Badan Layanan Keuangan Jepang kabarnya berencana untuk mengklasifikasikan ulang 105 aset kripto sebagai produk keuangan dan menurunkan pajak atas keuntungan kripto dari maksimal curam 55% menjadi rata 20%, sejalan dengan kebijakan pajak pasar saham. Reformasi yang diusulkan ini menargetkan pengajuan legislatif pada sesi Diet 2026.
Perubahan regulasi ini adalah langkah paling berani Jepang untuk menghidupkan kembali sektor kriptonya. Ini bertujuan untuk menyelesaikan keluhan investor bertahun-tahun soal pajak tinggi sambil memperkuat pengawasan pasar dan perlindungan konsumen.
SponsoredPerombakan Pajak Komprehensif Targetkan Pelarian Investasi
Saat ini, Jepang mengenakan pajak keuntungan kripto sebagai pendapatan lain, dengan tarif progresif yang mencapai puncaknya di 55% ketika pajak nasional dan lokal digabungkan. Sistem ini telah mengurangi investasi domestik, mendorong para trader ke luar negeri. Pengalihan ke pajak rata 20% sejalan dengan pajak saham dan derivatif, menyamakan kedudukan bagi para investor.
Menurut laporan media lokal, kebijakan baru ini mencakup 105 aset kripto yang ditunjuk, termasuk Bitcoin dan Ethereum, untuk diklasifikasikan ulang di bawah Undang-Undang Instrumen dan Bursa Keuangan Jepang. Penyesuaian ini menempatkan aset digital di bawah aturan yang sama dengan sekuritas tradisional, memerlukan pengungkapan wajib dan melarang perdagangan orang dalam.
Rencananya juga memperkenalkan langkah-langkah pengalihan kerugian, memungkinkan investor untuk mengurangkan kerugian kripto dari keuntungan di masa depan. Ini mencerminkan pengalihan kerugian tiga tahun yang tersedia untuk investor saham, menawarkan lebih banyak fleksibilitas untuk mengelola portofolio di pasar yang tidak stabil.
Suara industri menyebut langkah ini penting untuk daya saing global. Mantan CEO Binance Changpeng Zhao memberi komentar mengenai reformasi ini, menyatakan bahwa ini adalah kemajuan meski pajak tetap lebih tinggi dibanding beberapa negara. Ia mencatat bahwa banyak negara tidak memajaki keuntungan kripto sama sekali, tetapi Jepang bergerak ke arah itu.
Pengawasan Ketat Pasar dan Langkah Perlindungan Konsumen
Di luar perpajakan, FSA memberlakukan aturan pengungkapan ketat pada emiten kripto. Mereka harus mengungkapkan informasi rinci tentang teknologi blockchain, volatilitas, dan risiko operasional. Kewajiban baru ini mencerminkan yang berlaku bagi sekuritas tradisional, menawarkan kepada investor ritel lebih banyak transparansi.
SponsoredAturan perdagangan orang dalam akan mencakup 105 aset kripto yang ditunjuk untuk pertama kalinya. Siapa pun yang memiliki informasi material yang tidak publik menghadapi konsekuensi hukum jika memperdagangkannya. Ini menandai langkah signifikan, dengan menerapkan standar yang sudah lama diterapkan untuk ekuitas terhadap aset digital.
Reformasi melarang bank dan perusahaan asuransi untuk menjual kripto langsung kepada konsumen, mengutip alasan keamanan konsumen. Namun, anak perusahaan sekuritas mereka dapat mendistribusikan kripto. Pengaturan ini memungkinkan partisipasi institusional yang diatur, sambil memisahkan layanan perbankan tradisional dari aset digital.
Diskusi juga mempertimbangkan untuk mengizinkan kelompok perbankan memperoleh lisensi exchange kripto, yang berpotensi mengintegrasikan layanan aset digital lebih dalam ke dalam sektor keuangan Jepang. FSA berupaya menyeimbangkan antara mempromosikan inovasi dan mengelola risiko sistemik saat sektor keuangan dan kripto bersatu.
Keamanan Infrastruktur setelah Kebocoran Besar di Exchange
Dorongan regulasi ini mengikuti peretasan DMM Bitcoin, yang mengakibatkan kerugian 48,2 miliar yen dan menjadi salah satu pelanggaran kripto terbesar di Jepang. Kejadian ini mengungkap kerentanan di exchange dan penyedia pihak ketiga mereka. Sebagai respons, FSA akan mewajibkan vendor infrastruktur utama untuk mendaftar dan tunduk pada pengawasan.
Penyedia sistem yang menangani penyimpanan, manajemen wallet, dan pemrosesan transaksi kini harus mendaftar dan beroperasi di bawah pengawasan. Ini memperluas pengawasan di luar exchange ke seluruh ekosistem yang mendukung perdagangan kripto, mencakup celah yang memungkinkan masalah keamanan untuk bertahan.
Reformasi komprehensif Jepang dapat menjadikannya model untuk regulasi kripto seimbang. Dengan menggabungkan perpajakan yang menguntungkan dengan aturan pasar yang kuat, FSA bertujuan menarik investasi domestik dan internasional sambil menjaga perlindungan konsumen yang kuat.
Laporan resmi Dewan Sistem Keuangan dijadwalkan pada bulan Desember, seiring dengan diskusi pajak yang berlangsung bersamaan. Legislasinya bisa mencapai Diet pada 2026. Jika disetujui, reformasi mungkin berlaku akhir tahun itu atau awal 2027, tergantung pada kalender legislatif.
Pengamat internasional tetap memperhatikan, terutama saat Korea Selatan bersiap untuk pajak kripto 20% sendiri pada Januari 2027. Jalur Jepang dapat memengaruhi standar regulasi di seluruh Asia saat pasar berlomba untuk investasi dan bakat kripto.
