Salah satu menteri di Malaysia mendesak dilakukannya adopsi terhadap Bitcoin dan cryptocurrency lainnya di negara itu. Bahkan muncul kabar bahwa tuntutan itu termasuk menjadikannya sebagai alat pembayaran yang sah.
Wakil Menteri Komunikasi dan Multimedia (KKMM), Zahidi Zainul Abidin, adalah sosok yang mengajukan usulan itu. Dia pada 21 Maret 2022 mengatakan, “Kami berharap pemerintah bisa mengizinkannya.”
Desakan ini untuk membantu para kaum muda menggunakan cryptocurrency secara aktif, terutama di non-fungible token (NFT) marketplace.
Dia menjelaskan bahwa kewenangan ini sebenarnya berada di bawah Bank Negara Malaysia dan Komisi Sekuritas Malaysia.
“Namun, kami di Kementerian Komunikasi dan Multimedia bersedia mengangkat mengenai hal tersebut karena ini adalah bisnis dan keuangan masa depan, terutama untuk anak muda sekarang,” kata Zahidi Zainul Abidin.
Zahidi Zainul Abidin berharap pihak berwenang dan terkait dapat mengakomodir usulan ini sehingga Malaysia dapat memperluas partisipasi anak muda dalam kripto dan membantu mereka dari segi konsumsi energi dan sebagainya.
Sampai saat ini, El Salvador adalah satu-satunya negara di dunia yang mengadopsi Bitcoin sebagai legal tender atau alat pembayaran yang sah di negara itu.
Honduras juga merupakan salah satu negara yang konon bersiap untuk mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.
Namun, sebuah survei terhadap para perusahaan yang dilakukan oleh Kamar Dagang El Salvador dan diterbitkan pada bulan ini menemukan bahwa hanya ada 14% yang telah bertransaksi dalam Bitcoin sejak September 2021 ketika El Salvador mulai mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.
Instansi Malaysia yang Bersinggungan dengan Kripto
Serangkaian pernyataan ini diutarakan ketika Wakil Menteri Zahidi Zainul Abidin menjawab pertanyaan dari anggota parlemen oposisi tentang sikap Pemerintah Malaysia dan KKMM mengenai perdagangan di platform NFT yang semakin populer di Malaysia, terutama di kalangan anak muda.
Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengawasi sektor digital dan penyiaran, dengan tugas mulai dari peluncuran jaringan seluler 5G hingga menarik investasi ke industri teknologi. Terkait cryptocurrency, Wakil Menteri Zahidi tidak merinci mengenai keterlibatan lembaga yang dia pimpin.
Menariknya, ketika regulasi tentang keuangan berada di bawah Kementerian Keuangan dan entitas di bawahnya seperti bank sentral dan regulator sekuritas, Kementerian Perumahan Rakyat dan Pemerintah Daerah ternyata juga memiliki yurisdiksi atas ‘digital financial activities‘ atau kegiatan keuangan digital.
Sementara itu, bank sentral Malaysia belum mengumumkan posisi formal apa pun untuk mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.
Menteri Keuangan Malaysia Pertanyakan Value Kripto
Pada awal Maret 2022, Menteri Keuangan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, menegaskan kembali bahwa pembayaran dalam cryptocurrency seperti Bitcoin (BTC) dan Ether (ETH) adalah ilegal di Malaysia karena tidak memenuhi karakteristik universal uang.
“Secara umum, aset digital bukanlah penyimpan nilai dan alat tukar yang baik. Ini karena aset digital rentan terhadap fluktuasi harga yang bergejolak akibat investasi spekulatif, risiko pencurian karena ancaman siber, dan kurangnya skalabilitas,” katanya.
Eksplorasi Peluang CBDC
Pada Januari 2022, pihak bank sentral Malaysia mengatakan kepada Bloomberg News bahwa mereka sedang menimbang potensi apakah akan segera memperkenalkan mata uang digital bank sentral atau central bank digital currency (CBDC).
Selain itu, mereka juga terindikasi berusaha mengeksplorasi perkembangan terkait dengan blockchain untuk menanggapi tren yang berkembang di industri aset digital.
Pada September 2021, Malaysia diketahui bergabung dengan Bank for International Settlements, Australia, Singapura, dan Afrika Serikat untuk menguji penggunaan CBDC bagi komunitas internasional melalui platform bersama dalam sebuah proyek yang dijuluki Project Dunbar.
Sebagai catatan tambahan, Bank for International Settlements adalah lembaga keuangan internasional yang dimiliki oleh bank sentral yang membina kerja sama moneter dan keuangan internasional serta berfungsi sebagai bank untuk para bank sentral.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
