Riset terbaru dari perusahaan pajak kripto Divly menguak fakta mengejutkan tentang seberapa banyak investor yang benar-benar membayar pajak.
Pada tanggal 5 April, Divly menerbitkan laporan terbarunya bertajuk “Global Cryptocurrency Taxation Report 2022” atau “Laporan Pajak Kripto Global 2022”. Di dalamnya, terdapat beberapa statistik mengejutkan mengenai pajak kripto di seluruh dunia.
Riset tersebut menganalisis persentase investor kripto yang melaporkan aset mereka kepada otoritas pajak setempat pada tahun 2022.
Menurut Divly, hampir tidak ada yang melaporkan aktivitas perdagangan atau investasi kripto mereka kepada otoritas pajak pada tahun lalu.
“Kami memperkirakan bahwa secara global, hanya 0,53% investor kripto yang melaporkan aktivitas kriptonya kepada otoritas pajak setempat pada tahun 2022.”
Divly
Semua Orang Menghindari Pajak Kripto?
Finlandia menjadi negara dengan tingkat pembayaran pajak kripto tertinggi di dunia, dengan persentase 4,09% investor yang benar-benar membayar pajak kripto pada tahun 2022.
Di urutan kedua terdapat Australia, dengan 3,65% investor yang membayar pajak atas keuntungan aset digital mereka. Selain itu, menurut riset tersebut, hanya 1,62% investor Amerika yang membayar pajak kripto pada tahun lalu. Sedangkan, Filipina menempati posisi terendah dengan tingkat pembayaran pajak kripto hanya sebesar 0,03%.
Lebih lanjut, laporan tersebut mengungkapkan bahwa Amerika Serikat menempati peringkat kesepuluh dengan tingkat pembayaran pajak kripto tertinggi di antara 24 negara yang menjadi bahan analisis.
Meski memiliki tingkat pembayaran pajak kripto yang rendah, Amerika Serikat tetap menjadi negara dengan jumlah pembayar pajak kripto terbanyak. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kontrol yang luas yang dimiliki Internal Revenue Service (IRS) atas kehidupan warga Amerika. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak di AS telah meningkat dua kali lipat sejak tahun 2018.
Sedangkan untuk level benua, Asia menempati urutan terendah dengan tingkat pembayaran hanya sebesar 0,20%.
Metode yang Dianggap Meragukan
Sayangnya, metode yang Divly terapkan untuk menghitung angka-angka ini dianggap kurang akurat.
Studi ini menggunakan kombinasi antara “data resmi pemerintah dan data volume pencarian” untuk memperkirakan jumlah investor yang melaporkan aktivitas kripto mereka kepada otoritas pajak. Namun, pemerintah sendiri cenderung meremehkan jumlah orang yang membayar pajak.
Selain itu, studi ini juga menganalisis hubungan antara jumlah orang yang melaporkan aset kripto mereka dalam laporan pajak dan volume pencarian untuk kata kunci terkait pajak kripto di suatu negara.
Maka tidak heran jika cara Divly dalam menghitung data ini memang cukup meragukan. Jadi, sebaiknya kita tidak terlalu mengandalkan informasi ini secara mentah-mentah.
Di sisi lain, pada awal bulan ini, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengusulkan anggaran yang mencakup ketentuan untuk menutup celah penghindaran pajak atas transaksi kripto yang disebut tax loss harvesting.
Sementara itu, para investor sendiri telah menggunakan metode ini, yaitu menjual aset dan membelinya kembali, untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar atas keuntungan yang mereka peroleh.
Kemudian pada akhir Maret lalu, BeInCrypto melaporkan bahwa IRS mengumumkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk menarik pajak atas non-fungible token (NFT).
Bagaimana pendapat Anda tentang hasil studi Divly terkait pajak kripto ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
