Niatan pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan teknologi blockchain guna mempercepat layanan masyarakat terus digenjot. Terbaru, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) mengaku bakal menggunakan inti dari teknologi kripto itu untuk mendukung integritas dan keamanan data.
Sekretaris Daerah Pemdaprov Jabar, Herman Suryatman, dalam keterangan resminya mengatakan bahwa pihaknya sudah mengadopsi blockchain dalam transformasi digital di sektor pemerintahan. Menurutnya, dengan membawa teknologi tersebut ke dalam lingkup pemeirntahan, maka keselamatan data akan lebih terjamin.
“Implementasi blockchain dalam layanan pemerintah merupakan langkah mitigasi terhadap kebocoran dan penyalahgunaan data yang saat ini sedang marak,” jelasnya.
Dirinya mengakui, pada tahap awal, penerapan teknologi tersebut akan digunakan untuk administrasi pemerintahan secara internal. Baru sesudahnya, pemerintah akan menerapkannya pada layanan publik.
Ditargetkan pada Juni mendatang proses integrasi sistem sudah selesai dilakukan. Ditambahkan Herman, output dari penerapan blockchain diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan.
Pemanfaatan Blockchain Tidak Hanya untuk Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) pernah mengatakan bahwa pemanfaatan blockchain tidak hanya terbatas pada sektor keuangan. Berbagai sektor bisa menggunakannya untuk menciptakan keterbukaan dan juga efisiensi.
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Tirta Karma Senjaya, menuturkan bahwa perkembangan teknologi blockchain bisa menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi aset digital Indonesia.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai otoritas yang bertanggung jawab terhadap kebijakan di bidang teknologi juga berupaya mendorong integrasi teknologi blockchain menjadi lebih masif.
Februari lalu, Kominfo sudah menjalin kerja sama dengan Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) untuk mendukung penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dalam ekosistem blockchain di tanah air.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel A. Pangerapan, mengatakan bahwa keberadaan asosiasi memiliki peran untuk mempercepat pertumbuhan ekosistem teknologi tersebut.
Berdasarkan data Aspakrindo dalam Indonesia Web3 Landscape 2023, setidaknya sudah terdapat 8 entitas yang menawarkan bisnis blockchain-based services dan 14 entitas yang menawarkan layanan blockchain development consulting.
Chief Technology Officer (CTO) Indodax, William Sutanto, memandang bahwa ke depan masyarakat awam tidak akan mengetahui bahwa teknologi yang sudah digunakannya adalah blockchain, lantaran integrasinya akan semakin natural.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
