Melalui Departemen Keuangan, pemerintah Inggris memperkenalkan rezim aturan baru anti pencucian uang (MLR) di lingkup kripto. Menariknya, usulan itu juga menyebutkan kemungkinan bahwa pengembang yang menerbitkan non-fungible token (NFT) harus melakukan pendaftaran terlebih dulu ke Otoritas Pengawas Pasar (FCA) sebelum memulai operasi.
Hal itu terkuak dalam lembar konsultasi publik yang dikeluarkan Departemen Keuangan. Dalam dokumen itu, pemerintah Inggris membuka diri kepada semua pihak untuk memberikan masukan sampai dengan 9 Juni mendatang.
Menurut dokumen tersebut, NFT kemungkinan besar tidak masuk dalam aturan jasa keuangan, sehingga otorisasinya akan dilakukan melalui rezim yang terpisah.
“Perusahaan yang menyediakan NFT atau token utilitas tertentu, di mana mereka tidak masuk dari aktivitas yang diatur, namun menunjukkan pertumbuhan, masih bisa menimbulkan risiko pencucian uang maupun alat untuk pendanaan teror (ML/TF),” jelas Departemen Keuangan dalam dokumennya.
Dorongan untuk mengatur NFT di Inggris sebenarnya sudah muncul sejak Oktober tahun lalu. Ketika itu, Komite Kebudayaan, Media dan Olahraga Inggris menyebut bahwa NFT berpotensi melanggar kekayaan intelektual para seniman di pasar online.
Walau NFT juga bisa digunakan untuk memperoleh tambahan pendapatan dari komunitas, namun hal ini pada akhirnya, bisa menimbulkan risiko penipuan.
Oleh karena itu, parlemen merekomendasikan untuk memberlakukan kode etik di industri NFT yang mampu melindungi konsumen dan juga kreator dari materi penipuan.
Aturan Anti Pencucian Uang Inggris Diklaim Bakal Semakin Lengkap
Melalui kerangka aturan baru ini, kebijakan anti pencucian uang Inggris di dalam sektor kripto dipercaya bakal semakin lengkap. Jika mengacu pada aturan yang saat ini berlaku, sebagian besar entitas kripto yang ada di bawah FCA ternyata tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan Pasar (FSMA), demikian pula sebaliknya.
Dengan adanya MLR, maka ruang lingkup perusahaan kripto yang tunduk pada rezim FSMA akan jauh lebih sempit dibanding perusahaan yang tunduk pada MLR. Selain itu, lembaga yang diatur oleh MLR juga akan memerlukan aturan dari FCA.
“Perubahan yang diusulkan akan menyasar entitas kripto yang saat ini terdaftar di FCA hanya untuk tujuan pencucian uang. Hal itu berarti mengubah individu yang menjadi subjek penilaian berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan serta ambang batas penilaian untuk mencakup orang-orang yang benar-benar menjalankan kendali atas perusahaan kripto,” tulis Departemen Keuangan.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
