Director of National Intelligence Tulsi Gabbard mendeklasifikasi transkrip tertutup dari tahun 2019 yang berkaitan dengan pemakzulan pertama Presiden Donald Trump.
Dokumen-dokumen ini sebelumnya telah disimpan selama lebih dari tujuh tahun. Dokumen tersebut merinci pengarahan bersama Michael Atkinson, yang saat itu menjabat sebagai Inspektur Jenderal Komunitas Intelijen, tentang pengaduan dari whistleblower yang memicu proses pemakzulan.
Transkrip Ungkap Tautan Partisan yang Tidak Diungkapkan
Dokumen yang baru dirilis ini menunjukkan bahwa whistleblower adalah seorang Demokrat terdaftar. Orang tersebut sebelumnya memiliki hubungan profesional dengan Joe Biden yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden terkait kebijakan Ukraina. Ia juga pernah bekerja sebagai pegawai CIA yang ditugaskan di Gedung Putih.
Transkrip tersebut juga menunjukkan bahwa whistleblower bertemu dengan staf komite Schiff sebelum ia mengajukan pengaduan resmi pada Agustus 2019. Kontak itu tidak dicantumkan dalam formulir penerimaan resmi.
Ketua HPSCI, Rick Crawford, merilis dokumen ini setelah Gabbard menyelesaikan peninjauan deklasifikasi pada akhir pekan lalu.
Atkinson Dituduh Melangkahi Prosedur Pengamanan
Materi yang dirilis menunjukkan Atkinson mempercepat penanganan pengaduan meski ia mengetahui afiliasi politik whistleblower tersebut.
Ia dikabarkan menerima penilaian whistleblower tentang ketidakberpihakannya sendiri tanpa penyelidikan independen.
Kantor Penasihat Hukum Departemen Kehakiman secara terpisah memutuskan saat itu bahwa pengaduan tersebut berkaitan dengan diplomasi luar negeri.
Kantor tersebut juga menemukan bahwa laporan itu hanya berdasarkan informasi tidak langsung serta tidak memenuhi batas ambang “kekhawatiran mendesak”.
Dampak Politik dan Implikasi Terhadap Pasar
Gabbard menyoroti dokumen ini sebagai bukti adanya pelanggaran oleh komunitas intelijen. Namun, para pengkritik menuduh Gabbard menyembunyikan intelijen dari Kongres.
Whistleblower Aid mengajukan pengaduan terpisah terhadap direktur DNI pada awal tahun ini.
Pengungkapan ini menambah volatilitas politik menjelang pemilu paruh waktu 2026. Regulasi aset kripto dan kebijakan pemerintahan Trump tetap menjadi isu utama bagi pemilih aset digital.
