Raksasa crypto exchange Binance dilaporkan terus melayani para klien dan memproses transaksi dari orang-orang yang berbasis di Iran, meski ada larangan bagi para perusahaan untuk melakukan bisnis di sana.
Hal ini mencuat pertama kali dalam laporan Reuters pada hari Senin (11/7). Padahal, negara itu mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat (AS). Larangan ini dimulai pada 2018, ketika AS menerapkan kembali sanksi yang sebelumnya telah ditangguhkan karena kesepakatan nuklir Iran dengan negara-negara besar lainnya.
Binance telah mengatakan pada November 2018 bahwa mereka akan menghentikan layanan di sana dan telah meminta para pengguna di Iran untuk melikuidasi akun kripto mereka.
Namun, dalam wawancara dengan Reuters, 7 trader mengatakan bahwa mereka menghindari larangan ini dan terus memiliki akses ke Binance hingga September 2021. Sampai saat itu, mereka dapat melakukan trading kripto dengan hanya mendaftar menggunakan alamat email. Mereka mulai kehilangan akses setelah Binance memperketat pemeriksaan anti-pencucian uang sebulan sebelumnya.
Karyawan Binance Tahu Pengguna Iran Mereka Meningkat
Reuters juga menemukan 11 orang lain yang mengaku pada profil LinkedIn mereka melakukan trading kripto di Binance, setelah larangan itu berlaku tahun 2018.
Selain rincian ini, Reuters menulis bahwa para karyawan Binance tahu, bahkan karyawan senior tahu, dan bercanda tentang peringkat para pengguna di Iran yang semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada 10 pesan yang mereka kirim satu sama lain pada tahun 2019 dan 2020.
“IRAN BOYS,’ tulis salah satu dari karyawan Binance yang menanggapi data di Instagram yang menunjukkan popularitas Binance di Iran.
Founder & CEO Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, menanggapi laporan ini dengan menulis, “Binance telah menggunakan Reuters WorldCheck sebagai salah satu alat verifikasi KYC [Kenali Pelanggan Anda] sejak 2018.”
Namun, laporan Reuters menyatakan bahwa orang-orang dengan mudah menghindari larangan melalui VPN dan bahwa teknologi itu didukung sendiri oleh Binance. Hal ini dapat dilihat pada sebuah tulisan blog di Binance Academy yang berjudul Panduan Pemula untuk VPN.
Binance Berpotensi Hadapi Sanksi Sekunder dari AS?
Adapun laporan terbaru dari Reuters ini terkait dengan Binance, entitas yang perusahaan induknya berbasis di Kepulauan Cayman. Bukan entitas perusahaan AS yang disebut dengan nama Binance.US. Meski demikian, kedua entitas ini disebut dikendalikan oleh CZ.
Laporan Reuters juga mencatat bahwa 7 pengacara dan pakar sanksi mengatakan bahwa aktivitas lanjutan Binance di Iran dapat menarik minat dari regulator AS.
Para ahli yang diwawancara Reuters mengatakan bahwa struktur ini berarti bahwa Binance dilindungi dari sanksi langsung AS, yang melarang para perusahaan AS melakukan bisnis di Iran. Pasalnya, para trader di Iran menggunakan Binance yang bukan perusahaan AS dan bukan Binance.US.
Namun, Binance menghadapi risiko yang disebut dengan ‘sanksi sekunder’, yang bertujuan untuk mencegah para perusahaan asing melakukan bisnis dengan entitas yang terkena sanksi atau membantu orang-orang Iran menghindari embargo perdagangan AS.
Selain menyebabkan kerusakan reputasi, sanksi sekunder ini juga dapat menghambat akses mereka ke sistem keuangan AS. Eksposur Binance akan tergantung pada apakah pihak yang terkena sanksi melakukan trading di platform Binance dan apakah para klien dari Iran menghindari embargo perdagangan AS sebagai akibat dari transaksi mereka.
- Baca Juga: Dituduh Sesatkan Investor Terkait UST & LUNA, Binance.US Hadapi Gugatan Class Action di AS
CZ Sebut Laporan Reuters tentang Binance Punya Agenda Terselubung
Iran sejauh ini memiliki hubungan yang bergejolak dengan kripto. Negara itu diketahui telah memutus aliran listrik ke semua 118 pusat penambang kripto legal pada Juni 2022. Langkah ini dilakukan ketika Iran menghadapi peningkatan permintaan energi.
Seorang juru bicara Binance mengatakan kepada The Block bahwa program kepatuhan dan peraturan mereka telah menjadi fokus utama Binance.
Adapun program sanksi mereka sepenuhnya sesuai dengan semua sanksi keuangan internasional, termasuk memblokir akses platform Binance ke para pengguna di Iran, Kuba, Suriah, Krimea, hingga Korea Utara sebagai yuridiksi HARD 5 SANCTIONED yang membuat Binance tidak melakukan bisnis di wilayah ini.
Binance mengaku bahwa mereka telah menerapkan alat deteksi canggih yang memungkinkan tindakan keras lebih lanjut, termasuk pada teknologi seperti VPN.
Terkait laporan terbaru dari Reuters, CZ juga mengatakan, “Saya mendengar ada tim yang terdiri dari 8 jurnalis yang ditugaskan untuk menggali atau menulis hal ‘kotor’ di Binance, dan hanya itu yang mereka dapatkan.”
“Saya juga mendengar bahwa mereka mungkin telah ‘diberi insentif’ oleh para pemain kripto lainnya. Tidak ada bukti konkret. Sekarang, saya menyebarkan rumor, seperti mereka. Jadi, saya akan berhenti di sini,” tulis CZ di Twitter.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
