Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) baru saja menjalin kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bersama-sama menghadirkan alternatif pembiayaan bagi pegiat ekonomi kreatif (Ekraf). Salah satu strategi yang akan dikedepankan adalah pendanaan dan juga monetisasi hak kekayaan intelektual (HKI) melalui teknologi digital berbasis token alias tokenisasi.
Melansir laman Ekraf, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya berharap, kolaborasi ini bisa memunculkan alternatif pembiayaan. Sehingga bisa memperluas akses pasar global dan meningkatkan daya saing industri kreatif Indonesia.
“Kami ingin memastikan bahwa kreator memiliki peluang untuk memanfaatkan teknologi blockchain guna meningkatkan nilai ekonomi dari karyanya. Dengan ekosistem yang lebih kuat, industri kreatif nasaional bisa bersaing di pasar global. Sehingga mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelas Riefky.
Nah masing-masing pihak sepakat untuk membagi program tokenisasi ini ke dalam 5 tahap utama. Bermula pada tahap seleksi partisipan, kemudian mentoring dan capacity bulding serta matchmaking dan pitching session.
Kemudian berlanjut pada tahap berikutnya yakni pendampingan deal closing serta regulatory sandbox. Riefky mengakui, program ini sengaja hadir untuk menciptakan ekosistem yang mampu mendukung pertumbuhan industri kreatif berbasis HKI.
OJK Sambut Positif
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi menyambut positif jalinan kerja sama ini. Menurutnya, kolaborasi ini bakal memberikan solusi bagi pelaku industri kreatif untuk mendapat akses yang lebih luas terhadap sumber pendanaan baru.
“Tentu pada akhirnya, diharapkan bisa mendorong pencapaian target pertumbuhan nasional 8%,” tutur Hasan.
Sebagai catatan, pasar tokenisasi aset di Indonesia diprediksi mampu mencapai angka US$88 miliar atau lebih dari Rp1.400 triliun di 2030 mendatang. Tokenisasi aset akan menjadi hal penting lantaran sejalan dengan pertumbuhan potensi pasarnya, penghematan biaya keuangan juga bisa terjadi secara signifikan. Dalam sebuah laporan terungkap, lewat tokenisasi, tingkat efisiensi mampu mencapai US$300 juta.
Pemerintah sepertinya juga sudah menaruh fokusnya terhadap pemanfaatan teknologi blockchain. Hal itu terlihat dari masuknya salah satu tokoh Web3, Irene Umar, co-founder Yield Guild Games (YGG) Southeast Asia (SEA) ke dalam Kabinet Merah Putih sebagai Wakil Menteri Ekonomi Kreatif.
Bagaimana pendapat Anda tentang tokenisasi HKI dan alternatif pembiayaan berbasis token hasil dari kerja sama Kemenekraf dan OJK ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
