulai menaruh fokus pada industri kripto, karena terdapat mandat kepada Panitera Badan Hukum untuk mempublikasikan daftar orang dan perusahaan yang beroperasi sebagai operatur pertukaran aset kripto dan juga operator yang bertindak sebagai kustodian.
Aturan tersebut akan mulai berlaku 1 Februari 2023 mendatang. Seperti diketahui, beberapa negara Barat sudah memberikan sanksi terhadap Rusia dan Belarusia. Sehingga, ada kemungkinan bahwa dua negara tersebut akan mencoba mendapatkan dana lain lewat aset kripto yang tidak bisa dilacak.
Pertumbuhan industri kripto di Lithuania juga cukup subur. Dari 8 perusahaan penyedia layanan uang virtual di 2020, menjadi 188 perusahaan di 2021. Sampai dengan saat ini saja, sudah bertambah 40 perusahaan lain. Sehingga, setidaknya terdapat 252 perusahaan penyedia layanan mata uang virtual yang beroperasi di negara tersebut.
Benarkah Aset Kripto Bisa Digunakan untuk Menghindari Sanksi Ekonomi?
Selain Lithuania, Estonia juga dikabarkan sudah melakukan pengetatan transaksi kripto untuk mencegah adanya aliran dana masuk ke Rusia dan sebaliknya. Namun, apakah benar aset kripto tidak bisa dilacak dan bisa digunakan untuk negara yang sedang konflik?
Senior Partner Economic Program Center for Strategic & International Studies (CSIS), Gerard DiPippo, mengatakan secara teori hal itu mungkin saja terjadi. Namun para praktiknya, ada banyak tantangan yang muncul.
Mulai dari hambatan di teknologi, struktur pasar dan juga terbatasnya likuiditas. Bahkan seorang Pejabat Dewan Keamanan Nasional mengatakan bahwa kripto tidak efektif untuk bisa menghindari sanksi ekonomi. Pasalnya, proses pengiriman uang menggunakan teknologi blockchain yang semua transaksinya tercatat dan bersifat permanen. Setiap penggunanya bisa menggunakan nama samaran, tetapi bukan anonim, karena aktivitas dompet digitalnya dapat terlacak.
Di samping itu, sebagian besar kripto ditransaksikan di bursa kripto besar, seperti Binance dan juga Coinbase, yang sudah patuh dan tunduk terhadap aturan terkait KYC. Hal itu terlihat dari aksi Coinbase yang mengaku telah memblokir 25 ribu alamat IP yang diduga terkait entitas yang terkena sanksi Barat.
“Volume kripto yang dibeli menggunakan mata uang Rubel relatif kecil, sekitar puluhan juta dolar perhari. Bandingkan dengan total volume perdagangan kripto di seluruh bursa kripto di berbagai dunia yang rerata mencapai US$24 miliar di Februari lalu,” jelasnya.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
