Tekanan Amerika Serikat (AS) terhadap Rusia kian kuat hingga parlemen AS menyusun Undang-Undang Kepatuhan Sanksi Aset Digital untuk mencegah oligarki Rusia menggunakan cryptocurrency sebagai upaya menghindari sanksi dari AS.
Teranyar, Blockchain Association secara diam-diam tengah melobi anggota parlemen AS untuk meyakinkan mereka bahwa cryptocurrency tidak mungkin digunakan orang kaya Rusia demi menghindari sanksi dari AS.
Sekitar 70 platform crypto—termasuk Ripple, Crypto.com, dan Dragonfly Capital—tergabung dalam asosiasi ini. Dikutip dari CNBC, Juru Bicara Blockchain Association, Curtis Kincaid, mengatakan pihaknya membantu Kongres memisahkan fakta dari fiksi bahwa Rusia tidak mampu mentransfer sejumlah besar uang lewat transaksi crypto untuk menghindari sanksi.
Pernyataan lebih tajam dilontarkan Kepala Kebijakan Blockchain Association, Jake Chervinsky. Menurutnya, RUU itu tidak menargetkan oligarki Rusia, melainkan membidik langsung perusahaan crypto AS.
“RUU ini tidak menargetkan oligarki Rusia, yang tidak menggunakan (dan tidak bisa menggunakan) crypto untuk menghindari sanksi. Mereka menargetkan perusahaan crypto AS yang terkemuka tanpa alasan jelas kecuali perang salibnya @SenWarren [senator Elizabeth Warren] melawan teknologi yang tidak dia mengerti,” kata Chervinsky via akun Twitter-nya.
Sebanyak 460.000 dolar AS sudah dikeluarkan Blockchain Association selama kuartal I untuk membayar pelobi internalnya. Tahun lalu mitra lobi crypto mengaku telah menerima lebih dari 4 juta dolar AS dari tiga raksasa crypto, yakni Digital Currency Group, Kraken, dan Filecoin Foundation.
Rusia Diyakini Pakai Jalur Crypto
RUU Kepatuhan Sanksi Aset Digital menargetkan Rusia dan perusahaan afiliasinya yang mencoba menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi dari AS setelah serangan Rusia ke Ukrania.
RUU yang dikomandoi Senator Elizabeth Warren itu juga memungkinkan Menteri Keuangan memblokir platform aset digital yang beroperasi di AS agar tidak bertransaksi dengan pengguna crypto Rusia di mana pun.
Selain itu, RUU tersebut mewajibkan Departemen Keuangan secara terbuka mengidentifikasi platform perdagangan crypto asing yang dianggap berisiko tinggi untuk menghindari sanksi dan pencucian uang. Mereka akan meminta pembayar pajak AS untuk melaporkan setiap transaksi crypto luar negeri yang melebihi 10.000 dolar AS.
Warren mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin dan para kroninya dapat memindahkan, menyimpan, dan menyembunyikan kekayaan mereka menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi dari AS dan mitranya.
Sementara, Direktur Keamanan Siber Dewan Keamanan Nasional AS, Carol House, tidak yakin Rusia dapat menggunakan cryptocurrency untuk sepenuhnya menghindari sanksi.
“Skala yang dibutuhkan Rusia untuk berhasil menghindari seluruh sanksi keuangan AS dan mitranya hampir pasti akan menjadi cryptocurrency sebagai alat utama yang tidak efektif bagi negara itu,” ujar House, dilansir Reuters.
Ancaman Besar bagi Industri Crypto
Aturan soal kepatuhan sanksi aset digital itu menimbulkan ancaman besar bagi industri crypto. Jake Chervinsky secara tegas menyatakan Rusia tidak mungkin menghindari sanksi yang dikenakan AS dengan crypto. Ada tiga alasan yang dikemukakannya.
Pertama, crypto juga tunduk pada hukum AS. Sama seperti semua entitas AS, perusahaan crypto, saat ini dilarang terlibat dengan Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN). SDN ini berisi daftar organisasi atau orang yang terkena sanksi AS.
Kedua, pasar crypto terlalu kecil untuk aliran uang besar Rusia. Selain pasar crypto relatif tidak likuid, pasangan perdagangan rubel jarang terjadi. Dana besar Rusia tidak dapat memperoleh kecukupan likuiditasnya di pasar crypto.
Ketiga, SDN Rusia tidak dapat menyembunyikan jejak transaksi crypto mereka. Perusahaan forensik AS dapat melacaknya secara real-time.
Dari tiga alasan tersebut, Chervinsky berkesimpulan alih-alih menutup peluang Rusia mengalirkan dana besarnya ke cryptocurrency, UU Kepatuhan Sanksi Aset Digital malah merugikan AS.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
