Lihat lebih banyak

Aset Kripto Berpotensi Jadi Instrumen Keuangan Teregulasi di Inggris

3 mins
Oleh David Thomas
Diterjemahkan Zummia Fakhriani
Gabung Komunitas Trading Kami di Telegram

Ringkasan

  • Hari ini (27/10), Majelis Rendah (House of Commons) resmi memilih untuk mengakui aset kripto sebagai instrumen keuangan yang teregulasi.
  • Berita ini muncul setelah anggota parlemen Andrew Griffith mengajukan proposalnya.
  • Meskipun Rishi Sunak telah menjabat sebagai PM, masih belum ada kepastian terkait apakah pound nantinya akan mengalami krisis hebat sehingga membuat warga Inggris menggunakan Bitcoin sebagai lindung nilai (hedge).
  • promo

Amandemen baru pada RUU Layanan Keuangan dan Pasar (FSM) Inggris kabarnya akan dapat mengatur regulasi aset kripto, seperti Bitcoin (BTC) dan juga sejumlah stablecoin.

Segenap legislator di House of Commons telah memberikan hak suaranya untuk mendukung proposal dari anggota parlemen Andrew Griffith. Proposal tersebut bertujuan untuk menempatkan aset kripto di bawah panji layanan keuangan yang teregulasi.

Aset Kripto Akan Ditempatkan di Bawah UU yang Sudah Ada di Inggris

Proposal ini adalah bagian dari daftar amandemen RUU asli yang akan menjadikan stablecoin sebagai bentuk pembayaran yang teregulasi. Di samping itu, proposal ini juga menempatkan aset kripto di bawah kerangka UU Layanan Keuangan and Pasar tahun 2000. Menariknya lagi, langkah ini juga memungkinkan adanya regulasi iklan dan menyingkirkan perusahaan yang tidak teregistrasi.

Terkait amandemen RUU tersebut, Griffith menjelaskan, “Intinya di sini adalah untuk memperlakukan mereka [kripto] seperti bentuk aset keuangan lainnya dan tidak [hanya] memilihnya, tetapi juga untuk menempatkannya ke dalam lingkup regulasi untuk pertama kalinya.” 

RUU Kripto Inggris
Sumber: Dokumentasi Parlemen Inggris

RUU ini pertama kali diperkenalkan ketika Rishi Sunak masih menjabat sebagai Menteri Keuangan Inggris. Sejauh ini, anggota parlemen telah memperdebatkan RUU tersebut ke dalam dua sesi, yakni pada tanggal 19 Oktober 2022 dan 25 Oktober 2022. Sebelum kemudian disahkan menjadi undang-undang, RUU tersebut harus terlebih dahulu melalui Dewan Bangsawan (House of Lords) dan wajib menjalani satu tinjauan lagi. Barulah setelah itu dapat ditandatangani dan menjadi undang-undang resmi oleh Yang Mulia Raja Charles III.

Selain itu, dalam berita serupa, pada 19 Oktober 2022, Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan juga menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengakui aset kripto sebagai instrumen keuangan.

PM Baru Sudah Resmi Menjabat, Apakah Bitcoin Nantinya Bisa Jadi Hedge terhadap Inflasi?

Berita terkait kemungkinan terbentuknya regulasi kripto tersebut datang tidak lama setelah terjadinya lonjakan volume transaksi pound sterling di sejumlah bursa kripto.

Sebelumnya, mantan Perdana Menteri Inggris Liz Truss sempat memperkenalkan pemotongan pajak yang tidak didanai (unfunded tax cuts) pada 23 September 2022. Sesaat setelah itu, warga Inggris langsung berbondong-bondong memadati bursa untuk membeli Bitcoin dengan pound sterling. Alhasil, volume transaksinya meningkat 233% dibandingkan dengan bulan Agustus 2022. Aksi lonjakan tersebut terjadi bersamaan dengan pound yang tengah berjuang melawan mata uang global utama seperti dolar AS.

Nyatanya, banyak pendukung awal Bitcoin yang menggaungkan aset kripto tersebut sebagai lindung nilai (hedge) terhadap inflasi. Keyakinan ini bukan tanpa alasan. Karena faktanya, Bitcoin diterbitkan pada jadwal yang tetap, dan memiliki batas pasokan maksimum di angka 21 juta. Namun, akibat korelasinya dengan ekuitas pada awal tahun ini, akhirnya klaim itu menjadi kurang meyakinkan.

Di sisi lain, penunjukkan Rishi Sunak baru-baru ini sebagai Perdana Menteri baru Inggris juga mengindikasikan bahwa akan ada kebijakan fiskal yang lebih konservatif untuk Inggris dalam waktu dekat. Dengan kata lain, tindakan itu merupakan bagian dari upaya untuk mendukung stabilitas pound sendiri.

Sebelumnya, Sunak telah menentang kebijakan Truss untuk memberlakukan pemotongan pajak unfunded. Benar saja, gagalnya kebijakan ekonomi itu akhirnya berhasil membenarkan pendirian Sunak. Kebijakan ekonomi tersebut benar-benar membawa malapetaka bagi perekonomian Inggris. Setelah menjadi Perdana Menteri, Sunak berkomitmen untuk menjunjung tinggi “integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas di setiap level pemerintahan yang saya pimpin.”

Bagaimana pendapat Anda tentang regulasi aset kripto di Inggris ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Platform kripto terbaik di Indonesia | April 2024

Trusted

Penyangkalan

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.

Zummia.jpg
Zummia Fakhriani
Zummia adalah seorang penulis, penerjemah, dan jurnalis dengan spesialisasi pada topik blockchain dan kripto. Ia mengawali sepak terjang di industri kripto sebagai trader kasual sejak 2015. Kemudian, mulai berkiprah sebagai penerjemah profesional di industri sejak 2018 sembari mengenyam tahun ketiganya di program studi Sastra Inggris kala itu. Menyukai topik terkait DeFi, koin privasi, dan web3.
READ FULL BIO
Disponsori
Disponsori