Lihat lebih banyak

Kepolisian Inggris Bakal Memiliki Wewenang untuk Sita Kripto tanpa Proses Hukum

3 mins
Diperbarui oleh Lynn Wang
Gabung Komunitas Trading Kami di Telegram

Ringkasan

  • Akhir pekan lalu, pemerintah Inggris memperkenalkan RUU yang memungkinkan kepolisian setempat untuk melakukan penyitaan aset kripto.
  • Jika tidak ada aral melintang, kebijakan baru tersebut akan mulai dieksekusi pada 26 April mendatang.
  • Di samping RUU baru tersebut, saat ini, pemerintah Inggris juga tengah bersiap untuk menerbitkan aturan terkait stablecoin dan staking kripto dalam 6 bulan ke depan.
  • promo

Pemerintah Inggris terus melangkah maju untuk membangun rezim peraturan yang komprehensif untuk industri kripto. Akhir pekan lalu, pemerintah setempat merilis aturan yang memungkinkan lembaga penegak hukum untuk memiliki kewenangan lebih untuk menyita aset kripto mulai diperkenalkan ke publik.

Dalam rencana aturan tersebut, disebutkan bahwa kepolisian Inggris bakal mendapatkan otorisasi lebih untuk melakukan penyitaan aset kripto yang memiliki hubungan kriminal tanpa harus melewati proses hukum terlebih dahulu. Artinya, sepanjang terdapat aktivitas mencurigakan dari sudut pandang kepolisian, maka aset kripto yang dimaksud bisa langsung dibekukan untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Beberapa aktivitas aliran dana gelap yang bisa langsung dieksekusi oleh kepolisian adalah tindak terorisme dan kejahatan ekonomi lainnya.

Meskipun tidak disebutkan proses penyitaannya secara detail, namun keterangan resmi sebelumnya mengungkapkan bahwa petugas juga berhak untuk membuat ulang crypto wallet dan mentransfer aset mencurigakan ke wallet yang dikendalikan oleh penegak hukum. Selain itu, penghancuran token bisa dilakukan untuk keadaan yang masuk dalam kategori luar biasa.

Kebijakan Penyitaan Kripto oleh Kepolisian Inggris Akan Berlaku per 26 April

Jika tidak ada aral melintang, kebijakan baru yang masuk dari bagian Undang-Undang Kejahatan Ekonomi dan Transparansi Perusahaan itu akan mulai dieksekusi pada 26 April mendatang.

Adanya aturan baru ini juga digadang-gadang akan mengubah lanskap industri kripto Inggris secara keseluruhan. Utamanya bagi aktivitas gelap yang masih menjadi momok bagi pemerintah.

Laporan National Crime Agency (NCA), yang dikutip oleh TRM Labs, mengungkapkan pada tahun 2021 saja, diprediksi terdapat transaksi kripto ilegal yang setara dengan 1,24 miliar pound sterling.

Sementara itu, untuk angka kerugian akibat penipuan di industri kripto, Financial Times melaporkan sampai dengan Maret tahun lalu, setidaknya sebanyak 306 juta pound sterling berhasil lenyap dicuri oleh para pelaku kejahatan. Jumlah tersebut sudah meningkat 41% secara tahunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yakni mencapai 216,5 juta pound sterling.

Fakta tersebut memperlihatkan urgensi dalam proses pemulihan dana kripto akibat tindak kriminal sangatlah tinggi.

Lewat beberapa inisiatif yang dijalankan pemerintah Inggris, otoritas berwenang optimistis bahwa hal itu akan membuat Inggris menjadi pilihan utama bagi industri untuk mengembangkan bisnis aset digitalnya. Karena artinya, kejelasan regulasi semakin dikedepankan, sehingga pada akhirnya, mampu mendorong adopsi tumbuh menjadi lebih kencang.

Di samping RUU baru tersebut, saat ini, pemerintah Inggris juga tengah bersiap untuk menerbitkan aturan terkait stablecoin dan staking kripto dalam 6 bulan ke depan.

Langkah Inggris Susul Spanyol

Tindakan penyitaan yang dilakukan Inggris menyusul langkah Spanyol yang sudah lebih dulu merencanakan aturan tersebut. Awal Februari kemarin, Departemen Keuangan Spanyol sudah berencana melakukan sita aset kripto bagi siapa saja yang gagal memenuhi kewajiban perpajakan kripto pada negara.

Meskipun menerapkan tujuan yang berbeda, namun prinsip mekanisme yang dikedepankan sama. BeInCrypto sebelumnya melaporkan bahwa aksi tersebut dilakukan melalui amandemen aturan pajak, sehingga memungkinkan penyitaan terhadap aset digital termasuk non-fungible token (NFT).

Rencana reformasi aturan tersebut akan membuat subjek yang mencakup individu maupun entitas yang memiliki utang pajak kripto kepada pemerintah, serta memiliki aset kripto menjadi target dalam rencana anyar tersebut.

Sebagai tahap awal, Departemen Keuangan Spanyol telah mulai melakukan pemetaan pihak mana saja yang memiliki kripto dan pihak mana yang memarkirkan aset digitalnya pada crypto exchange luar negeri.

Aturan baru tersebut akan menyasar setiap individu yang memiliki aset kripto dengan nominal berapa pun sebagai subjek pelaporan harta kekayaan.

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Platform kripto terbaik di Indonesia | Mei 2024

Trusted

Penyangkalan

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.

BIC_userpic_sb-49-profil.jpg
Adalah seorang penulis dan editor yang pernah berkiprah di banyak media ekonomi dan bisnis. Memiliki pengalaman 7 tahun di bidang konten keuangan, bursa dan startup. Percaya bahwa blockchain dan Web3 akan menjadi peta jalan baru bagi semua sektor kehidupan
READ FULL BIO
Disponsori
Disponsori