Kembali

Polling CLARITY Act Ungkap Prioritas Utama Aset Kripto

Pilih kami di Google
sameAuthor avatar

Ditulis & Diedit oleh
Lockridge Okoth

16 Maret 2026 11.32 WIB
  • Sebuah survei oleh Paul Barron menemukan pengguna aset kripto sangat mendukung perlindungan anti-pengawasan.
  • Draf senat akan memungkinkan Treasury membekukan atau menyita aset kripto tanpa perintah pengadilan.
  • Sengketa yield stablecoin tetap menjadi hambatan utama untuk pengesahan di Senat.
Promo

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan komentator kripto Paul Barron menanyakan kepada pengguna, mana yang lebih penting dalam Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act): imbal hasil stablecoin atau perlindungan terhadap pengawasan keuangan.

Tanggapan menunjukkan dukungan hampir bulat untuk privasi dan otonomi keuangan dibandingkan insentif hasil (yield).

Privasi Menjadi Prioritas Utama

Jajak pendapat ini memicu perdebatan tentang pasal rancangan undang-undang CLARITY Act versi Senat. Para kritikus menyoroti bahasa hukum yang memberi wewenang kepada Departemen Keuangan AS untuk menahan, membekukan, atau menyita transaksi aset kripto secara sementara tanpa perintah pengadilan.

Disponsori
Disponsori

Ketentuan tersebut juga bisa diperluas ke beberapa antarmuka dan protokol Decentralized Finance (DeFi) yang diklasifikasikan sebagai “non-decentralized.”

Bagi banyak responden, kewenangan tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap self-custody dan kebebasan finansial. Imbal hasil stablecoin memang menggiurkan, namun kebanyakan orang menganggap hal itu tidak terlalu penting dibandingkan privasi.

Yield Masih Jadi Hambatan Terbesar di Senat

Meski komunitas aset kripto mengutamakan privasi, imbal hasil stablecoin justru menjadi alasan utama CLARITY Act masih terhambat. RUU ini lolos dari DPR AS pada Juli 2025 dengan suara 294-134, namun belum berlanjut di Komite Perbankan Senat.

Asosiasi Bankir Amerika melobi untuk melarang segala bentuk imbal hasil stablecoin, karena mereka menganggap hal itu membahayakan simpanan di bank tradisional.

Senator Angela Alsobrooks dan Thom Tillis berupaya mencari kompromi dengan merumuskan pasal yang akan melarang yield pasif tapi mempertahankan imbal hasil berbasis aktivitas.

Batas waktu yang ditetapkan Gedung Putih pada 1 Maret untuk mencapai kesepakatan berakhir tanpa hasil. Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune, sudah memberi isyarat bahwa tidak akan ada pembahasan di lantai Senat sebelum April 2026. Para analis menilai jika RUU ini belum keluar dari komite pada akhir April, kemungkinan besar gagal lolos tahun ini.

Perbedaan antara keinginan pengguna aset kripto dan faktor yang menghambat legislasi menunjukkan adanya disconnect. Prioritas utama komunitas adalah privasi, sedangkan hambatan di Washington adalah tekanan bank terkait masalah yield.

Penyangkalan

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi. Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.

Disponsori
Disponsori