Pendekatan Inggris dalam mengenakan pajak pada aset digital semakin menimbulkan gesekan di antara pengguna kripto. Masalah utama berasal dari bagaimana otoritas pajak, HMRC, mengklasifikasikan kripto dan memberlakukan persyaratan yang dianggap banyak orang sebagai beban untuk mencatat transaksi dan mengungkapkan data pribadi.
Dalam podcast BeInCrypto, Susie Violet Ward, CEO Bitcoin Policy UK, memperingatkan bahwa kebijakan pajak dan regulasi saat ini di negara tersebut mengancam serius industri kripto. Menurutnya, tanpa reformasi mendesak, aturan ini berisiko membalikkan pertumbuhan industri di Inggris secara permanen.
Sebuah Teka-teki Aset Kripto
Di Inggris, pengguna mata uang kripto menyatakan keprihatinan serius tentang lingkungan regulasi, dengan menyebutkan masalah seperti over-regulasi, de-banking, dan kurangnya kejelasan secara umum. Inti dari masalah ini adalah bagaimana otoritas pajak negara tersebut memandang dan memperlakukan aset digital, yang menurut banyak orang menghambat pertumbuhan industri.
Tantangan yang dihadapi pengguna kripto di Inggris sangat banyak, mulai dari pengkategorian aset digital yang tidak tepat dan batas ketat pada tunjangan keuntungan modal hingga kekhawatiran privasi yang signifikan.
SponsoredPerbedaan Antara Bitcoin vs. “Crypto”
Bagi banyak pendukung, kekurangan paling mendasar dalam pendekatan Inggris adalah kurangnya perbedaan yang jelas antara Bitcoin dan ribuan aset kripto lainnya.
Sementara Financial Conduct Authority (FCA) memiliki taksonomi token, mereka secara luas mengklasifikasikan Bitcoin sebagai “exchange token,” menerapkan lensa regulasi yang sama untuk semua mata uang kripto.
Ward berpendapat bahwa pendekatan satu ukuran untuk semua ini salah karena Bitcoin dan proyek kripto lainnya pada dasarnya berbeda.
“Satu adalah protokol yang sepenuhnya terdesentralisasi yang mengambil 60% kapitalisasi pasar dari keseluruhan industri kripto, dan yang lainnya adalah teknologi atau perusahaan VC. Mereka bahkan tidak sama sekali sama. Namun, mereka semua diberi profil risiko yang sama di bawah FCA, dan Anda tidak bisa beroperasi seperti itu, itu menyebabkan kebingungan,” terang Ward.
Ketidakcocokan mendasar dalam klasifikasi ini memiliki dampak nyata pada bagaimana pemerintah memperlakukan setiap transaksi untuk tujuan pajak.
Masalah ‘Swap’ dan Beban Pelacakan
Bagi investor kripto di Inggris, masalah pajak utama berasal dari bagaimana otoritas pajak mengklasifikasikan aset digital. Badan pajak Inggris, HMRC, tidak melihat mata uang kripto sebagai uang. Sebaliknya, mereka memperlakukannya sebagai properti atau aset, seperti saham atau perhiasan.
Perbedaan kunci ini memiliki konsekuensi signifikan: setiap kali pengguna menyingkirkan aset, itu dianggap sebagai pelepasan, yang dapat memicu peristiwa pajak. Peristiwa ini sangat membebani dengan pertukaran kripto, yang melibatkan pertukaran satu mata uang kripto dengan yang lain.
Sementara pengguna mungkin melihat ini sebagai perdagangan tunggal yang sederhana, HMRC melihatnya sebagai dua peristiwa kena pajak yang terpisah. Satu secara efektif “menjual” satu aset dan kemudian “membeli” yang baru.
Bahkan tanpa satu sen pun uang tunai berpindah tangan, seseorang harus menghitung keuntungan atau kerugian modal pada aset yang dilepaskan, menggunakan nilainya dalam Pound Inggris pada saat itu. Aturan ini juga mewajibkan trader aktif untuk menyimpan catatan rinci dari setiap transaksi yang mereka lakukan.
Sponsored Sponsored“Jika setiap perdagangan atau pertukaran memicu peristiwa kena pajak, itu hanya membuat pencatatan menjadi sangat sulit. Jadi, mencoba menghitung tagihan pajak Anda menjadi sangat membebani, mahal, dan tidak praktis,” ucap Ward kepada BeInCrypto.
Sementara itu, tunjangan keuntungan bebas pajak untuk investor kripto di Inggris terus menyusut, mengharuskan mereka membayar pajak atas jumlah keuntungan yang lebih kecil daripada tahun-tahun sebelumnya.
Pengurangan Tunjangan Keuntungan Modal
Di luar kerumitan kripto, kebijakan pajak Inggris menciptakan hambatan lain bagi investor: berkurangnya tunjangan Capital Gains Tax (CGT). Istilah ini merujuk pada keuntungan seseorang dari penjualan aset, termasuk kripto, sebelum membayar pajak.
Dalam langkah yang menuai kritik keras dari para pendukung kripto, pemerintah Inggris secara sistematis memangkas tunjangan ini selama tiga tahun. Dari £12.300 pada 2022 menjadi £6.000 untuk 2023, turun menjadi £3.000 setahun kemudian.
Ward berpendapat bahwa pengurangan ini adalah disinsentif signifikan bagi siapa pun yang ingin berinvestasi. Dari sudut pandang ekonomi, dia percaya kebijakan ini kontraproduktif.
“Semakin banyak Anda memajaki orang tidak berarti semakin banyak uang yang Anda dapatkan dari pajak. Anda sebenarnya akhirnya mendapatkan lebih sedikit pajak… karena setelah mencapai jumlah tertentu, orang akan mulai pergi. Mereka akan mulai ingin melindungi kekayaan mereka, dan itulah yang terjadi,” papar Ward.
Ward menambahkan bahwa Inggris sudah melihat individu dengan kekayaan bersih tinggi dan investor sukses berpindah ke yurisdiksi yang lebih ramah pajak seperti Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, atau Singapura.
Pada akhirnya, pengurangan pajak semacam itu menciptakan beban finansial pada investor besar dan kecil serta strategi ekonomi yang cacat yang pada akhirnya dapat merugikan kesehatan fiskal jangka panjang Inggris.
Perubahan terbaru lainnya dalam pendekatan otoritas pajak Inggris terhadap pajak kripto telah menimbulkan kekhawatiran signifikan terkait privasi dan keamanan data.
Privasi, Pengawasan, dan “Honey Pot” Data
SponsoredMulai Januari 2026, platform kripto di Inggris akan diwajibkan untuk membagikan data pengguna dengan HMRC, perubahan yang menyebabkan kekhawatiran di kalangan komunitas kripto karena masalah privasi yang signifikan.
Persyaratan baru ini adalah bagian dari adopsi Kerangka Pelaporan Aset Kripto (CARF) oleh Inggris, standar global yang dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk memerangi penghindaran pajak.
Sebelumnya, pendekatan Inggris terhadap kepatuhan pajak kripto terutama mengandalkan pengungkapan sukarela dari individu. Di bawah kerangka CARF baru, tanggung jawab pelaporan beralih ke platform itu sendiri, memberikan HMRC aliran data transaksi yang langsung dan komprehensif.
Tahun depan, penyedia layanan kripto harus mengumpulkan dan melaporkan data identitas dan transaksi pengguna mereka secara komprehensif. Detailnya mencakup nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor identifikasi pajak, yang akan digunakan HMRC untuk mencocokkan dengan pengembalian pajak penilaian mandiri dan mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan.
“[Pengguna] seharusnya benar-benar ketakutan. Hanya beberapa bulan yang lalu HMRC mengalami peretasan dengan data 100.000 pengguna yang sekarang dapat dibeli di dark web,” ujar Ward, merujuk pada serangan phishing yang dialami HMRC pada Juni 2025.
Dalam kejadian itu, penipu secara curang mengklaim £47 juta dalam pengembalian pajak dari HMRC. Mereka mencapai ini dengan menggunakan data pribadi untuk membuat atau membajak sekitar 100.000 akun online HMRC.
Menurut Ward, kekhawatiran ini bukan sekadar teori.
“Ini akan menjadi bahaya yang masuk ke dunia nyata. Kami sudah mulai melihat… penculikan, jari dipotong. Ini benar-benar mengakibatkan bahaya fisik. Mereka ingin tahu segalanya tentang kita, tapi mereka tidak akan melakukan apa pun untuk benar-benar melindungi data kita,” tuturnya.
Kerangka CARF bukan satu-satunya aturan yang ada yang akan meningkatkan pengumpulan data di antara pembayar pajak kripto.
Aturan Perjalanan FATF: Upaya yang Salah Arah?
Sponsored SponsoredUntuk menyelaraskan sektor kripto dengan keuangan tradisional, pemerintah Inggris menerapkan Aturan Perjalanan Financial Action Task Force (FATF) untuk bisnis kripto pada September 2023. Langkah ini merupakan tanggapan langsung terhadap standar global yang ditetapkan oleh FATF, badan internasional yang menetapkan langkah-langkah anti pencucian uang dan pendanaan anti-terorisme.
Aturan ini mewajibkan bisnis tersebut untuk mengumpulkan dan membagikan informasi pribadi tentang pengirim dan penerima transfer kripto. Motivasi ini muncul setelah FATF mengidentifikasi risiko yang meningkat di sektor kripto karena sifatnya yang pseudonim dan kemudahan transfer lintas batas.
Kepatuhan Inggris terhadap standar ini dimaksudkan untuk menunjukkan komitmennya terhadap norma global. Tidak seperti beberapa negara, Inggris tidak memiliki ambang batas transaksi minimum, yang berarti aturan ini berlaku untuk semua transfer kripto tanpa memandang nilai.
Pertama kali ditetapkan untuk transfer kawat, Aturan Perjalanan FAFT belum menghilangkan risiko ini dalam sistem perbankan tradisional. Meskipun aturan ini menambah lapisan transparansi, penjahat terus menemukan cara untuk memindahkan dana ilegal, menunjukkan bahwa ini bukan solusi yang sempurna.
Ward menantang logika penerapan aturan ini pada kripto, berargumen bahwa efektivitasnya dalam keuangan tradisional dipertanyakan.
“Kita tahu aktivitas ilegal terjadi dalam sistem tradisional dan FATF tidak menghentikan apa pun di sana… Jika mereka tidak bisa melindungi kita dan ini mengakibatkan bahaya fisik dan tidak benar-benar menghasilkan keuntungan bersih untuk industri, untuk keuangan, untuk pencucian uang, untuk aktivitas ilegal, dan sebagainya, Anda harus bertanya pada diri sendiri, mengapa mereka melakukannya?” Ward ucap kepada BeInCrypto.
Dengan begitu banyak yang dipertaruhkan, perdebatan mengenai kebijakan pajak kripto Inggris memasuki fase baru yang kritis.
Seruan untuk Perubahan
Masalah Ward berasal dari kerangka peraturan yang secara luas dianggap tidak sesuai dengan sifat unik teknologi terdesentralisasi. Kebijakan ini bukan hanya hambatan birokrasi. Dalam pandangan banyak pendukung kripto, kebijakan ini secara aktif menghalangi investasi, inovasi, dan bakat dari Inggris.
Sementara itu, jumlah pengguna kripto di seluruh Inggris terus bertambah. Data terbaru dari FCA menunjukkan bahwa sekitar 12% orang dewasa di Inggris kini memiliki atau pernah memiliki kripto, peningkatan signifikan dari hanya 4% pada 2021.
Seiring adopsi yang terus meningkat, percakapan mengenai bagaimana kripto dikenakan pajak pasti akan semakin intensif.
