The Digital Chamber menggugat Illinois Department of Revenue pada hari Selasa, meminta pengadilan Sangamon County untuk membatalkan Digital Asset Tax Act baru milik negara bagian sebelum berlaku.
Organisasi perdagangan ini mewakili lebih dari 250 perusahaan blockchain. Mereka menilai, pungutan 0,2% tersebut secara tidak adil hanya menyasar aset digital berdasarkan teknologi yang digunakan untuk mencatat kepemilikan.
Isi Digital Asset Tax Act Illinois
Illinois mengesahkan Digital Asset Tax Act sebagai Pasal 3 dari Public Act 104-0468. Aturan ini menetapkan pajak sebesar 0,2% atas pertukaran, transfer, atau penyimpanan aset digital milik nasabah.
Pialang juga wajib mendaftar ke Department of Revenue. Jika melanggar aturan Illinois ini, mereka dapat dikenai tuntutan kejahatan Kelas 3. Pajak ini mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Gubernur JB Pritzker menandatangani Senate Bill 3019 menjadi undang-undang pada bulan Juni. Saat itu, keputusan ini menuai banyak penolakan dari industri kripto, dan kini urusannya sampai ke pengadilan.
Ikuti kami di X untuk mendapatkan berita terbaru secara langsung
Pajak Kripto Illinois Dihadapkan Tantangan Hukum Menjelang Berlaku
Gugatan dari Digital Chamber ini mengajukan enam tuntutan berdasarkan hukum negara bagian dan federal. Mereka menilai, pajak ini memperlakukan properti yang sama secara berbeda hanya berdasarkan cara pencatatan kepemilikannya.
“Sederhananya, pajak ini mendiskriminasi orang yang bertransaksi menggunakan aset digital,” ujar kelompok ini.
Menurut gugatan tersebut, Treasury yang sudah di-tokenisasi dan Treasury dengan sistem book-entry punya hak yang sama. Tapi, hanya versi blockchain yang dikenai pajak. Pengajuan ini mengibaratkan kasus ini seperti mengenakan pajak ke satu sistem email, tapi tidak ke sistem lain.
Kelompok ini juga memperingatkan bahwa definisi ini bisa meluas jauh melampaui ranah kripto. Mereka menilai, pajak negara bagian di masa depan mungkin juga dikenakan pada sistem penyelesaian yang didukung AI dan jaringan pembayaran berbasis cloud.
“Pajak harus dipertimbangkan secara hati-hati, bukan hanya soal pendapatan yang dihasilkan tetapi juga soal keadilan pada pihak yang dikenai pajak. Hal itu tidak terjadi di sini, karena pasal ini dimasukkan ke undang-undang pada malam sebelum pengesahan akhir,” terang CEO Cody Carbone .
Gugatan ini meminta pengadilan untuk menyatakan peraturan ini tidak sah dan menghentikan penegakannya. RUU pencabutan, House Bill 5798, masih menunggu pembahasan di legislatif.
Langganan saluran YouTube kami untuk menyimak wawancara dan analisis langsung dari para pemimpin serta jurnalis
