Pemerintah Inggris terus berupaya menghadirkan regulasi kripto yang komprehensif untuk diberlakukan di yurisdiksinya. Setelah memperkenalkan sejumlah aturan baru bagi pelaku pasar, kali ini otoritas setempat melangkah lebih jauh dengan merilis lembar konsultasi terkait kerangka pelaporan kripto di lingkup Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) demi mendongrak pendapatan negara dari aset digital.
Dalam lembar konsultasi tersebut dijelaskan bahwa aksi terbaru yang dilakukan pemerintah Inggris merupakan bentuk respon dari niatan OECDĀ untuk menciptakan kerangka transparansi pajak global baru dan pertukaran informasi terkait kripto.
Lewat implementasinya nanti, Inggris berpotensi mendapatkan tambahan pemasukan negara dari kripto sebesar 35 juta pounds mulai tahun 2026 sampai 2027, dan meningkat menjadi 95 juta pounds di tahun 2027 hingga 2028.
Dokumen itu pun membahas terkait implementasi Kerangka Pelaporan Aset Kripto (CARF) dan denda yang harus diterima oleh target pajak jika mereka gagal untuk melakukan pendaftaran ataupun tidak berhasil menerapkan prosedur uji tuntas.
SponsoredāTujuan utamanya adalah untuk memberikan keleluasaan kepada otoritas terkait terhadap informasi standar yang akan digunakan untuk membantu melakukan identifikasi dan mengatasi ketidakpatuhan pajak,ā bunyiĀ lembar konsultasi itu.
Mulai Berlaku 2 Tahun Ke Depan
Otoritas Inggris menargetkan aturan baru ini bisa berlaku paling cepat pada tahun 2026. Mereka menegaskan bakal memastikan dunia usaha memiliki kepastian untuk mempersiapkan kebijakan baru tersebut.
Sekretaris Keuangan Departemen Keuangan Inggris, Nigel Huddleston, mengatakan modernisasi penggunaan data dan penyederhanaan sistem perpajakan merupakan prioritas pemerintah.
āSejak 2016, Inggris telah mendapatkan sekitar 586 juta pounds dari perjanjian Pertukaran Informasi Otomatis (AEOI). Kami bersama dengan mitra internasional juga sudah menyetujui amandemen Standar Pelaporan Umum (CRS) dan menerapkan CARF untuk memastikan kerangka transparansi pajak diterapkan pada aktivitas dan produk keuangan baru,ā terang Nigel Huddleston.
Aturan baru ini dipercaya bakal melengkapi travel rulesĀ yang sudah lebih dulu berjalan di Inggris Raya yang juga mengedepankan pertukaran informasi terkait kripto. Bedanya, dalam implementasi aturan baru ini, peruntukan pelaporannya ditekankan pada otoritas pajak dan pertukaran informasinya terjadi secara lintas batas.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda diĀ grup Telegram kami. Jangan lupaĀ followĀ akunĀ InstagramĀ danĀ TwitterĀ BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetapĀ updateĀ dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
