HM Treasury Inggris berkomitmen untuk membangun kerangka kerja yang aman untuk penggunaan stablecoin. RUU Financial Services and Market (FSM) berencana menciptakan regulasi bagi aset kripto.
Jumat ini (9/12), HM Treasury Inggris mengumumkan reformasi Edinburgh untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing di sektor jasa keuangan. HM Treasury sendiri adalah singkatan dari His Majesty’s Treasury atau Perbendaharaan Yang Mulia yang merupakan departemen perbendaharaan ekonomi dan keuangan pemerintah.
Inggris Bersiap Buat Regulasi Aset Kripto dan Penggunaan Stablecoin
Reformasi Edinburgh menyebutkan bahwa RUU FSM mengusung misi untuk “membangun lingkungan regulasi yang aman untuk stablecoin – yang dapat digunakan untuk pembayaran.”
Pemerintah negara tersebut tidak hanya akan meregulasikan stablecoin, tetapi juga berencana untuk membawa “beragam aktivitas aset kripto [yang] terkait investasi ke dalam regulasi.” Menurut sebuah laporan yang terbit bulan Juni 2022 dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), lebih dari 5% populasi Inggris memiliki aset kripto. Oleh karena itulah, penetapan regulasi tersebut dipandang perlu demi melindungi warganya, terutama pasca insiden runtuhnya FTX yang menyebabkan kekacauan di industri kripto.
Selanjutnya, pemerintah juga ingin memberdayakan Financial Conduct Authority (FCA) melalui pemberlakuan regulasi. FCA akan mengambil langkah-langkah seperti membatasi perusahaan asing dan membatasi iklan kripto. Mereka berencana untuk melindungi konsumen dari penipuan, kesalahan manajemen, dan iklan palsu dengan mengandalkan regulasi. Namun, masyarakat yakin bahwa pembatasan iklan akan mengakibatkan pendapatan yang lebih rendah bagi perusahaan yang sudah sangat terkena dampak bear market.
Selain itu, reformasi tersebut juga menyebutkan rencana pemerintah Inggris untuk berkonsultasi dengan CBDC ritel Inggris bersama Bank of England. Di samping itu, baru-baru ini India juga meluncurkan program percontohan ritel Rupee Digital, tepatnya pada 1 Desember lalu.
Rishi Sunak, Sosok Perdana Menteri yang Ramah Kripto
Pada bulan April sebelumnya, Rishi Sunak, PM Inggris, sempat mengunggah cuitan, “Kami sedang berupaya untuk menjadikan Inggris sebagai pusat aset kripto global.” Saat itu, dia masih menjabat sebagai Menteri Keuangan Inggris. Tentunya, visi untuk menjadikan Inggris sebagai pusat kripto global sendiri akan menjadi hal yang sulit jika dilakukan tanpa adanya regulasi.
Sehubungan dengan misi tersebut, sejumlah pihak percaya bahwa Rishi Sunak adalah Perdana Menteri yang ramah kripto. Maka dari itu, dia tidak akan melakukan “hal buruk” terhadap regulasi tersebut. Akan tetapi, sebagian yang lain meyakini bahwa dia lebih ke “pro CBDC” ketimbang “pro-kripto.”
Komunitas kripto berspekulasi bahwa jika Inggris nantinya berhasil memimpin regulasi kripto dunia, maka kemungkinan besar akan semakin banyak lagi negara yang turut serta meregulasikan aset tersebut. Sebut saja Nirmala Sitharaman, Menteri Keuangan India, yang juga ingin memprioritaskan regulasi kripto di KTT G20. Hal itu lantaran negara tersebut memiliki kepresidenan KTT selama satu tahun.
Bagaimana pendapat Anda tentang rencana regulasi kripto oleh pemerintah Inggris ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
