White House pada 20 Maret merilis kerangka kebijakan nasional AI dengan tujuh pilar legislasi, mendorong Kongres untuk mendahului regulasi AI tingkat negara bagian dan menetapkan satu standar federal.
Kerangka ini hadir sehari setelah Crypto.com memangkas 12% tenaga kerjanya, dengan alasan integrasi AI di seluruh perusahaan, serta beberapa minggu setelah Block dan Gemini melakukan langkah serupa.
Standar Federal di Atas 50 Aturan Negara Bagian
Empat negara bagian sudah menerapkan legislasi khusus AI. Colorado, California, Utah, dan Texas masing-masing telah mengatur pengumpulan data, transparansi, serta penggunaan AI oleh sektor swasta.
Kerangka dari White House menyebut upaya-upaya tersebut sebagai “tambal sulam” yang mengancam daya saing nasional.
Michael Kratsios, Asisten Presiden dan Direktur White House Office of Science and Technology Policy (OSTP), menyampaikan urgensi kebijakan ini secara langsung.
“Kita membutuhkan satu kebijakan AI federal, bukan tambal sulam dari 50 negara bagian. Kebijakan inilah jawabannya,” ujar dia.
Kerangka tersebut secara tegas menyatakan bahwa negara bagian “tidak boleh diizinkan mengatur pengembangan AI, karena AI secara inheren adalah fenomena lintas negara bagian dengan implikasi besar bagi kebijakan luar negeri dan keamanan nasional.”
Walaupun begitu, kerangka ini tetap memberi kewenangan kepada negara bagian untuk mengatur tata ruang infrastruktur AI, aturan pengadaan barang/jasa, serta menegakkan hukum umum yang melindungi anak-anak dan konsumen.
Dokumen ini menyarankan agar tidak membentuk badan pembuat aturan federal baru. Sebagai gantinya, pengawasan dilakukan oleh regulator yang sudah ada sesuai sektor dan standar yang dipimpin industri, serta penggunaan regulatory sandbox untuk mempercepat implementasi.
Apa Saja yang Dicakup oleh 7 Pilar
Perlindungan anak menjadi fokus utama kerangka tersebut. White House ingin Kongres mewajibkan alat verifikasi usia di platform AI, memberikan kendali akun dan perangkat kepada orang tua, serta menetapkan fitur yang mengurangi risiko eksploitasi seksual dan bahaya diri untuk anak-anak. Dokumen ini memperkuat regulasi Take It Down Act yang sudah diteken di era pemerintahan Trump sebelumnya.
Dalam sektor energi, kerangka ini mengadopsi Ratepayer Protection Pledge. Kongres akan melarang biaya pembangunan data center AI yang baru dibebankan kepada pelanggan listrik rumah tangga.
Pada saat yang sama, kerangka ini juga mengusulkan perizinan federal yang dipermudah supaya data center bisa membangun pembangkit listrik di lokasi sendiri.
Seorang pengguna X menyoroti kebijakan energi ini, memposting bahwa perlindungan pelanggan listrik “masih jarang dibicarakan” sementara banyak warga Amerika tetap khawatir data center akan menaikkan tagihan listrik mereka.
Terkait kekayaan intelektual, pemerintah mengambil posisi yang cukup tegas. Kerangka tersebut menyebut White House berpendapat pelatihan AI menggunakan materi yang memiliki hak cipta “tidak melanggar hukum hak cipta,” tapi tetap mendukung agar pengadilan yang memutuskan persoalan ini.
White House juga mendukung skema lisensi kolektif agar kreator bisa menegosiasikan kompensasi dari penyedia AI tanpa terkena masalah antitrust.
Klausul perlindungan kebebasan berpendapat secara khusus menargetkan penyensoran oleh pemerintah. Kerangka ini akan mencegah lembaga federal memaksa penyedia AI untuk menahan ekspresi politik yang sah, serta memberikan jalur pelaporan kepada warga jika lembaga tersebut mencoba mengatur konten di platform AI.
Perusahaan Crypto dan Teknologi Sudah Membentuk Ulang Tenaga Kerja dengan AI
Pilar tenaga kerja dalam kerangka ini menyerukan pengembangan program pelatihan dan magang AI yang lebih luas. Anjuran ini muncul di tengah gelombang PHK akibat AI di sektor kripto dan teknologi.
Crypto.com memangkas sekitar 180 karyawan pada 19 Maret. CEO Kris Marszalek mengatakan perusahaannya “bergabung dengan daftar perusahaan yang mengintegrasikan AI secara menyeluruh” sekaligus mengingatkan kalau perusahaan yang “tidak beradaptasi sekarang juga akan gagal.”
Block memangkas lebih dari 4.000 pekerjaan pada Februari, hampir 40% dari total pegawainya. CEO Jack Dorsey mengaitkan keputusan ini langsung dengan AI, menyatakan bahwa “tim yang jauh lebih kecil, dengan alat yang kami bangun, dapat melakukan lebih banyak.”
Gemini mengurangi staf sekitar 30% sejak Januari 2026. Messari melakukan restrukturisasi kepemimpinan baru dengan fokus utama pada AI. Algorand Foundation memangkas 25% dari pegawainya.
Daniel Castro, Direktur Center for Data Innovation, menggambarkan kerangka White House ini sebagai “blueprint yang serius, pragmatis, dan mendukung inovasi” yang “benar-benar menangani isu penting sambil tetap berfokus pada hal yang utama.”
Namun, para pegiat perlindungan anak memperingatkan bahwa dominasi aturan federal dapat mengurangi kekuatan perlindungan di tingkat negara bagian.
Daniel Cochrane dari Heritage Foundation memperingatkan bahwa pembatalan aturan negara bagian secara luas dapat “membahayakan anak-anak kita dan melemahkan tata kelola AI yang bertanggung jawab.”
Tindakan Kongres terhadap kerangka ini pada 2026 nantinya akan bergantung pada prioritas legislasi yang saling bersaing.
CLARITY Act untuk stablecoin dan regulasi struktur pasar aset digital juga sudah bersaing dalam agenda pembahasan.
Kratsios mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah ingin legislasi ini ditandatangani “tahun ini, secepat mungkin.”
