Wi Jiezhuang, salah satu anggota Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, mengajukan proposal terkait niatannya untuk membangun platform pembiayaan khusus Web3 yang menghubungkan Hong Kong, Makau, dan Guangdong. Menurutnya, hal itu diperlukan agar bisa menjembatani inovasi yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) agar bisa bersaing di tingkat global.
Jiezhuang menyebut posisi Hong Kong yang saat ini mendukung penuh pengembangan ruang Web3 bisa menjadi alat untuk menyediakan model pembiayaan inovatif dan juga skenario penerapannya di level internasional bagi pelaku UKM.
“Untuk itu, kementerian dan komisi terkait disarankan untuk mengambil inisiatif dalam penyusunan road map pengembangan,” jelasnya.
Manfaatkan Platform Perdagangan Kripto di Hong Kong
Sebagai salah satu strategi untuk mengumpulkan permodalan, Jiezhuang juga menyebut hadirnya platform perdagangan aset digital yang sesuai dengan standar Hong Kong, bisa menjadi alat pengumpulan dana proyek.
Meskipun tidak dijelaskan secara detail sektor mana saja yang bisa dibiayai melalui mekanisme tersebut, tetapi dalam laporan disebutkan bahwa proyek tersebut harus masuk dalam kategori prioritas berdasarkan model blockchain.
“Penggunaan teknologi dan alat pertukaran data lintas batas yang terpercaya harus dieksplorasi untuk menghubungkan platform pembiayaan inovatif internasional dengan platform layanan UKM,” tambahnya.
Ambiguitas Cina terhadap Kripto
Usulan baru terlihat menarik, mengingat sejak tahun 2021 lalu sampai dengan saat ini, pemerintah pusat Cina masih memandang dingin terhadap inovasi kripto dan tetap melarang segala bentuk aktivitas kripto di wilayahnya.
Namun, sejak melihat pertumbuhan yang terjadi di Hong Kong, kepercayaan Cina terhadap aset digital sepertinya mulai terbangun.
Meski begitu, belum bisa dipastikan bagaimana nasib usulan tersebut ke depannya. Karena jika dilihat, pemerintah Cina sendiri sebenarnya masih terlihat ragu untuk tetap melarangnya atau justru mengaturnya dalam sebuah instrumen aturan khusus.
Akhir Januari kemarin, Perdana Menteri Cina, Li Qiang, sudah memimpin rapat eksekutif dewan untuk membahas rancangan amandemen UU Anti Pencucian Uang (AML) yang memasukkan kripto ke dalam pengawasannya.
Salah satu pakar AML, Yan Lixin, mengataka permasalahan utama yang mendesak untuk diselesaikan adalah sengketa hukum terkait dengan pencucian uang berbasis aset virtual.
Menurutnya, aturan yang saat ini berlaku tidak memiliki definisi jelas terkait konotasi dan juga perluasan aset virtual. Terlebih lagi, tidak ada pedoman operasional yang bisa membuat otoritas melakukan penyitaan, pembekuan, dan menindak aktivitas pencucian uang berbasis kripto.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
