Regulator berlomba-lomba mengisi kekosongan yang ditinggalkan setelah kegagalan pemungutan suara Senat untuk Clarity Act, yakni RUU yang bertujuan membagi pengawasan aset kripto antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Aturan tersebut gagal mendapatkan 60 suara yang dibutuhkan untuk cloture, yaitu ambang batas prosedural yang mengakhiri debat dan memungkinkan RUU masuk ke tahap pemungutan suara final. Clarity Act sendiri bertujuan melengkapi Genius Act tahun lalu, yang menjadi aturan federal pertama untuk stablecoin yang didukung dolar AS.
Bagaimana Bahasa Etika di Clarity Act Dinilai Kurang
Partai Demokrat tidak menolak aturan soal struktur pasar. Mereka justru mempersoalkan cara RUU itu mengatur konflik kepentingan. Partai Republik menambahkan teks revisi Clarity Act beberapa jam sebelum pemungutan suara, dengan menambah peran jaksa agung negara bagian dalam proses penegakan hukum. Akan tetapi, penegakan hukum federal tetap berada di Departemen Kehakiman (DOJ).
Perbedaan ini sangat penting. Keluarga Trump berhasil mengantongi laba aset kripto sebesar US$1,4 miliar tahun lalu. Banyak anggota Demokrat berpendapat bahwa klausul etika tersebut tidak akan membatasi seorang presiden yang mengawasi regulator yang ia tunjuk sendiri.
RUU ini gagal sepenuhnya karena Partai Republik menolak berkata tidak kepada presiden.
Senator Ruben Gallego (D-Ariz.) mengutarakan pendapat ini dalam pernyataannya kepada TheHill.
Bank juga mengangkat kekhawatiran lain. Pembayaran bunga stablecoin, yang diizinkan di RUU ini, dikhawatirkan akan menarik dana simpanan dari bank-bank komunitas, papar para pelobi industri perbankan.
Regulator dan Uang Mengisi Kekosongan Clarity Act
Karena Kongres terhambat, SEC membuka jalur untuk trading saham ter-tokenisasi. CFTC secara terpisah mengirimkan usulan aturan aset kripto ke Gedung Putih. Akan tetapi, kedua langkah ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tetap terbuka kemungkinan menghadapi gugatan hukum.
Pergerakan dana politik aset kripto jauh lebih cepat dibanding pengaturan etikanya. Fairshake, super PAC industri ini, membuka kampanye senilai US$30 juta melawan Sherrod Brown.
Sherrod Brown adalah politisi Demokrat yang berusaha merebut kembali kursi Senat Ohio miliknya, satu minggu setelah Clarity Act gagal. Waktu kampanye ini menunjukkan bahwa industri bertaruh pada pengaruh di pemilu sela dibanding mengharapkan solusi legislasi cepat.
Apa yang Harus Dikorbankan Partai Republik
Senator Thom Tillis mengubah suaranya supaya masih ada jalan agar RUU ini bisa kembali dibahas. Senat akan reses pada 5 Oktober dan baru kembali 9 November. Ini berarti hanya ada beberapa minggu tersisa sebelum periode Kongres saat ini berakhir awal Januari.
Agar Clarity Act bisa lolos dalam waktu singkat ini, Partai Republik kemungkinan harus mengorbankan tiga hal:
Pertama, penegakan etika yang independen dari Departemen Kehakiman (DOJ). Kedua, syarat lebih tegas agar presiden dan keluarganya tidak boleh memiliki saham di usaha aset kripto selama menjabat. Ketiga, kompromi soal stablecoin yang dapat memuaskan bank-bank komunitas.
Dua dari tiga perdebatan ini sudah menjadi konsumsi publik. Pernyataan Gallego menangkap sengketa terkait etika, dan penolakan dari industri perbankan menyoroti sengketa soal stablecoin.
